Menu

Perilaku

Perilaku “Suap” dan Jabatan

0

Opini Publik

Foto : Ilustrasi

Bagi sebagian besar pejabat di negeri ini, Jabatan dan kedudukan bukan lagi sebagai amanat dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas Negara untuk melayani rakyat. Melainkan sebuah kesempatan untuk menikmati fasilitas negara berupa gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya yang bersumber dari uang rakyat.

Selain itu, jabatan dan kedudukan juga cenderung dimanfaatkan untuk kepentingan praktis dan transaksional termasuk untuk memperkaya diri dan kelompok tertentu serta melindungi kepentingan bisnis.

Perilaku ini telah melenceng jauh dari tujuan dan cita-cita luhur bernegara dan berbangsa sebagaimana amanat konstitusi. Arah dan kebijakan negara terkesan dibuat hanya berdasarkan kepentingan segelintir orang (elite) tanpa memperhatikan dan mencermati dasar-dasar bernegara dan berpemeritahan yang baik.

Lembaga-lembaga negara sebagai organ yang dibentuk di nilai telah melenceng jauh dari ketetapan-ketetapan konstitusional sehingga tidak mempu memberikan dampak terhadap kemajuan dan perkembangan sumber daya manusia yang diharapkan sebagai suatu bangsa.

Banyaknya peraturan-peraturan yang tidak dapat dilaksanakan menyebabkan tidak terwujudnya penyelenggaraan azas-azas pemerintahan yang baik. Secara tidak langsung kegagalan ini telah memberikan dampak yang sangat besar terhadap hak-hak rakyat sebagai warga negara, termasuk terhadap integritas dan moral pejabat-pejabat tinggi negeri ini.

Sebagai konsekuensinya ketidak percayaan masyarakat kepada pemerintah akan terus meningkat dari waktu ke waktu. Secara keseluruhan akan menjadi persoalan baru.

Tansparansi yang diharapkan sebagai jalan alternatif yang memberikan kemudahan dibuat menjadi lorong yang gelap oleh pemerintah. Bahkan transparansi dijadikan seolah-olah menjadi barang haram.

Fungsi pelayanan sebagai tugas utama pemerintah berubah menjadi tempat pungutan liar (pungli) dan transaksi-transaksi uang haram. Tidak adanya kesadaran menyebabkan matinya tanggung jawab, fungsi pengawasan hanya menambah pos praktek suap dan ketidak pastian.

Perilaku “Suap” Para Pejabat

Perilaku“suap” atau pemberian hadiah atau janji-janji (gratifikasi) masih mendominasi jabatan dan kedudukan penguasa negeri ini. Jabatan dan kedudukan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk kepentingan diri sendiri dan keompok dan kaumnya.

Hal itu dapat dibuktikan dari lonjakan harta kekayaan yang tidak wajar dikalangan oknum-oknum pejabat. Banyak kekayaan yang ditimbun bahkan tidak jarang yang dialihkan kepada pihak lain, karena tidak dapat dipertanggung jawabkan. (Gaji yang diterima dari negara jauh melampaui kekayaan yang dimilikinya) alias karena uang sogok, suap, gratifikasi dan sejenisnya.

Praktek dan perilaku “suap” ini sudah mengakar dimana-mana bahkan telah menjadi persoalan hukum sejak zaman dulu sampai sekarang.

Kejahatan suap” ini sudah terbentuk sedemikian rupa melalui berbagai pendekatan yang sangat kuat dan mengakar pada budaya masyarakat termasuk ke lingkungan pejabat dan aparat penegak hukum (APH).

Jadi walaupun perbuatan “suap” merupakan perbuatan yang dilarang, dalam prakteknya“suap” seperti; pemerasan, pemberitaan berupa hadiah atau janji, atau iming -iming, dll, masih marak dimana-mana.

Pendekatan kultural antar oknum aparat dan masyarakat menjadi fenomena sehari-hari menyebabkan tidak berjalannya proses penegakan hukum. Dengan pendekatan yang sama pula hukum kehilangan objektivitasnya.

Pendekatan kultural menyebabkan subyektifitas hukum dimasyarakat, perilaku berkembang secara cepat menjadikan hukum sebagai alat transaksi oleh sekelompok oknum dan elit kekuasaan.

Praktek-praktek seperti ini telah dilakukan sejak dulu sampai sekarang ini, namun presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan dengan segala kelengkapan yang dimilikinya tidak mampu menyelesaikan persoalan ini.

Terhadap permasalahan “suap” di Negara ini sejatinya tidak ada yang peduli, termasuk presiden. Praktek “suap” jalan cepat perkaya diri sekaligus cara cepat memperdaya rakyat miskin.

Redaksi….

Perilaku dan Budaya Korupsi di Indonesia

0

Perilaku dan dan Budaya korupsi sudah membayang-bayangi negeri ini sejak lama. Bahkan seiring berjalannya waktu perilaku ini semakin terang-terangan dilakukan hingga menjadi budaya sehari-hari. Pelakunya tidak lagi punya rasa malu untuk mempertontonkan.

Kekayaan alam sebagai aset dan masa depan yang diharapkan bagi peruntukan dan kesejahteraan rakyat di bajak, dijadikan alat transaksional sekelompok elit dan penguasa dimana-mana. APBN dari hasil keringat dan darah rakyat di korup tanpa pertanggungjawaban apapun.

Fenomena ini tidak terlepas dari buruknya perilaku dan budaya rumpun kekuasaan di negeri ini. Rumpun Eksekutif (Pemerintah), rumpun yudikatif (penegak hukum) dan rumpun legislatif (Wakil-wakil rakyat) adalah pihak-pihak yang paling bertanggung jawab dalam semua sistim kejahatan ini.

Rumpun Eksekutif (Pemerintah)

Rumpun Eksekutif (Pemerintah) dalam hal ini adalah presiden dan menteri-menterinya, Gubernur, Bupati/Walikota dan seluruh bawahannya termasuk tingkat paling bawah, Kepala Desa, RT, RW.

Perilaku kesemuanya itu menjadi perhatian dan sorotan publik bukan karena prestasi atau karena pencapaian yang baik, namun lebih karena perilaku dan budaya korupsinya yang sangat memprihatikan bahkan sudah pada tingkat tertinggi yaitu mengancam stabilitas negara.

Praktek dan perilaku korupsi benar-benar sudah menjadi budaya, terjadi di semua sektor secara sistematik terstruktur dan massif dalam waktu yang bersamaan. Rakyat benar-benar kehilangan kepercayaannya.

Keadaan perekonomian menjadi goncang dan tak terkendali, kini menjadi ancaman di depan mata. Angka pengangguran terus meningkat disertai pemutusan hubungan kerja dimana-mana karena tidak adanya kepastian hukum terhadap ekonomi.

Harga-harga arga kebutuhan pokok tidak terus meningkat yang semakin tidak sebanding dengan daya beli masyarakat, berbagai kebijakan-kebijakan pemerintah yang secara terus-menerus dipaksakan semakin berdampak luas terhadap stabilitas ekonomi, politik dan hukum akhir-akhir ini.

Program pemerintah secara khusus proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) sampai saat ini belum memberikan sentimen positif terhadap perekonomian nasional termasuk para investor yang di harapkan.

Demikian pula proyek – proyek pemerintah pusat dan daerah lainnya yang tidak dapat memberikan pertumbuhan terhadap perekonomian masyarakat, lagi-lagi menyebabkan semakin rendahnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah termasuk disektor – sektor usaha lainnya.

Semua kacau dan bermuara kepada ketidak pastian hukum dan ekonomi. Terjadi pemanfaatan dan sikap saling tidak percaya terus meningkat dimana-mana. Hukum hanya berhenti pada pe-makluman.

Rumpun Yudikatif (Penegak Hukum)

Setali tiga uang, lembaga penegak hukum (yudikatif) yang diharapkan sebagai alat pengendali pemerintah juga tidak jauh dari perilaku budaya korupsi. Pertanggungjawaban penegakan hukum hanya bermuara pada pemberitaan-pemberitaan sampah belaka.

Pertanghgungjawaban anggaran penegakan hukum tidak pernah di buka secara transparan kepada publik, sehingga diyakini sangat mempengaruhi penggunaan anggaran terhadap pencapaian atau penyelesaian suatu perkara yang ditangani setiap institusi penegak hukum.

“berapa besar anggaran biaya suatu perkara yang digelontorkan dan berapa besar pemasukan ke negara dari sebuah perkara yang dikerjakan ?”

Tidak adanya pertanggungjawaban anggaran perkara di hampir semua institusi penegak hukum menjadi salah satu bukti buruknya proses penegakan hukum di negeri ini. Ratusan triliun anggaran digelontorkan ke institusi penegak hukum setiap tahunnya tanpa pertanggung jawaban yang jelas.

Bukan saja masalah pertanggungjawaban anggaran, akan tetapi juga terhadap laporkan pertanggungjawaban perkara secara khusus di instansi Kepolisian yang penanganannya banyak tidak memberikan kepastian hukum.

Praktek-praktek ketidak pastian hukum terjadi disemua cabang-cabang pemerintahan (eksekutif, yudikatif dan legislatif). Ini adalah fakta yang tidak terbantahkan. Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat cenderung disalahgunakan oleh pelaksana undang-undang.

Tanggung jawab pekerjaan terhadap tanggung jawab anggaran setiap tahunnya mengalami devisit lagi-lagi dikarenakan tidak adanya kualitas manajemen kinerja yang baik dan transparan. Semua gelap di lorong-lorong kejahatan korupsi.

Rumpun Legislatif (Pengawasan)

Fungsi legislasi sebagai bagian yang sangat menentukan terlaksananya suatu tugas dan pekerjaan di pemerintahan haruslah disertai komitmen dan tanggung jawab yang tinggi.

Dewan perwakilan rakyat (DPR) sebagai lembaga tinggi negara diberi fungsi pengawasan, bugating dan pembuat undang-undang seharusnya diduduki atau dijabat oleh orang-orang yang memiliki integritas tinggi terutama dalam mewujudkan hak-hak rakyat.

Sebagai wakil rakyat, harus memberikan perhatian yang seluas-luasnya kepada persoalan dan hak-hak serta kepentingan rakyat. Mekanisme penanganan setiap aspirasi rakyat menjadi hal yang sangat “fundamental” dan harus menjadi prioritas.

Namun dalam prakteknya, fungsi legislasi dan pengawasan lagi-lagi syarat dengan persekongkolan belaka, bahkan tidak jarang masalah dijadikan sebagai komoditas transaksi antara penguasa yang satu dengan penguasa yang lainnya.

Kebijakan dan permasalahan yang terjadi seringkali menjadi alat kepentingan dan transaksional dikalangan pemangku kekuasaan atau jabatan, sehingga jaminan pelaksanaan suatu aturan sebagai tanggung jawab tidak dapat diwujudkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Budaya atau Perilaku Korup

Sangat ironis memang, ketika perilaku koruptif sudah berubah menjadi budaya di negeri ini. Masyarakat sebagai korban berubah menjadi pelaku. Keadaan ini dimanfaatkan sangat piawai oleh kelompok mafia-mafia hukum.

Sehingga suatu permasalahan bukan lagi dilihat sebagai tanggung jawab negara, akan tetapi dimanfaatkan sebagai peluang kejahatan dengan segala iming-iming dan janji-janji yang disertai dengan imbalan sejumlah barang atau uang.

Keadaan ini menjadi lingkaran dan kekuatan kejahatan secara massif terhadap negara oleh rakyat, eksekutif, legislatif dan yudikatif. Semua bekerja sama melaksanakan praktek-praktek kecuarang yang berakibat menjamurnya perilaku koruptif yang sekarang sudah menjadi budaya.

Pemberantasan korupsi suara kelaparan dan hausnya rakyat terhadap keadilan dan tegaknya hukum di negeri ini. Dikhawatirkan perilaku koruptif akan semakin mengakar dan berubah menjadi budaya yang mengancam masa depan Indonesia.