Menu

Dalam Kasus

Drama Hukum Dalam Kasus Harun Masiku Hingga Hasto Kristianto Jadi Tersangka

0

Majalah Tempo Bocor Halus Politik (istimewa)

Jakarta, trans-cyber.id, — Kasus Harun Masiku masih perhatian di perpolitikan nasional Indonesia, majalah Tempo sebagai salah satu majalah terkemuka di Indonesia memiliki perhatian khusus terhadap kasus ini sejak awal.

Sejak tahun 2016 Majalah Tempo menyanikan berita-berita mendalam tentang kasus ini, “kita harus mendapatkan lebih dari media-media lain, pokoknya tidak mau tahu” kisah wartawan tempo Linda Trianita di YouTube Bocor Halus Politik.

Berikut wawancara Linda Trianita wartawan tempo yang terlibat dalam pemburuan berita terkait kasus Harun Masiku dalam perbincangan Bocor Halus Politik Majalah Tempo.

Kasus Harun Masiku memberikan dampak persoalan politik di tubuh PDIP sampai sekarang. Gangguan-gangguan di Partai banteng moncong putih itu mulai terjadi, Hasto di hubungi satu kurir dari Jaksel. Ada dua pesan dari kurir Jaksel, pertama Hasto diminta mundur dari Sekjend, yang kedua Hasto di minta menyampaikan ke Ibu Mega (Megawati Soekarnoputri – red) saya di ancam.

Ketika itu redaktur saya mas Pram (Stefanus Pramono-red), saya diminta harus dapat lebih dari media-media lain terkait berita Harun Masiku. Saya menghubungi sumber-sumber saya di berbagai lini, KPK, PDIP dll apakah benar itu operasi tangkap tangan menyangkut dengan Sekjen PDIP Hasto Kristianto, kata Linda Trianita di YouTube Bocor Halus Politik.

Waktu itu yang tertangkap, ada Saiful Bahri, Doni Tri Istikomah mereka ikut di ciduk KPK, terus Wahyu Setiawan komisioner KPU ada Tio anggota Bawaslu. Kemudian disitu ada ternyata derama soal penangkapan.

Deramanya adalah Harun Masiku yang harusnya ditangkap saat itu juga, ternyata dibilang tidak ada di Indonesia. Narasi pemerintah, KPK waktu itu release ada satu tersangka yang tidak kami tahan karena berdasarkan data perlintasan imigrasi Harun Masiku belum kembali ke Indonesia.

Data perlintasan terakhir dia (Harun Masiku -red) keluar ke Singapura pada tanggal 16 Januari 2020 dan memang kita punya data juga bahwa pada 16 Januari 2020 itu Harun Masiku membeli 3 (tiga) tiket Garuda atas nama dia sendiri pada pagi hari, jam 7, Jam 11 sama Jam 9.

Dia (Harun Masiku-red) berangkat pesawat yang jam 11 itu, karena info yang kami peroleh paginya itu dia mampir dulu ke Sutan Syahrir 11a (tempat Sekjen PDIP-red). Dari situ berangkat jam 9an dannaik Garuda Jam 11, setelah itu dia kembali ke Jakarta ke esokan harinya, itu data kita peroleh.

Dia juga sama beli 3 (tiga) tiket, ada Batik Air, ada Line Air Class Bisnis, Batik Air nya dua dengan berbeda jam, dia flight dari Change Airport, sore sekitar Jam 4 atau 5 dia tiba di Sukarno Hatta Airport.

Waktu itu kita sudah dapat manifest dia duduk di 3C kalau tidak salah ada di Majalah Tempo Edisi Januari 2020. Karena mas Pram belum puas, bisa ga kita dapat fotonya atau videonya. Akhirnya kita mencari lalu dapatlah cctv Harun Masiku melintas di Terminal 2 Sukarno Hatta.

Kami verifikasi kepada orang – orang yang pernah melihat Harun Masiku dan memang itu Harun Masiku, cek ke KPK, dan memastikan lagi kronologinya. Dia di Indonesia ngapain saja. Dan disitu mendapat perlakuan istimewa sebenarnya di bandara itu.

Ada orang yang berseragam menjemput dia, menghampiri dia, biasanya kalau kita warga biasa pasti kita melintas imigrasi sendiri, scan. Dia nggak, dia didampingi petugas yang berseragam, dia ditemani sampai keluar dan disitu dia naik silver berd.

Disitu ada kejanggalan, kita cek siapa Harun Masiku, saya mengumpulkan data dia tinggalnya di Thamrin Residences Apartemen. Waktu itu saya sama Devi Ernies, kami ke Tamrin Residence. Pas wawancara dengan pengelola, Harun Masiku nunggak IPL selama 3 bulan.

Jadi kalau dia beli tiket sampai 3 tiket, Garuda, Line Air, Class Bisnis, Batik Air tetapi ternyata apartemennya tidak bayar. Waktu itu sudah ada mobil dia yang di segel KPK. Lalu ada pengumuman dari KPK menemukan mobil Harun Masiku. Itu kan mobil yang pernah di temukan majalah Tempo.

Apa yang terjadi, Sekjen PDIP baru saja di tetapkan sebagai tersangka oleh KPK beberapa hari yang lalu. Diawal kita menduga Hasto Kristianto ikut menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Cuman waktu itu KPK tidak menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka.

Karena waktu itu pimpin KPK ada Lili Pinta Uli, Alexander Marwata, Nawawi. Memang siapa yang berani tetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka, masih jauhlah Hasto terungkap dalam gelar perkara KPK.

Dengan komposisi pimpinan KPK seperti itu, kasus ini melempem. Pada tanggal 18 Desember 2024 penyidik melakukan ekspose atau LPP, komposisi pimpinan masih yang lama sama dengan ekspose 2020, bedanya Lili Pinta Uli sudah mundur dari KPK.

Mereka sikapnya sama tidak mau menaikkan kasus ini ke penyidikan dan tidak mau menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Tanggal 20 Desember 2024 ada serah terima pimpinan KPK baru. Setelah serah terima jabatan dari pimpinan yang lama ke pimpinan yang baru beberapa hari kemudian ada ekspose lagi disitu pimpinan sepakat menaikkan Hasto dan Dony sebagai tersangka.

Bahkan Hasto di jerat tidak hanya sebagai penyuap tapi juga ada pasal obstraction of justice.

Sumber: Bocor Halus Politik

Editor: Tim tc

Budi Arie di Periksa Penyidik Polri Dalam Kasus Juni Online

0

Mantan Menteri Kominfo, Budi Arie Setiadi selesai di Periksa Penyidik di Mabes Polri dalam kasus judi online.

Jakarta, trans-cyber.id, — Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Ade Ary mengungkap pemeriksaan terhadap mantan Menteri Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Budi Ari Setiadi, Kamis (19/12) lalu.

Menurut Kombes Pol. Ade Ary pemeriksaan mantan Menteri Komunikasi dan Informasi Budi Arie Setiadi meliputi kasus dugaan tindak pidana pemberian dan penerimaan hadiah atau janji pada Kementerian Kominfo pada tahun 2023 lalu.

“Dugaan pemberian hadiah atau janji kepada oknum penyelenggara negara pada Kementerian Kominfo atau Komdigi sekira tahun 2023, yang ke dua dugaan penerimaan hadiah atau janji atau penerimaan gratifikasi oleh oknum penyelenggara negara pada Kementerian Kominfo kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes. Pol Ary kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Kamis, (19/12/2024).

Diketahui Budi Arie diperiksa di Bareskrim Polri oleh tim gabungan Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor Polri dalam kasus tidak pidana korupsi pemberian dan penerimaan hadiah atau janji.

Menanggapi kasus ini, mantan Menteri Politik Hukum dan Keamanan RI, Mahfud MD mengapresiasi sikap presiden Prabowo yang melaksanakan janjinya untuk mengusut tuntas siapapun yang terlibat dalam judi online.

Mahfud menilai, polisi tidak terlambat memeriksa Budi Arie, justru sebagai proses hukum yang teliti, Mahfud menilai Budi Arie bertanggung jawab dalam perekrutan pegawai Komdigi yang terlibat dalam kasus judi online.

“Siapa pun yang diduga terlibat, itu supaya di periksa dan biasanya orang-orang penting diperiksanya belakangan” kata Mahfud MD.

Lebih lanjut, jadi kalau diperiksa awal nanti yang lain lari semua, nanti tidak tahu bagaimana korupsi disitu tidak diseleksi, ijazahnya ngak jelas, keahliannya tidak jelas, hanya mengakui yang katanya bisa menangani IT lalu di angkat di beri jabatan dan disana ternyata membuat situs untuk judi online untuk dikelola sendiri lalu ada kantornya diluar”, ujar Mahfud MD.

Sementara Budi Arie Setiadi mengaku memberi keterangan sebagai saksi saat diperiksa polisi.

“sebagai warga negara yang taat hukum saya berkewajiban untuk membantu kepolisian dalam penuntasan kasus judi online dilingkungan Komdigi, yang kedua pemberantasan judi online tugas kita bersama sebagai sesama anak bangsa” kata Arie kepada media usai pemeriksaan (Rabu, 18/12/24) lalu.

Sementara Ketua Komisi 3 DPR RI, Habiburokhman, mendukung langkah kepolisian memeriksa mantan menteri Komunikasi dan Informasi Budi Arie dalam kasus judi online.

Habiburokhman menyebut kan, pemeriksaan kasus ini untuk memperjelas dari penyidikan kasus judi online yang melibatkan pegawai Komdigi. Habiburokhman juga mengapresiasi sikap Budi Arie yang menghadiri pemeriksaan.

“ya bagus ya, silahkan saja diperiksa, pak Budi juga saya kira akan kooperatif memberikan keterangan, supaya kasus ini benar-benar diungkap dengan terang benderang. Kalau filing saya ya, saya tahu pak Budi itu orang baik, pak Budi itu orang profesional, kita berhadap tidak ada keterlibatan beliau” Ucap Politisi Gerindra di hadapan media.

Kepolisian telah melayangkan surat ke kejaksaan untuk proses penyelidikan dalam kasus judi online yang melibatkan sejumlah pegawai Komdigi. Kejadian juga sudah menyiapkan 7 jaksa untuk mempelajari 18 orang tersangka dalam kasus ini.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dalam kasus ini, diketahui penyidik telah memeriksa 25 orang saksi, 15 diantaranya pegawai Komdigi. (Red).

Hukum di Polri Semakin Hancur Dalam Kasus Ex Ketua KPK, Firli Bahuri

0

Opini Publik | TRANS-CYBER.ID

Penulis: Edward S, SH. Advokat/ Konsultant Hukum

Kasus Mantan Ketua KPK, Firli Bahuri membuat hukum menjadi hancur-hancuran di Institusi Kepolisian RI. Secara khusus Kepolisian Daerah Metro Jaya yang menangani kasus dugaan pemerataan Ketua KPK, Firli Bahuri.

Penegakan hukum yang diamanatkan undang-undangan benar-benar menjadi hancur nyaris dan tak berguna. Praktek – praktek diskriminasi alias tebang pilih semakin nyata dan terbukti. Hanya karena seorang mantan Ketua KPK, hukum menjadi berantakan, institusi dan negarapun jadi bahan olok-olokan.

Tindak pidana yang sudah jelas dan diduga berkaitan dengan kerugian keuangan negara, bahkan pelakunya sudah jadi tersangkapun, tidak dapat berjalan dengan baik di Kepolisian yang full kewenangan.

Sangat wajar apabila ada anggapan masyarakat, kepolisian bermain-main dalam kasus ini. Entah apa yang merasuki kepolisian. Sebagai institusi penegak hukum yang sangat diharapkan bekerja cepat malah terkesan sebaliknya. Sementara dalam beberapa kasus-kasus remeh temeh terlihat garang.

Ini adalah bentuk praktek penegakan hukum yang sangat buruk. Dengan hanya pertimbangan-pertimbangan penyidik penegakan dan kepastian hukum tidak dapat dilaksanakan. Hal-hal seperti ini sangat sulit diterima akal sehat masyarakat. Masa wewenang lebih tinggi dari undang-undang dan kepastian hukum atau hanya karena wewenang hukum kehilangan kepastiannya?

Pola-pola seperti ini sudah tidak zamannya lagi, kepolisian dengan segala kewenangannya yang super besar, seharusnya sadar tanggung jawab penegakan hukum harus menjadi prioritas demi terwujudnya kepastian hukum dimasyarakat.

Jangan berikan kesempatan bibit-bibit ketidak percayaan masyarakat itu bertumbuh ke kepolisian, semakin buruk kinerja kepolisian semakin buruk pula percayaan masyarakat terhadap hukum.

Tanpa bermaksud menuduh atau mendiskreditkan kinerja kepolisian. Polri pasti mengetahui, seberapa banyak masyarakat kecewa bahkan tidak percaya ke kepolisian. Masyarakat dengan terpaksa mencari jalannya sendiri. Berbagai istilah dijadikan sindiran sebagai upaya masyarakat untuk mencari keadilan.

Harus diakui, buayakotor dan perilaku koruptif masih sangat kuat di institusi kepolisian, dimana salah satu pengakuan dari masyarakat menyatakan bahwa proses penanganan hukum di kepolisian tentukan 4 faktor, yaitu; faktor kekuasaan, faktor politik, faktor uang atau relationship dan yang terakhir adalah faktor karena viral.

Termasuk kasus Ketua KPK Firli Bahuri yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak 7 bulan yang lalu namun tidak dilakukan penahanan tanpa alasan yang jelas.

Apakah kerena Firli Bahuri mantan Ketua KPK atau Purnawirawan Polri, sehingga kepolisian tidak melaksanakan penegakan hukum terhadapnya? Praktek-praktek kotor dan koruptif dalam penegakan hukum sudah seharusnya disudahi di institusi kepolisian RI.

Ataukah karena faktor kekuasaan, politis, atau faktor lain, seperti uang atau relationship, hanya kepolisian yang tahu. Prasangka-prasangka seperti ini akan terus berkembang selama Polri tidak mampu melaksanakan penegakan hukum dan kepastian hukum dengan baik.

Sementara seluruh rakyat Indonesia sudah tahu bahwa kasus Ketua KPK, Firli Bahuri bukan kejahatan biasa, tetapi termasuk kejahatan luar biasa (ordinary crime), sehingga sangat beralasan untuk di proses secara cepat.

Bila kasus-kasus di kepolisian dibiarkan berlama-lama ini akan menjadi beban bagi perubahan Polri kedepan. Bukan hanya beban secara tanggung jawab, tetapi termasuk beban anggaran bagi negara serta membuat hukum semakin buruk dan tidak layak dipercaya.

Penegakan hukum seperti ini jelas mencederai azas kepastian hukum termasuk mencederai rasa keadilan masyarakat. Indonesia sebagai negara hukum menjadi sangat diragukan.

Dalam kasus ini di ketahui dan telah beredar luas di berbagai pemberitaan media, Firli Bahuri disebut minta Rp 50 Miliar ke Syahrul Yasin Limpo yang diduga sebagai imbalan atas beberapa kasus di Kementerian Pertanian.

Bukan hanya itu saja, dalam kesaksian Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Kasdi Sebagyono pada sidang Tipikor hari ini, Rabu, (19/6/2024), sejumlah pejabat Kementan mengumpulkan uang hingga Rp 800 juta untuk kepentingan eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.

Jadi begini, setelah disampaikan (SYL) pada waktu itu diperjelas lagi oleh Pak Hatta bahwa ada kebutuhan Rp 800 juta yang akan diserahkan pada Pak Firli,” kata Kasdi.

Ia menuturkan, Hatta bakal menyerahkan uang Rp 800 juta untuk keperluan Firli Bahuri melalui Kapolrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar.“Itu akan disampaikan kepada Pak Filri melalui Kapolrestabes Semarang,” ucap Kasdi. (Rm).