Sat Reskrim Polresta Cilacap, Bekuk Pelaku Pecah Kaca di 2 Tempat Berbeda
Cilacap, Trans-Cyber.id – Sat Reskrim Polresta Cilacap menangkap 6 tersangka kasus pencurian dengan modus pecah kaca mobil di Kecamatan Maos dan Kecamatan Kroya Kab Cilacap.
Kasat Reskrim Polresta Cilacap AKP Gurbacov, S.I.K., M.H., M.Krim mengatakan dalam keterangan persnya Rabu, 16 November 2022 kejadian ini terjadi di bulan September dan Oktober dan terjadi di 2 Kecamatan yaitu di Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap.
Gurbacov menjelaskan kejadian yang terjadi di Kecamatan Kroya terdapat 2 tersangka, namun yang berhasil di tangkap baru 1 orang tersangka yaitu H M (39) sedangkan 1 orang tersangka lainya masih dalam pencarian dan telah di tetapkan sebagai DPO (daftar pencarian orang).
“H M melakukan perbuatanya dengan cara memecahkan kaca mobil dengan menggunakan pecahan busi yang di lemparkan ke bagian kaca mobil, lalu kaca di dorong selanjutnya mengambil barang yang ada di dalam mobil berupa 1 buah tas yang didalamnya berisi uang sejumlah Rp. 130.000.000., – dan hasil dari pencurian tersebut dibelikan 1 unit mobil toyota altis oleh tersangka” Ucap Gurbacov.
Gurbacov menambahkan untuk kejadian yang terjadi di Kecamatan Maos Sat Reskrim Polresta Cilacap berhasil menangkap 5 pelaku dalam waktu 6 jam di daerah Kesugihan dengan modus yang sama menggunakan pecahan busi untuk memecahkan kaca mobil dan pelaku tersebut semuanya berasal dari Luar Jawa.
“Saat akan melakukan penangkapan terhadap 5 pelaku ini, pelaku melarikan diri ke sungai dan ada yang bersembunyi di rawa rawa” Tambah Gurbacov
Ia mengatakan pelaku berhasil membawa Ipad Mini, Uang Rp. 200.000.,- serta membawa beberapa isi yang berada di tas korban.
Atas kejadian tersebut, para tersangka dijerat dengan Pasal Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman tujuh tahun.
Rayakan HUT Brimob ke-77, Kapolri: Semoga Sukses Mengamankan KTT G20
BADUNG, Trans-Cyber.id – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri perayaan HUT Brigade Mobile (Brimob) ke-77. Perayaan secara sederhana ini dilakukan di Posko Command Center 91 ITDC, Nusa Dua Bali, Senin (14/11/2022).
Dalam perayaan HUT ini, Kapolri melakukan pemotongan dan penyerahan tumpeng ke dua anggota Polri yakni AKBP Junaidy dan Bripda Ivani Cahyaningtyas.
Dalam amanatnya, Kapolri menyampaikan perayaan HUT Brimob tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya. Hal ini lantaran saat ini Indonesia sedang menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali.
“Biasanya kita rayakan secara besar kemudian melibatkan personel yang banyak dan kita upayakan bersama Brimob seluruh indonesia tapi hari ini walaupun di tengah kesederhanaan karena memang kita saat ini kita tengah melaksanakan KTT G20,” kata Kapolri.
Mantan Kabareskrim Polri berharap di hari ulang tahun ke-77 ini, Brimob semakin jaya dan hebat, serta sukses dalam pengamanan KTT G20.
“Kita berdoa bersama agar Brimob khususnya sukses dalam pengamanan KTT G20 dan tentunya ke depan brimob akan semakin jaya dan semakin hebat dalam berbakti untuk negeri,” katanya.
Menurutnya, Brimob menjadi unsur penting dalam pengamanan KTT G20. Sebab, kepala operasi (kaops) pengamanan diemban oleh Komandan Korps (Dankor) Brimob.
“Kaopsnya Kakorbrimob. Jadi salah satu tim inti untuk pengamanan KTT G20. Oleh karena itu saya ucapkan selamat hari ulang tahun ke-77 untuk Brimob. Brigade jiwa ragamu untuk kemanusiaan,” katanya.
Bareskrim Mabes Polri Bersama Dewan Pers Sepakati Cegah Kriminalisasi Jurnalistik
JAKARTA, Trans-Cyber.id – Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri bersama Dewan Pers sepakat mencegah kriminalisasi terhadap kerja profesi Jurnalistik.Kesepakatan ini tertuang secara tertulis dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) di tandatangani di Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri,Kamis (10/11/2022).
Penandatanganan di lakukan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Mebes Polri,Komjen Pol.Agus Andrianto dan Komisi Hukum Dewan Pers,Arif Zulkifli yang di saksikan Ketua Dewan Pers,Muhamnad Agung Dharmajaya beserta Jajaran Dewan Pers dan sejumlah Direktur dari satuan kerja (Bareskrim) Mabes Polri.
” Penandatanganan perjanjian kerja sama ini tindak lanjut turunan dari MoU antara Dewan Pers dengan Kapolri,” kata Ketua Dewan Pers Muhamnad Agung Dharmajaya.
Dewan Pers dan Kapolri telah menandatangani (MoU) tentang koordinasi dalam perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum terkait penyalah gunaan profesi wartawan pada 2017 dan setiap tiga tahun sekali di perbarui.
” Penandatanganan (PKS) dengan (Bareskrim) Mabes Polri ini sebagai langkah konkret terkait menjamin kerja Jurnalistik yang selama ini sering terjadi.Seperti melakukan kegiatan Jurnalistik dari tulisan di anggap merugikan para pihak bisa perorangan,lembaga atau institusi yang berpotensi untuk dilaporkan ke polisi,” ujar Muhammad Agung Dharmaja,Sabtu (12/11/2022).
Secara rinci Komisi Hukum Dewan Pers,Arif Zulkifli menjelaskan hal penting dari (PKS) adalah kesepakatan bersama apa bila ada pengaduan masyarakat menyangkut kerja Profesi Jurnalistik ke Polri di kembalikan ke Dewan Pers.
” Polisi enggak boleh tangani.Aduan itu ke Dewan Pers untuk di periksa,” katanya,Sabtu (12/11/2022).
Iya mencontohkan aduan yang di terima Polisi terkait kerja-kerja Jurnalistik di teruskan kepada Dewan Pers setelah di terima akan di kaji atau di periksa benarkah karya Jurnalistik tersebut sudah sesuai kaidah-kaidah Jurnalistik yang di atur dalam UU Pers.
” Kalau iya karya Jurnalistik mungkin ada pelanggaran etis itu di selesaikan di Dewan Pers lewat mekanisme etis, yaitu minta maaf,memuat hak jawab bahkan sampai tahap tertentu mungkin meng-‘take down’ (menurunkan) sebuah berita, tapi tidak boleh ada kriminalisasi terhadap pers,” terang Arif Zulkifli, sesuai di landis dari harian Analisa.
” (PKS) ini penting untuk mencegah kriminalisasi Jurnalistik karena Dewan Pers menerima banyak aduan masih terjadinya kriminalisasi terhadap kerja Jurnalistik,seperti misalnya kasus di Kalimantan Selatan,Palopo,dan menghalang-halangi kerja Jurnalistik di Surabaya yang di alami Nurhadi,” ungkap Arif Zulkifli,Sabtu (12/11/2022).
” Di harapkan dalam (PKS) ini tidak terjadi lagi kejadian-kejadian seperti itu,” ujarnya menambahkan di hadapan sejumlah media.
Setelah penandatanganan (PKS) ini, lanjut Arif Zulkifli,di lakukan sosialisasi bersama Kepolisian mau pun Dewan Pers di lanjutkan dengan pelatihan ke satuan Polisi di wilayah yang secara teknis di lakukan Lemdiklat Polri dengan memasukkan elemen Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik dalam pelatihan kepada para penyidik.
” Jadi penyidik punya prespektif melindungi kerja jurnalistik,” kata Arif Zulkifli,Sabtu (12/11/2022).
Hal yang sama di sampaikan Ketua Ikatan Media Online (IMO) Cabang Provinsi Sumatera Utara,Safrul Daulay, SH.,MH mengatakan memberi apresiasi setinggi-tingginya kepada Kabareskrim Mabes Polri dan Dewan Pers.
” Ini merupakan bukti kepedulian Bapak Kabareskrim Mebes Polri, Komjen Pol.Agus Adrianto bersama Ketua Dewan Pers terhadap kerja profesi wartawan terhadap Kode Etik Jurnalistik,” ujar Ketua (IMO) Provinsi Sumatera Utara,Safrul Daulay di dampingi Sektetaris Sunarto dan Bendahara,Mutya serta unsur pengurus,pungkasnya.(Red)
Ketua Libas Banyumas dikabarkan ditetapkan Tersangka, atas Kasus dugaan Ujaran Kebencian terhadap Tokoh NU
Banyumas, Trans-Cyber.id – Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor (PC GP ANSOR) Kab Banyumas, Gus Mohammad Luqman mengirimkan pesan informasi adanya penetapan tersangka atas nama Sumbadi, untuk para kader Ansor – Banser Banyumas dan juga kepada awak media, pada hari Sabtu 12 November 2022 pukul 19:00 Wib.
Informasi berupa kabar bahwa Ketua Lembaga Independen Banyumas (Libas) Sumbadi, telah ditetapkan menjadi tersangka atas kasus dugaan ujaran kebencian kepada tokoh Nahdlatul Ulama (NU), yang dilaporkan Ketua PC GP Ansor Banyumas didampingi Sekretaris Jenderal serta sejumlah pengurus LBH Ansor, Kepala Satuan Koordinasi Cabang (Kasatkorcab) dan juga Kasetma Banser Banyumas ke Polresta Banyumas, Kamis (03/11/22) malam.
“Berdasarkan rilis yang disampaikan oleh Kanit Tipidter kepada kuasa hukum LBH Ansor per tanggal 11 November 2022 sudah dilakukan penetapan tersangka terhadap sdr. Sumbadi alias mbadi Libas,” ungkap Mohammad Luqman.
Terkait perkembangan adanya kabar penetapan tersangka tersebut, Gus Luqman selaku Ketua PC GP Ansor Banyumas, menyampaikan apresiasi kepada Polresta Banyumas atas kinerja yang cepat dalam menangani kasus ini,” katanya.
Atas perkembangan penanganan kasus ini, Gus Luqman juga telah menyampaikan kabar kepada Pimpinan Pusat (PP) dan Pimpinan Wilayah (PW) Gerakan Pemuda (GP) Ansor.
Gus Luqman kembali menegaskan dan mengajak kepada seluruh warga masyarakat Banyumas khususnya warga NU untuk bersama-sama melanjutkan amanah UU dan Cita-cita luhur para pendiri bangsa dan negara Indonesia serta para Muasis NU.
“Pesan kami kepada seluruh Kader GP Ansor di 27 Kecamatan se-Kab Banyumas, agar tetap menjaga kondusifitas dan mari kita kawal bersama-sama agar kasus ini bisa berjalan sesuai dengan prosedur hukum yg berlaku di NKRI. Dan Semua kader harus tetap siap untuk menunghu instruksi lanjutan,” pungkas Gus Lukman.
Terkait dengan informasi tersebut, Sabtu malam (11/11/2022) pukul 19:40 WIB, Awak media mencoba langsung menghubungi Kanit Reskim Polersta Banyumas melalui sambungan telepon, membenarkan perihal tersebut sejak hari Jum’at (10/11/2022), dan akan dilakukan proses panggilan berikutnya dan pemerikasan lanjutan.
TNI-Polri Gelar Geladi Pengamanan Tamu VVIP KTT G20 di Bali
BADUNG, Trans-Cyber.id – TNI-Polri menggelar geladi utuh pasukan pengamanan VVIP di seluruh lokasi kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali. Pelaksanaan geladi ini dilakukan pada hari ini, Jumat (11/11/2022) dimulai dari Hotel Apurva Kempinskri Bali.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, dalam geladi ini terdapat 42 rangkaian kegiatan yang disimulasikan pengawalan dan penyambutan para kepala negara mulai dari tiba di lokasi hingga berpindah lokasi.
“Hari ini dilaksanakan geladi secara utuh oleh pasukan pengamanan VVIP di seluruh lokasi kegiatan KTT G20,” kata Dedi dalam keterangan tertulisnya.
Dedi menuturkan, untuk lagi hingga siang hari, geladi dilakukan di Hotel Apurva Kempinski Bali. Lalu nanti dilanjutkan di Hutan Raya Mangrove Ngurah Rai dan selanjutnya di Garuda Wisnu Kencana atau GWK.
“Dalam geladi ini Menko Marvest Pak Luhut Binsar Pandjaitan meninjau langsung,” ujarnya.
Dalam pelaksanaan KTT G20 di Bali, Dedi menuturkan Indonesia telah menyiapkan kendaraan listrik untuk mobilitas para peserta delegasi dan kepala negara. Ada sebanyak 962 mobil listri, 454 motor listrik dan 41 bus listrik.
“Karena nantinya pada perhelatan puncak KTT G20 tanggal 15-16 November, di kawasan Nusa Dua Bali hanya kendaraan listrik saja yang diperbolehkan untuk beroperasi,” katanya.
Untuk itu, bagi para peserta dan juga media akan disediakan shuttle bus yang akan mengantar ke venue-venue kegiatan G20 di Nusa Dua Bali.
Menurut Dedi, penggunaan kendaraan listrik dalam KTT G20 di Bali adalah wujud komitmen Indonesia mendukung transisi energi menggunakan energi baru dan terbarukan yang ramah lingkungan.
“Selain kepala negara yang akan hadir dalam G20 nanti, sejumlah nama besar juga dikonfirmasi hadir dalam rangkaian kegiatan G20,” katanya. (Red)
JAKARTA, Trans-Cyber.id,– Praktek suap perkara dalam di dunia peradilan bukan lagihal baru, termasuk di Mahkamah Agung yang katanya di tempati hakim-hakim agung. Praktek suap perkara oknum-oknum hakim selalu masih terus terjadi sampai saat ini.
Dikutip dari CNN Indonesia, Kamis, (10/11) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Hakim Agung Gazalba Saleh (GS) sebagai tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung.
“Ada perkara baru melibatkan hakim agung di MA. Tersangka lebih dari satu,” ujar sumber CNNIndonesia.com melalui pesan tertulis, Kamis (10/11).
Dua sumber informasi CNN Indonesia di KPK membenarkan Gazalba sudah ditetapkan jadi tersangka.
Diberbagai pemberitaan media memberitakan kasus ini merupakan pengembangan dari perkara dugaan suap yang menjerat hakim agung Sudrajad Dimyati dan kawan-kawan.
Sumber tersebut mengatakan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (Sprindik) sudah dikirimkan ke alamat tinggal Gazalba Saleh.
“Pastinya Sprindik sudah dikirimkan,” kata sumber dimaksud.
Sebelumnya Gazalba sempat diperiksa sebagai saksi untuk Sudrajat Dimyati dkk di Gedung Merah Putih KPK Kamis (27/10) lalu. Terkait hal ini kepala Biro Hukum dan Humas MA Sobandi belum memberikan tanggapan atas kasus ini.
Modus suap perkara di pengadilan sampai saat ini belum dapat dihilangkan, sederet aturan dan sanksi dibuat tetap tidak mampu menghilangkan praktek suap perkara dilingkungan peradilan.
Perilaku hakim yang koruptif diyakini sudah menjamur di semua tingkatan peradilan di negeri ini. Cara-cara seperti ini membuat masyarakat tidak lagi percaya pada hukum.
Wibawa hakim selaku tempat mencari kebenaran sama sekali tidak dapat dipercaya lagi oleh masyarakat. Padangan masyarakat yang menyetakan “hukum tumpul keatas tajam kebawah sudah menjadi fakta yang tidak terbantahkan lagi. (AF)
BALI, Trans-Cyber.id – Berbagai upaya dilakukan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam melaksanakan pengamanan puncak pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada 15-16 November mendatang. Tak hanya pengamanan dari sisi penempatan personel, pengamanan juga dilakukan dengan melibatkan hewan kuda.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, saat pelaksanaan KTT G20, kawasan Nusa Dua Bali steril dari kendaraan berbasis fosil. Polri pun menyiapkan kendaraan listrik dan kuda untuk melakukan patroli keamanan.
“Selain kendaraan listrik yang digunakan sebagai pengawalan delegasi, Polri melalui Direktorat Polisi Satwa Baharkam Polri, menerjunkan polisi satwa yang bertugas melakukan patroli di ring 1 kawasan Nusa Dua, Bali,” kata Dedi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (9/11/2022).
Dedi menuturkan, ada sebanyak 18 kuda disiapkan yang berasal dari beberapa Polda. Belasan kuda ini nantinya akan dipakai patroli guna memastikan keamanan di sekitar kawasan hotel tempat para delegasi menginap.
“18 kuda ini berasal dari Polda Bali, Jawa Barat, DIY dan Jawa Tengah,” katanya.
Lebih lanjut, Dedi mengatakan bahwa para kuda yang diturunkan berasal dari Belanda. Kuda-kuda ini memiliki spesifikasi dan perawatan khusus, termasuk makan.
Kuda yang dipakai usai patroli akan dimasukkan ke dalam bus yang memakai pendingin udara atau AC agar menjaga kondisi kuda tetap sehat dan prima.
“Kudanya berasal dari Belanda. Spesifikasi dan perawatannya memang khusus. Kudanya juga cukup besar dan tinggi sekitar 165-170 cm,” katanya.
Nantinya, kuda-kuda ini akan ditunggangi oleh personel Polri yang memang sudah dilatih dalam beberapa bulan belakangan. Dalam sehari, akan dibagi tiga shift patroli untuk berkeliling di sekitar kawasan Nusa Dua.
“Persiapan sudah dua tiga bulan personel menunggangi kuda untuk berpatroli di sekitar kawasan Nusa Dua,” katanya.
Dengan segala persiapan yang dilakukan, Dedi pun berharap pelaksanaan KTT G20 di Bali dapat berjalan dengan baik, aman dan lancar sehingga membawa nama baik bangsa Indonesia di kancah dunia.
Menteri ATR/ BPN RI Perintahkan Kanwil BPN Jateng dan Kepala BPN Cilacap Periksa Tanah Cisumur
JAKARTA, Trans-Cyber, id, — Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Tengah diminta untuk berkoordinasi dengan Kepala BPN Cilacap terkait dugaan mafia tanah di Kabupaten Cilacap.
Permintaan itu disampaikan Menteri ATR/BPN RI, Hadi Tjahjanto melalui Direktur Jenderal Penanganan Perkara Pertahanan melalui Surat Nomor : PN 04.03/482-800.39/X/ 2022 tanggal 17 Oktober 2022.
Seperti diketahui, pada tahun 2016 laku SHM No 2484 yang terletak di RT 02 RW 06 Desa Cisumur Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap digugat menggunakan letter C 2327 yang terletak di RT 01 RW 06 Desa Cisumur Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap Jawa Tengah di Pengadilan Negeri Cilacap.
Adapun gugatan di Pengadilan Negeri Cilacap teregister dengan Perkara No. 3/ Pdt. G/ PN. Clp Jo. Perkara No. 69/ PDT/2017/ PT. SMG Jo. Perkara No. 3329 K/ PDT/ 2019 Jo. Perkara No. 542 PK / PDT/ 2020 Jo. Penetapan Ketua PN Cilacap No. 4/ Pdt. Eks/ 2020/PN. Clp
Berdasarkan fakta dipersidangan dan pemeriksaan setempat diketahui bahwa letter C 2327 terletak di RT 01 RW 06 Desa Cisumur Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap dengan batas-batas:
Sebelah Selatan: Subur, Kartolasa, Teguh Sebelah Utara: Marsini, Toto, Daliyem, Teguh Sebelah Barat: Jalan lingkungan RT 01 RW 06 Sebelah Timur: Parmin, Siyem, Rusmanto
Sementara SHM No. 2484 terletak di RT 02 RW 06 Desa Cisumur Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap dengan batas-batas;
Sebelah Utara: Jalan Desa Sebelah Selatan: Murdo Sebelah Timur: Ana S Sebelah Barat: Kardiman
Berdasarkan pantauan di lapangan, jarak antara letter 2327 dengan SHM No 2484 -/+ 400+500 meter di dua RT yang berbeda yaitu RT 1 dan RT 2. Lucunya Pengadilan Negeri Cilacap mengabaikan fakta – fakta dipersidangan dan hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 24 Juni 2022 lalu.
Atas kasus ini duga kuat telah terjadi modus persekongkolan antara oknum-oknum hakim dipengadilan dengan pihak penggugat.
Atas kasus ini korban atas nama Listiyoningsih telah membuat laporan keberbagai pihak salah satunya ke Menteri ATR/BPN RI, Hadi Tjahjanto dan atas laporan yang dilakukan, Menteri ATR/BPN RI telah menetapkan laporan ini sebagai perkara oleh kementerian.
Pada Selasa (8/11) Listiyoningsih bersama kuasa hukumnya telah mendatangi Kantor BPN Cilacap untuk menanyakan perkembangan kasus dimaksud.
Kepala Seksi Dian Kusilawatiningrum saat ditemui di kantornya untuk sekedar menanyakan langkah-langkah penanganan laporan dimaksud, malah mendapat perlakuan tidak mengenakan, Dian Kusilawatiningrum selaku Kasie Konflik dan Sengketa malah memanggil satpam untuk mengusir pelapor.
Kejadian ini sangat ironis sekali, kami datang kesini untuk sekedar mempertanyakan perkembangan laporan berdasarkan surat yang kami terima dari bapak Menteri dan Kanwil BPN Jawa tengah, malah diberlakukan semena-mena, terang Edward Sihotang kuasa hukum Listiyoningsih.
Lebih lanjut Edward mengatakan, “kami patut curiga kenapa seorang kepala seksi memberlakukan korban mafia tanah seperti ini, ya terus terang, tidak salah kalau kami menduga jangan-jangan ada oknum di BPN Cilacap yang bermain dalam kasus ini” kata Edward kepada media.
Terus terang, kami tidak percaya surat bapak menteri ini dapat dijalankan dengan baik oleh tipe pejabat seperti ini, dan kami berharap dan memohon kepada bapak Menteri supaya penanganan kasus ini dibuat tim dari Dirjend, Kanwil dan BPN Cilacap.
Kami tidak mau kesungguhan bapak menteri untuk memberantas mafia tanah tetapi dijorokin oleh oknum-oknum bawahnya seperti ini.
Bayangkan, selama kita bicara dikantor BPN Cilacap kurang lebih 1 jam kami malah di usir dengan manggil satpam. Anehnya lagi, selama pembicaraan diruangan Kasie, Dian Kusilawatiningrum selaku kepala seksi sengketa bukannya membahas masalah surat dari bapak menteri atau Kanwil BPN Jawa tengah, Dian Kusilawatiningrum malah memegang surat penolakan dari Inspektorat Kementerian.
Itu kami ketahui setelah salah satu staff bernama Ari membacakan surat dihadapan kami, dan setelah kami cocokkan ternyata sama sekali tidak nyambung dengan surat yang kami terima.
Kami khawatir, kalau kami tidak menanyakan, maka besar kemungkinan laporan kami sama sekali tidak ada diperiksa apapun, tidak kebayang nanti hasil laporannya dibuat asal-asalan.
Kami meminta kepada Kepala Kantor BPN Cilacap, Karsono supaya benar-benar mengawasi kinerja bawahannya, jangan karena kinerja yang buruk di BPN Cilacap masyarakat menjadi korbannya tutup Edward.
Gladi Pengamanan dan Tinjau Venue, Kapolri Pastikan KTT G20 Berjalan lancar dan Aman
BALI, Trans-Cyber.id — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Pejabat Utama (PJU) Mabes Polri menggelar gladi bersih apel pasukan pengamanan KTT G20 di Bali, Minggu 6 November 2022.
Selain menggelar gladi apel pasukan, Kapolri juga melakukan peninjauan terhadap sejumlah venue yang menjadi tempat kunjungan delegasi negara-negara G20.
“Hari ini kita melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan, dari tadi pagi melaksanakan gladi untuk persiapan apel pengamanan, kemudian setelah itu kita meninjau venue-venue yang memang akan menjadi rangkaian kegiatan kunjungan,” kata Kapolri di Garuda Wisnu Kencana (GWK), Bali.
Selain itu, Kapolri juga melakukan koordinasi dengan Paspampres untuk memastikan titik-titik pengamanan yang dibagi menjadi tiga ring pengamanan. Dengan koordinasi langsung ini, Kapolri ingin memastikan semua unsur pengamanan memahami terkait dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing ring pengamanan.
“Kita yakin bahwa seluruh rangkaian pengamanan khususnya yang dilaksanakan oleh Polri dan juga TNI ini bisa berjalan dengan baik, koordinasi di lapangannya juga bisa berjalan dengan baik. Ke depannya kita harapkan seluruh rangkaian berjalan dengan aman,” tegas mantan Kabareskrim Polri itu.
Lebih lanjut, Kapolri menyampaikan bahwa Polri akan menempatkan personel di tiap titik perbatasan baik di Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Pada titik-titik perbatasan yang mengarah ke Bali ini, kata Kapolri, juga dipasang kamera CCTV yang dilengkapi dengan pemindai wajah alias face recognition.
“Sehingga kemudian daftar dan data orang-orang yang kita pantau semuanya termonitor. Dan ini, tentunya kita terus lakukan evaluasi sehingga kemudian semuanya bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.
Dalam rangkaian kunjungan kerja di Bali untuk memastikan kelancaran KTT G20, mantan Kapolda Banten itu juga melakukan koordinasi dengan kementerian terkait. Tujuannya agar mereka bisa berkolaborasi di command center yang dibuat oleh Polri.
“Sehingga seluruh masyarakat ataupun pengunjung baik dari luar maupun dari dalam negeri semuanya bisa terpantau,” demikian Kapolri menyampaikan.(Red)
Pemerintah Rillis Surat Pencabutan Izin Perusahaan TV, ini Jawaban Hary Tanoesoedibjo
Jakarta, Trans-Cyber.id – Pemerintah telah menerbitkan surat pencabutan izin stasiun radio untuk RCTI, Global TV, MNC TV, iNews TV, ANTV, dan TV One.
Izin Stasiun Radio enam stasiun televisi besar di Indonesia yakni RCTI, Global TV, MNC TV, iNews TV, ANTV, dan TV One dicabut pemerintah karena masih menggelar siaran tv analog.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengutarakan bahwa Izin Stasiun Radio (ISR) dari enam stasiun tv yang masih menggelar siaran tv analog akan dicabut jika masih membandel.
“Terhadap yang membandel ini, secara teknis kami sudah membuat surat pencabutan izin stasiun radio (ISR) bertanggal 2 November kemarin. Maka jika sekarang masih melakukan siaran-siaran melalui analog, maka itu bisa dianggap ilegal dan bertentangan dengan hukum yang berlaku,” tegas Mahfud dalam keterangan pers yang disiarkan via Youtube, Kamis (3/11/2022).
ISR sendiri adalah salah satu perizinan penting dalam industri penyiaran
The Executive Chairman of MNC Group, Hary Tanoesoedibjo memberikan penjelasan soal pemaksaan pemadaman siaran televisi analog atau Analog Switc Off (ASO) di siaran televisi RCTI, MNC TV, iNews, dan GTV.
“Mohon maaf kepada pemirsa RCTI, MNCTV, GTV dan iNews se-Jabodetabek, karena adanya ancaman oleh Menko Polhukam, Bapak Mahfud MD untuk mematikan siaran analog diwilayah Jabodetabek, maka kami dengan SANGAT TERPAKSA menuruti ancaman tersebut, meskipun masih tidak paham dengan landasan hukum yang dipakai,” demikian keterangan Hary Tanoe melalui akun Instagram, @hary.tanoesoedibjo, Jumat (4/11/2022).
Hary Tanoe mengatakan bahwa dengan mengingat adanya permintaan dari Menko Polhukam Mahfud MD yang meminta untuk dilakukan ASO yang seharusnya berlaku Nasional, tetapi pada kenyataannya hanya terbatas di wilayah Jabodetabek, maka MNC Group akan melaksanakan permintaan tersebut pada hari ini, Kamis 3 November 2022, jam 24.00 WIB.
“Secara fakta, permintaan tersebut kami laksanakan walaupun sampai dengan hari ini, jam dan detik ini belum ada satu surat yang tertulis yang diterima oleh MNC Group terkait dengan pencabutan izin siaran analog di wilayah Jabodetabek untuk mendukung program ASO sehingga dengan demikian secara hukum tidak ada kewajiban kami untuk melaksanakan ASO,” ujarnya.
MNC Group menyadari, tindakan memastikan siaran dengan sistem analog ini sangat merugikan masyarakat Jabodetabek, diperkirakan 60% masyarakat di Jabodetabek tidak bisa lagi menikmati tayangan televisi secara analog di wilayah Jabodetabek, kecuali dengan membeli set top box atau mengganti televisi digital atau berlangganan TV parabola.
Kebijakan pemerintah soal pemaksaan pemadaman siaran televisi analog atau Analog Switc Off (ASO) di siaran televisi menuai banyak protes dari masyarakat. Terutama dari kelompok masyarakat menengah kebawah.
Warga masyarakat di Jakarta Timur menluapkan kekesalannya, mengatakan “pemerintah keterlaluan dua hari ini tcv dirumah saya tidak ada siaran, kita orang kecil merasa sangat disusahkan pemerintah sekarang ini” katanya
Lebih lanjut bapak yang terlihat sudah berumur itu mengatakan, ” untuk hiburan saja kita tidak bisa menikmati melalui tv, kita susah begini, masa untuk hiburan saja kita harus membeli alat lagi” katanya lagi.
Bapak yang di panggil Ocid itu sudah 2 hari ini tidak dapat lagi dapat menonton siaran TV dirumahnya untuk sekedar melihat hiburan atau mendengarkan berita seperti hari-hari sebelumnya. (Red)
PJ Lino, Mantan Dirut Pelindo II Dijebloskan ke Penjara
JAKARTA, Trans-Cyber.id, – Mantan Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino (RJ Lino) di jebloskan ke penjara Cipinang atas tindak pidana korupsi pengadaan tiga unit Quay Container Crane(QCC) di Pelabuhan Pontianak, Palembang.
RJ Lino dianggap menguntungkan korporasi yaitu Wuxi Hua Dong Heavy Machinery Science and Technology Group Co. Ltd. (HDHM) China.
Perbuatan tersebut dinilai telah merugikan keuangan negara hingga US$1,99 juta atau sekitar Rp28miliar (kurs Rp14.370).
Rinciannya, keuntungan dari pengadaan twinl ift QCC pengadaan sebesar US$1,97 juta berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh Unit Forensik Akunting Direktorat Deteksi dan Analisis KPK.
Kemudian keuntungan dari pengadaan jasa pemeliharaan tiga unit QCC sebesar US$22,8 ribu berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara.
Tindakan pemenjaraan tersebut dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap putusan Mahkamah Agung (MA) yang menghukum Lino dengan pidana empat tahun penjara oleh Majelis kasasi yang di Ketuai oleh Suhadi, Sinintha Sibarani dan Dwiarso Budi Santiarso masing-masing hakim anggota dan panitera pengganti Rudi Soewasono.
Sebelumnya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan Vonis terhadap RJ Lino 4 Tahun Penjara dalam asus Korupsi QCC dan kewajiban membayar pidana denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan.
Eksekusi dilakukan KPKpada Kamis (3/11). “Terpidana selanjutnya dimasukkan ke Lapas Kelas I Cipinang untuk menjalani pidana penjara selama empat tahun dikurangi lamanya masa penahanan sejak proses penyidikan,” ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui pesan tertulis, Jumat (4/11).
Seperti diketahui kasus ini sudah berlangsung sangat lama, terpidan melakukan perlawanan ditingkat banding sampai ditingkat kasasi. (Red)
DKI Gelontorkan Rp 119 Miliar Untuk Jalur Pesepeda
Jakarta, Trans-Cyber.ir,– Dikutip dari pemberitaan detikNews, (Rabu, 30 Maret 2022), Pemprov DKI Jakarta bakal membangun jalur sepeda sepanjang 195,6 kilometer. Total anggaran yang disiapkan sebesar Rp 119 miliar.
“Pelaksanaan pembangunan lajur sepeda pada tahun 2022 akan dilaksanakan sepanjang 195,6 Km dengan anggaran sebesar Rp 119 Miliar,” kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo, Rabu (30/3/2022) lalu.
Adapun anggaran itu bersumber dari APBD DKI 2022. Syafrin menerangkan anggaran itu meliputi perencanaan hingga konstruksi lajur sepeda.
Dalam pantauan media Trans-Cyber.id terlihat dibeberapa jalur utama ibukota dilakukan pengecekan berwarna hijau dan warna putih memanjang pada sisi kiri jalan untuk jalur pesepeda.
Jalur sepeda dari bundaran HI Sudirman sampai ke patung Asian game bundaran Senayan terlihat sudah selesai dengan pembatas beton dan sejenis pagar berwarna merah.
Yang menarik dari pengamatan media, dari lampu merah Matraman sampai jalan Kramat Raya menuju Sentiong disepanjang jalan tampak jalur sepeda dengan pembatas “stick cone” sebagai pembatas jalur.
Ada beberapa tiang pembatas yang cobot dan kendor dan setelah dicek, tiang pembatas berbahan stick cone itu hanya diberikan baut beberapa biji yang langsung ditanjapkan aspal.
Sepanjang perjalan jalur lampu merah Matraman menuju Senen dan arah sebaliknya tampak kemacetan yang diduga karena adanya penyempitan jalan karena satu jalur dikhususkan untuk jalur sepeda.
Sepanjang perjalan tidak ada masyarakat pesepeda yang melintas, akan tetapi beberapa titik sepanjang jalur sepeda salemba dan arus sebaliknya terpantau dilalui kendaraan roda dua dan bajai.
Seperti diketahui Pemprov DKI Jakarta telah menganggarkan Rp 119 miliar untuk membangun jalur khusus sepeda di 20 titik jalur ibukota yang dilaksanakan tahun ini (tahun 2022-red).
Adapun jalur sepeda yang akan dibangun adalah :
Prof. Dr. Satrio: 5,3 km
DI Panjaitan-Yos Sudarso: 22,1 km
Gambir-Cikini-Rasuna: 13,2 km
Tugu Tani-Simpang Senen: 2,1 km
Simpang Senen-Salemba Raya: 4,8 km
Otto Iskandar Dinata: 4,4 km
MT Haryono-Palmerah: 15,4 km
Dr. Sahardjo-Dr. Supomo: 8,4 km
Kebayoran Baru Extension: 8,7 km
Pattimura-Iskandarsyah Raya: 3,7 km
Pejompongan Galunggung: 10,6 km
Perintis Kemerdekaan-Simpang Senen: 25,5 km
S. Parman: 8,5 km
Juanda-Pecenongan: 8,5 km
Suryopranoto-Pos: 5,8 km
Simpang Rasuna-Ragunan: 12,1 km
I Gusti Ngurah Rai: 12,8 km
Dewi Sartika: 9,4 km
K.H. Mas Mansyur: 8,7 km
Suryopranoto-Pos: 5,6 km
Dari pantau meda Trans-Cyber.id, pembangunan jalur sepeda di ibukota tampaknya memunculkan banyak masalah mulai dari penyempitan jalur, pembatas jalur yang rusak dan mengganggu pengendara, jalur yang tidak efektif alias tidak adanya pesepeda pada jam kerja dll.
Apakah ini proyek yang ditinggal Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan dan Wakilnya Ahmad Riza Patria akan diteruskan Gubernur penggantinya ini menjadi tanda tanya besar bagi publik DKI Jakarta.
Melihat pengerjaan proyek jalur sepeda di ibukota sampai saat ini belum rampung kedepan bukan tidak mungkin ada temuan kerugian dalam proyek tersebut.
“Ada (pembangunan). Jadi jalur sepeda akan dibangun panjang sekali di 2022. Mungkin anggarannya saya kira di atas Rp 80 miliar lebih mungkin,” kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (29/3) lalu.
“Jalur sepeda ini akan kita tingkatkan. Setiap tahun terus akan kita tambah jumlahnya supaya memberi kesempatan pada pengguna sepeda untuk punya jalur sendiri dan mendorong masyarakat juga menjadikan sepeda sebagai alat rekreasi alat olahraga dan juga alat transportasi,” katanya. (Tim)
Polres Banjarnegara Gelar Diklat Satpam Gada Pratama Tahun 2022 Tingkat Polda Jateng
Banjarnegara, Trans-Cyber.id – Polres Banjarnegara bekerjasama dengan Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) PT. Bintang Service Management menggelar pendidikan dan pelatihan (Diklat) Satpam Gada Pratama Tahun 2022 tingkat Polda Jateng.
Upacara pembukaan diklat satpam dipimpin oleh Kasubdit Binsatpam Ditbinmas Polda Jateng AKBP Nunuk Setiowati, S.I.K., M.H di Halaman Mapolres Banjarnegara, Rabu (2/11/2022).
Peserta diklat sebanyak 43 peserta, yang terdiri 41 Pria dan 2 wanita, adapun kegiatan ini digelar selama 14 hari mulai tanggal 2 sampai 15 November 2022 di Politkeknik Banjarnegara.
Kasubdit Binsatpam Ditbinmas Polda Jateng AKBP Nunuk Setiowati, SIK, MH mengatakan, satuan pengamanan swakarsa merupakan mitra dalam mengemban fungsi Kepolisian dilapangan sebagaimana amanat pasal 3 dan 15 dan pasal 36 Undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang Kepolisan Negara Republik Indonesia.
“Pelatihan ini merupakan wujud kepedulian dan keseriusan Polri dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang Kamtibmas,” katanya saat memberikan sambutan.
Polri, menurut dia mau tidak mau, harus berperan aktif dalam memberikan koordinasi pengawasan dan pembinaan kepada satuan pengamanan salah satunya dimulai hari ini saat pelatihan.
“Saya harapkan seluruh peserta diklat mengikuti apa yang disampaikan oleh instruktur pelatih dan pembina,” ujarnya.
Peserta diklat ini, lanjut AKBP Nunuk, mungkin ada sudah pernah melaksanakan pengamanan, namun demikian sejatinya sebelum mempunyai ijzah dan KTA satpam, maka bukanlah seorang satpam dan tidak berhak memakai seragam.
“Adanya pelatihan ini kami berharap pada saat pelaksaan tugasnya bisa diandalkan, menjadi satpam yang terpercaya dan profesional,” tutur dia.
Terpisah, Kapolres Banjarnegara AKBP Hendri Yulianto SIK, MH mengatakan, sebagai aparatur pembina kamtibmas Polres Banjarnegara bersama instansi terkait berupaya untuk mencetak satuan pengamanan yang handal dan mampu melaksanakan tugas Kepolisian sercara terbatas, sekaligus dalam rangka menuntaskan penganguran di Wilayah Banjarnegara.
“Guna mendorong pertumbuhan ekonomi seiring perkembangan global, maka Pemerintah telah berupaya memberikan kesempatan kepada investor baik dalam maupun luar negeri untuk berinvetasi di Kabupaten Banjarnegara, salah satu wujud yang harus dipenuhi adalah memberikan kenyamanan bagi para pelaku usaha,” tandasnya.
Polda Jateng Ungkap Percetakan Uang Palsu di Sukoharjo, Amankan Barang Bukti Upal Senilai Rp.1,26 Miliar
SUKOHARJO, Trans-Cyber.id – Sebuah pabrik pencetak uang palsu berikut jaringan peredarannya di sejumlah provinsi, berhasil digrebek Polda Jawa Tengah. Lima tersangka dengan barang bukti uang palsu senilai Rp. 1,26 miliar berhasil diamankan petugas.
Keberhasilan ungkap kasus tersebut digelar Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi pada sebuah konferensi pers di Mapolres Sukoharjo pada Selasa, (1/11) siang.
Dalam kegiatan itu, turut hadir anggota komisi III DPR RI, Eva Yuliana, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Rahmat Dwi Saputra serta sejumlah pejabat utama Polda Jateng
Kapolda menyebut, uang palsu yang ditemukan dalam sebuah pabrik percetakan di Sukoharjo sangat mirip dengan aslinya.
Pengungkapan ini juga menjadi luar biasa karena berpotensi menyebabkan inflasi di tengah krisis global saat ini.
“Ini jadi hal yang luar biasa karena disaat isu global terkait dengan inflasi baik secara internasional dan nasional, upal jadi menarik yang dimanfaatkan oknum tertentu sehingga berdampak membanjiri wilayah kita yang berakibat inflasi itu sendiri,” tuturnya
Irjen Ahmad Luthfi menerangkan, pengungkapan ini menggunakan metode scientific yang dikombinasikan dengan hasil pengembangan di lapangan. Dengan cara tersebut petugas berhasil mengungkap sejumlah TKP peredaran dan produksi uang palsu di beberapa propinsi yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Lampung.
“Pengungkapan di Jateng sendiri ada 4 TKP dengan (mengamankan) 5 tersangka serta barang bukti senilai Rp. 1,26 Milyar. Pengungkapan di jawa tengah menjadi penting karena merupakan TKP produksi uang palsu. Jadi omzet percetakannya sangat luar biasa sekali,” jelasnya.
5 tersangka tersebut berinisial SU asal Semarang, R asal Klaten, S asal Banyumas, IM asal Karanganyar (pemilik percetakan), dan IS asal Jakarta.
Kelima pelaku tersebut memiliki peran yang berbeda mulai dari designer, sablon, operator cetak hingga marketing yang mengedarkan. Kapolda juga menyebut terdapat sejumlah tersangka yang masih DPO dan menegaskan bahwa semuanya akan segera terungkap dan tertangkap.
Dijelaskannya, kronologis pengungkapan diawali pada 7 Oktober 2022 dimana petugas menemukan 26 lembar upal dan dikembangkan pada 12 Oktober dengan menyita uang palsu senilai Rp.40 juta dari tersangka SU. Kemudian pada 17 Oktober diungkap kembali Rp385 juta uang palsu di wilayah Brayat, Klaten.
Selanjutnya,pPada 28 Oktober dilakukan penangkapan terkait kasus tersebut di Bandung. Selain itu, 17 Oktober juga diungkap tiga pelaku di Mesuji, Lampung yang di-DPO-kan serta Rp31,9 juta diungkap kasus upal di wilayah Surakarta.
“Dari beberapa pelaku tersebut mengerucut kepada TKP pencetakan uang palsu di Sukoharjo,” ujarnya.
Modus yang digunakan para pelaku dengan cara memproduksi dan mengedarkan uang palsu menggunakan perantara marketing serta kurir yang bertugas mencari pembeli. Para pelaku juga menjual uang palsu tersebut senilai Rp. 300 ribu tiap Rp. 1 juta uang palsu.
“Termasuk membelanjakan uang itu untuk sehari-hari,” terangnya.
Di Jawa Tengah sendiri, upal tersebut diedarkan oleh para pelaku di sejumlah wilayah seperti Solo, Klaten, Sukoharjo, Temanggung, dan lainnya.
Motif dari perbuatan pelaku untuk mendapatkan jasa / upah guna memenuhi kebutuhan sehari-hari karena desakan ekonomi serta ingin mendapatkan keuntungan yang besar ditengah krisis yang dialami negara.
Kapolda mengatakan para pelaku cukup teliti dalam melakukan aksinya sehingga jpal yang diproduksi sangat mirip dengan uang asli.
“Uang palsu yang diproduksi pelaku hampir mendekati aslinya, ada seratnya, dan lainnya. Bahkan, diinformasikan jika upal tersebut juga lolos sinar ultraviolet. Saya minta masyarakat tetap waspada peredaran uang palsu dengan metode 3D. Diraba, diterawang, dan dilihat,” pungkasnya.
Atas perbuatannya para pelaku yang diamankan kini dijerat dengan pasal pasal 27 ayat (1) pasal 26 ayat (1) pasal 37 ayat (1) dan atau pasal 36 ayat (1) UU nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dengan ancaman pidana penjara maksimal seumur hidup dan denda maksimal Rp. 100 milyar. (M.Abd/Kabid Humas Polda Jateng)
Presiden RI Perintahkan Menahan Untuk Komunikasi Dengan Jenderal jenderal Terkait Misi Perdamaian Ukraina – Rusia
INTERNASIONAL, Trans-Cyber.id, – Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menceritakan kisah di balik kunjungan Presiden Joko Widodo ke Ukraina dan Rusia beberapa waktu lalu.
Seperti diketahui kunjungan kepala negara itu memiliki misi perdamaian perang antara Rusia dan Ukraina, Presiden Joko Widodo hadir sebagai juru damai atas konflik kedua negara tersebut.
Prabowo mengatakan diminta presiden Jokowi untuk berkomunikasi dengan jenderal-jenderal agar RI diperbolehkan jadi mediator. Ia juga menugaskan Prabowo untuk membangun komunikasi dengan negara terkait untuk memediasi konflik dunia.
“Beliau juga perintahkan saya, ‘Menhan pakai jalur pertahanan, bicara sama jenderal-jenderal Amerika dan jenderal-jenderal Rusia, bisa enggak Indonesia mediator, mediasi?'” ujar Prabowo mengulang perintah Presiden Jokowi saat memberi sambutan pada puncak milad ke-45 Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) di Masjid Istiqlal, Jakarta, pada Sabtu (29/10).
Arahan tersebut pun ditindaklanjutinya. Ia pun menyambangi Menhan Amerika Serikat (AS), Llyod Arnold III, di Gedung Pentagon, Washington DC, pada pekan lalu dan ke negara lainnya dalam waktu dekat.
Langkah-langkah tersebut, terang Prabowo, merupakan langkah konkret Indonesia dalam menciptakan dan menjaga perdamaian dunia sesuai mandat konstitusi.
“Kita berusaha untuk menjadi jembatan untuk meleraikan petempuran, untuk menyejukkan semua pihak. Tidak gampang. Presiden sudah coba, saya juga sudah coba. Saya panggil kedua duta besar, masing-masing bersikeras,” ungkapnya.
Prabowo mengatakan invasi Rusia ke Ukraina sejak Februari 2022 berdampak secara global. Bahkan, banyak tokoh-tokoh dunia memprediksi hal itu akan memicu Perang Dunia (PD) III.
“Korban meninggal bisa puluhan juta orang kalau terjadi Perang Dunia III, yang kita doakan tidak terjadi dan tidak boleh terjadi. Dan kita minta kepada Yang Mahakuasa untuk menghindari umat manusia dari bencana yang lebih besar,” ujar dia.
Prabowo melanjutkan Indonesia dengan sistem politik bebas aktifnya pun berupaya menjadi penengah konflik Rusia-Ukraina agar eskalasi tidak meluas.
Prabowo mengaku bangga dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia yang tidak berpihak kepada blok mana pun. “Kita menghormati semua bangsa, semua negara, semua ras, semua suku.”
“Itulah jiwa tradisi bangsa Indonesia dan itulah yang saya sangat senang pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh, seperti Imam Besar kita, tokoh-tokoh Remaja Masjid Indonesia, adalah Islam yang selalu sejuk, Islam yang damai, Islam yang tidak mau terpancing, Islam yang tidak mau memusuhi, Islam yang mencari jalan damai,” imbuhnya. (Red)
