Menu

berita harian terupdate

75, 48 Triliun Uang Negara di Zarah Mafia Tambang, Menteri ESDM Diam ?

, , , 0

75, 48 Triliun Uang Negara di Zarah Mafia Tambang, Menteri ESDM Diam ?

Trans-Cyber.id, (Jakarta) – Berbicara tentang tambang ilegal (ilegal mining) di negeri ini sudah terjadi sejak zaman dulu. Sampai saat ini tidak ada satupun presiden yang mampu memberantas kejahatan tersebut termasuk di era presiden Joko Widodo.

Siapa-siapa saja dibalik tambang ilegal di negeri ini?

Menurut Mantan Tim Mafia Migas yang juga Pengamat Ekonomi Energi di Universitas Gajah Mada, Fahmy Radhi, aktivitas tambang ilegal di Indonesia mempunyai beking atau dukungan yang sangat dahsyat, kekuatan besar itu disebut sebagai “Langit Tujuh”, dikutip dari CNBC Indonesia Rabu (28/12/2022).

Siapa-siapa saja “Langit Tujuh” atau ring satu yang dimaksud ?

Fahmy menjelaskan pengalamannya saat menjadi tim Anti Mafia Migas yang pada saat itu diketuai oleh Faisal Bari itu, mengatakan

“beking tambang ilegal dengan kekuatan dahsyat ini berasal dari elit partai hingga elit organisasi masyarakat (Ormas)”

Fahmy meng-klaim berdasarkan pernyataan Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan. Beking tambang ilegal terdapat oknum dari anggota pemerintahan yaitu DPR dan DPRD.

“Hasil kajian kami di Tim Anti Mafia Migas, ini saya kira polanya sama. Jadi ring satu itu meliputi tadi, misal elit partai, elit ormas. Kemudian juga oknum-oknum anggota DPR atau DPRD yang membuat aturan Undang-Undang yang mungkin bahwa illegal mining itu sulit ditindak,” kata Fahmy kepada CNBC Indonesia, Dikutip Jumat (23/12/2022).

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengaku tambang ilegal sangat merugikan negara. Terlebih, jumlah tambang ilegal di negara ini mencapai ribuan.

Selain merusak lingkungan, penambang ilegal ini pun tidak berkontribusi pada penerimaan negara berupa pajak maupun non pajak, seperti royalti, iuran tetap, sewa lahan, dan lainnya.

Adapun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pertambangan mineral dan batu bara pada 2021, berdasarkan data Minerba One Data Indonesia (MODI) Kementerian ESDM, tercatat mencapai Rp 75,48 triliun.

“Makanya itu (tambang ilegal), negara hilang banyak,” ucapnya saat ditemui usai acara Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi 2022 di Jakarta, Rabu (30/11/2022).

Editor: Redaksi
Sumber : CNBC Indonesia

Dua Truk Bertabrakan di Gandrungmangu Cilacap, 2 Orang Meninggal Dunia

, 0

Dua Truk Bertabrakan di Gandrungmangu Cilacap, 2 Orang Meninggal Dunia

Trans-Cyber.id, (Cilacap) – kecelakaan memakan korban jiwa terjadi di Jl Raya Lingkar Selatan Selatan Kec. Gandrungmangu Kab.Cilacap. dua orang tewas dalam kecelakaan yang melibatkan dua truk.

“Untuk korban dua orang meninggal dunia, serta satu orang lainnya mengalami luka-luka,” ungkap Kasi Humas Polresta Cilacap Iptu Gatot Tri Hartanto Minggu (25/12/2022)

Gatot mengatakan kecelakaan terjadi pada hari Sabtu 24 Desember 2022 sekitar pukul 11.30 WIB. Tabrakan melibatkan truck colt diesel bernopol Z-9368-UX dengan truk colt diesel box bernopol AB-8274-RA.

Berawal dari truk Colt Diesel melaju dari arah timur ke barat yang di kemudikan oleh Apan (62) bersama 1 penumpang bernama Arif Hidayat (18) dengan kecepatan tinggi dan hendak mendahului Sepeda Motor tidak dikenal, dari arah berlawanan (barat ke timur) melaju truk Colt diesel box yang dikemudikan oleh Agus Rahayu (42) dengan kecepatan tinggi juga, karena jarak yang sudah dekat sehingga terjadi benturan.

Benturan tersebut menyebabkan Arif Hidayat yang merupakan penumpang dari truk colt diesel meninggal dunia, beserta Agus Rahayu pengemudi Truk colt diesel box.

Evakuasi kedua truk sudah dilakukan oleh petugas Laka Lantas Polresta Cilacap. “Pengemudi truk colt diesel Z 9368 UX berada di RS Aghisna sidareja untuk menjalani perawatan dan nantinya akan kita mintai keterangan dan juga beberapa saksi warga yang mengetahui kejadian kecelakaan ini,” tegas Gatot.

(M.Abd)

Sumber: Humas Polresta Cilacap

Polresta Banyumas Lakukan Sterilisasi Gereja Jelang Perayaan Natal 2022

, 0

Polresta Banyumas Lakukan Sterilisasi Gereja Jelang Perayaan Natal 2022

Trans-Cyber.id, (Banyumas) – Dalam rangka Operasi Lilin Candi 2022, Polresta Banyumas Polda Jateng mulai melakukan sterilisasi dan pemantauan keamanan pada sejumlah gereja di Banyumas yang akan melakukan peribadatan Natal, Sabtu (24/12/22).

Dipimpin langsung oleh Kasat Samapta Polresta Banyumas, sterilisasi ini diawali pada Gereja Kristen Indonesia Jl. Martadireja Purwokerto dengan menerjunkan Unit Gegana Brimob dan anjing pelacak K9 untuk melakukan penyisiran Gereja yang diperiksa secara teliti oleh petugas, baik di dalam maupun luar Gereja.

“Kami bersama Tim Gegana Brimob melaksanakan sterilisasi Gereja dengan tujuan untuk mengatisipasi ancaman teror maupun hal-hal yang tidak diinginkan sehingga dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada Umat Kristiani saat ibadah Natal berlangsung”, ungkap Kapolresta Banyumas Kombes Pol Edy Suranta Sitepu, SIK, MH, melalui Kasat Samapta Kompol Agus Amjat Purnomo, SH, MM,.

Dalam pelaksanaannya, Unit Gegana Brimob melakukan pemindaian logam dengan menggunakan alat pemindai pada setiap sudut ruang, ornamen natal, lemari yang ada dalam gereja, kursi jemaat dan fasilitas lainya.

Sedangkan tim Unit K9 Sat Samapta melakukan sterilisasi menggunakan satwa dengan tujuan untuk mencari barang/benda yang dapat membahayakan/mengancam pelaksanaan selama rangkaian Natal di lingkungan Gereja.

“Selama proses sterilisasi yang kami lakukan alhamdulillah tidak ditemukan benda mencurigakan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan khususnya dilingkungan Gereja”, ungkap Kasat Samapta.

Setelah selesai melakukan sterilisasi di Gereja Kristen Indonesia Jl. Martadireja Purwokerto, selanjutnya petugas melaksanakan sterilisasi di gereja selanjutnya yang masuk dalam 8 Gereja prioritas diantaranya Gereja Katedral, Gereja GKI Gatot Subroto, Gereja Kristen Jawa, Gereja Juru Selamat, Gereja Pantekosta, Gereja Bethel dan Gereja Santo Yosep.

(M.Abd)

(Sumber: Humas Polresta Banyumas)

Jelang Akhir Tahun 2022, Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan Musnahkan Barang Bukti Perkara Tindak Pidana Umum Yang Telah Memiliki Putusan Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht)

, 0

Jelang Akhir Tahun 2022, Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan Musnahkan Barang Bukti Perkara Tindak Pidana Umum Yang Telah Memiliki Putusan Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht)

Trans-Cyber.id, (Pekalongan) -Senin(19/12/2022), – Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan melaksanakan Pemusnahan Barang Bukti Perkara Tindak Pidana Umum yang telah memiliki putusan berkekuatan hukum tetap (Inkracht), yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 bertempat dihalaman Kantor Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan Jl. Jaksa Agung R. Soeprapto No. 5 Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat – Kota Pekalongan.

Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (PB3R) Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan Yasozisokhi Zebua, SH, MH selaku pelaksana pemusnahan barang bukti dalam laporannya menyampaikan bahwa pemusnahan barang bukti yang dilaksanakan berasal dari 31 (tiga puluh satu) Perkara Tindak Pidana Umum yang telah memiliki putusan berkekuatan hukum tetap atau Inkracht dari perkara periode Agustus sampai dengan November Tahun 2022, dan yang merupakan pemusnahan barang bukti ketiga dalam tahun 2022.

Barang bukti yang terdiri dari berbagai macam dan jenis antara lain barang bukti perkara Narkotika berupa sabu sebanyak 41 paket selain paket timbangan tersendiri, daun ganja kering sebanyak 5 paket selain paket timbangan tersendiri, kemudian barang bukti Psikotropika berupa obat jenis Dextromethorphan 292 butir dan Hexymer 138 butir, alat hisap sabu, bahkan Handphone sebanyak 19 buah dan alat timbangan digital mini yang digunakan untuk timbangan Narkotika.

Barang bukti lain yakni barang bukti dalam perkara penganiayaan berupa clurit dan pakaian pakaian, djiregen tempat bbm jenis bio solar dalam perkara minyak dan bumi yang sementara barang bukti BBM bio solar nya sedang proses pelelangan melalui KPKNL Pekalongan, serta barang bukti lainnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kajari Kota Pekalongan Yusuf Sumalong, SH. dalam sambutannya menyampaikan pelaksanaan pemusnahan barang bukti merupakan tugas dan kewenangan Kejaksaan atau Jaksa selaku Eksekutor yang melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (incrhaht) tidak saja terhadap ekekusi badan terhadap terpidana namun juga terhadap barang bukti, baik barang bukti yang dikembalikan kepada pemilik atau yang berhak maupun barang bukti dirampas untuk dimusnahkan ataupun barang bukti dirampas untuk negara yang semuanya merupakan tugas dan kewenangan kejaksaan atau Jaksa selaku eksekutor putusan pengadilan dalam perkara Pidana.

Kasi PB3R Kejari Kota Pekalongan Yasozisokhi Zebua, SH, MH. bersama staf bidang Pengelonaan Barang Bukti dan Barang Rampasan pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan Siti Khotijah dan Ricza Rahmad Nadiansyah, A.Md. Kom, yang telah mempersiapkan alat pemusnahan, barang bukti dimusnahkan dengan cara dihancurkan, dipotong potong dan dibakar.

Pemusnahan barang bukti dilaksanakan oleh Plt Kajari Kota Pekalongan Yusuf Sumalong dan Kasi PB3R Kejari Kota Pekalongan Yasozisokhi Zebua bersama sama dengan Pejabat terkait yang hadir antara lain dari perwakilan Pengadilan Negeri Kelas I-B Pekalongan, perwakilan Polres Kota Pekalongan, Kepala BNNK Batang, Kalapas Kelas II-A Pekalongan, Kepala Rupbasan Kelas I Pekalongan, perwakilan Rutan Kelas II-A Pekalongan dan perwakilan Dinas Kesehatan Kota Pekalongan.

Dan para pejabat Struktural pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan antara lain, Kasi Pidum Adi Wibowo, SH, MH. Kasi Datun Muhammad Taufik Akbar, SH, MH. Kasubagbin Hasrawati Musytari, SH, MH. Jaksa Fungsional Bidang BP3R dan para Jaksa Fungsional serta staf pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan. (M.Abdullah)

Hakim Kamar Perdata MA di Tetapkan Jadi Tersangka Oleh KPK

, 0

Hakim Kamar Perdata MA di Tetapkan Jadi Tersangka Oleh KPK

Trans-Cyber.id, (Jakarta) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan seorang Hakim Mahkamah Agung setelah sebelumnya menjerat dua Hakim Agung Sudrajat Dimyati dan Hakim Agung Gazalba Saleh ditetapkan sebagai tersangka dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung.

Kepada wartawan, Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengatakan “Setelah ditemukan kecukupan alat bukti dari proses penyidikan perkara dugaan suap dengan 13 orang sebagai tersangka, KPK kembali kembangkan penyidikan perkara tangkap tangan tersebut,” katanya, Senin (19/12).

“Saat ini KPK telah menetapkan satu orang hakim yustisi di MA sebagai tersangka,” tambahnya.

Ali belum menjelaskan detail identitas hakim yang menjadi tersangka baru tersebut. Dia juga belum menjelaskan peran hakim tersebut dalam kasus ini.

“Identitas tersangka dan uraian lengkap dugaan perbuatan tersangka akan kami umumkan ketika penyidikan cukup dan dilakukan upaya paksa penahanan,” ujar Ali.

Maraknya dugaan permainan dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung sudah bukan hal baru lagi, sudah tidak sedikit masyarakat menjadi oleh oknum – oknum hakim mulai dari tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi sampai Mahkamah Agung.

Desa desus transaksi penanganan perkara oleh oknum – oknum hakim terus merebak dan hampir selalu mencuat disemua tingkatan peradilan, seolah sudah ter-desing sedemikian rupa, seperti jaringan yang sudah benar-benar terhubungkan, kata Leo di Jakarta Utara (Senin 19/12/2022).

“Kita muak dengan peradilan dinegeri ini, ucapnya dengan nada kesal”. (Ay)

Kemenkumham Mendapatkan Penghargaan Penerapan Sistem Merit pada Manajemen ASN

, 0

Kemenkumham Mendapatkan Penghargaan Penerapan Sistem Merit pada Manajemen ASN

Trans-Cyber.id, (Jakarta) – Penghargaan diterima oleh Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto pada acara Anugerah Meritokrasi, Kamis (08/12/2022).

“Tahun ini Kemenkumham berhasil mempertahankan predikat sangat baik dalam penerapan sistem merit. Predikat ini menunjukkan keseriusan Kemenkumham dalam pelaksanaan manajemen ASN,” kata Andap di Hotel Grand Sahid Jaya.

Penerapan sistem merit di Kemenkumham, jelas Andap, adalah manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja pegawai Kemenkumham tanpa ada diskriminasi.

Melalui sistem merit, setiap pegawai terlindungi dari politisasi jabatan sehingga orientasi manajemen ASN hanya untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pegawai akan memiliki jalur karir yang jelas. Manajemen ASN Kemenkumham diatur secara adil dan wajar tanpa diskriminasi secara suku, ras, maupun agama.

“Sistem merit memberikan posisi atau jabatan kepada pegawai yang memenuhi kualifikasi, sesuai kompetensi dan kinerjanya. Hasil akhirnya adalah pelayanan publik yang maksimal,” tuturnya.

“Artinya sistem merit memberikan manfaat bagi pegawai dan masyarakat. Pegawai mendapat perindungan karir, dan masyarakat mendapatkan jaminan pelayanan prima,” lanjut Andap.

Andap memastikan Kemenkumham akan terus meningkatkan pemenuhan aspek-aspek sistem merit, mulai dari perencanaan kebutuhan pegawai; pengadaan; pengembangan karir; promosi dan mutasi; manajemen kinerja; penghargaan, penggajian, dan disiplin; perlindungan dan pelayanan; serta sistem informasi.

Sebagai contoh penerapannya, Kemenkumham telah menerapkan proses penerimaan pegawai berbasis komputer untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas. Kemudian Kemenkumham juga memiliki Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang menjadi pusat manajemen ASN Kemenkumham berbasis internet.

Evaluasi penerapan sistem merit oleh Komisi ASN dilakukan setiap dua tahun. Sebelumnya pada tahun 2020, Kemenkumham juga mendapatkan predikat sangat baik.

Di tahun 2022, Komisi ASN melakukan evaluasi terhadap 460 instansi pemerintah. Sebanyak 60 instansi mendapat predikat sangat baik dan 157 instansi mendapat predikat baik. Selebihnya masih berada pada predikat kurang dan buruk.

(M.Abd)

Sumber: BIRO HUMAS HUKUM DAN KERJASAMA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jaringan Internet di BPN Cilacap Tidak Berfungsi Pelayanan Kasus Mafia Tanah Terancam

, 0

Jaringan Internet di BPN Cilacap Tidak Berfungsi Pelayanan Kasus Mafia Tanah Terancam

Trans-Cyber.id, (Cilacap) – Tidak berfungsinya jaringan Internet di Kantor BPN Cilacap membuat pelayanan masyarakat tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya hari ini Kamis (8/12).

Sementara Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Cilacap, Karsono tidak ada dikantornya, “ada di Patimuan” kata salah satu staff ketika ditanya apakah Kepala Kantor ada di ruangan kerjanya.

“Kemungkinan dia pulang jam 5 sore karena ada acara lagi”, katanya lagi.

Tidak berfungsinya jaringan internet ini bisa berdampak terhadap kepastian pelayanan masyarakat, masyarakat tentu merasa dirugikan karena tidak mendapatkan kepastian pelayanan hari ini.

Lebih mengkhawatirkan lagi bagaimana terkait pelayanan terhadap yang urgen atau genting, misalnya terkait pemblokiran yang sedang bermasalah dengan hukum?

Dalam pantauan media, petugas di bagian pelayanan tidak ada yang bisa memberikan solusi atas tidak berfungsinya jaringan internet hari ini membuat beberapa orang yang datang terpaksa pulang karena tidak mendapatkan pelayanan.

Salah satu warga Cisumur yang mengaku tanahnya bersertifikat sedang dilaporkan ke Kepolisian Daerah Jawa Tengah karena diduga di rampas oknum-oknum mafia tanah mengaku sangat kecewa karena tidak mendapatkan pelayanan pemblokiran.

Dia khawatir kalau tanahnya tidak diblokir, bisa akan jatuh ketangan orang yang jahat.

“Saya kalau tidak bisa blokir sertifikat saya lalu bagaimana nanti proses hukum yang sedang berjalan di Polda” katanya dengan rasa khawatir.

Tidak berfungsi jaringan internet di Kantor BPN Cilacap ternyata bisa juga menjadi ancaman proses kepastian hukum, apalagi pihak BPN tidak memberikan kepastian kapan jaringan internet dikator itu bisa berfungsi.

“Tolong menunggu, kami belum bisa meng-up date permohonan, karena internet mati (tidak berfungsi -red)” kata penjaga pelayanan.

Saat ditanya kapan dan berapa lama menunggu, tidak dapat dijawab, “tidak tahu” kata petugas yang berjaga.

Hingga berita ini belum diketahui apakah pihak BPN Cilacap sudah melakukan upaya atau menghubungi pihak terkait atas masalah tidak berfungsinya jaringan Internet dikantor itu.

Menurut beberapa ahli IT tidak berfungsinya jaringan bisa disebabkan banyak hal, mulai dari perangkatnya, kapasitas teknologi, perawatan dan faktor cuaca. (Af)

Jembatan Baru Desa Duwet Krajan Dalam Waktu Dekat Akan Digunakan Kembali

0

Jembatan Baru Desa Duwet Krajan Dalam Waktu Dekat Akan Digunakan Kembali

Trans-Cyber.id, (Malang)- Jembatan merupakan salah satu sarana penting untuk menunjang mobilitas masyarakat. Seperti halnya di Desa Duwet Krajan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang yang berada di lereng pegunungan tengger.

Pasalnya pembangunan jembatan penghubung di rasakan sangat penting untuk dapat mempermudah akses masyarakat Desa Duwet Krajan.

Dimana Desa paling ujung Utara di Kecamatan Tumpang tersebut, secara geografis desa tersebut didaerah dataran tinggi yang terpisah oleh sungai dan perbukitan yang tinggi, sehingga warga kesulitan untuk dapat mengakses antar wilayah tersebut.

Sebelumnya jembatan tersebut diperbaiki tahun 2004 silam, yang di bangun oleh Pemerintah Kabupaten Malang sebagai jalur utama di desa tersebut sehingga jembatan penghubung, setiap hari dilewati oleh banyak kendaraan yang berlalu lalang di daerah tersebut, yang kini kondisinya sangat memperhatikan. Hal tersebut tentunya membahayakan bagi pengguna jalan yang melintas.

Terkait hal tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Malang melalui Dinas PU Bina Marga melakukan Pembangunan jembatan melalui Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 dengan nilai Pagu proyek sebesar Rp. 3.500.000.000,00 dan HPS Rp. 2.963.654.531,00. Dimana jembatan tersebut sengaja didesain khusus, lebih kuat dan tahan dari segala cuaca.

Dimana pengerjaan proyek tersebut hingga kini, telah mencapai 75 % dan prediksi dua minggu kedepan pekerjaan tersebut telah rampung dan dapat diakses kembali oleh warga setempat.

Kepala Desa Duwet Krajan, Timbang saat ditemui awak media, Rabu (07/12) mengatakan dirinya sangat mengapresiasi kinerja Pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas PU Bina Marga.

Dirinya berharap nantinya dengan dibangunnya jembatan yang baru tersebut, menjadi sebuah akses yang nanti juga akan meningkatkan perekonomian masyarakat, sehingga keluar masuknya hasil pertanian dan lainnya bisa segera dimobilisasi atau di distribusikan ke kota.

“Dengan jembatan baru terbentuk warga masyarakat dapat diberikan kemudahan. Kini masyarakat Desa Duwet Krajan dapat memanfaatkan jembatan ini dengan baik dan harapannya juga dapat turut serta menjaganya bersama sama” kata Timbang.

Hal senada juga disampaikan Sunari (57) warga setempat yang juga petani buah apel mengatakan bahwa dirinya sangat berterima kasih kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Malang yang telah peduli dan membangun jembatan Desa Duwet Krajan.

“Saya sebagai masyarakat Desa Duwet Krajan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah yang peduli kepada kami, sehingga jembatan Desa Duwet Krajan sudah dibangun kembali dan roda perekonomian masyarakat desa dapat berputar kembali setelah pasca pandemi” tegasnya.

(M.Abd)

Kontributor :(Basuki)

Dalam Kasus Suap Hakim Agung, Yosep Parera Mengaku Dimintai Uang Ratusan Ribu Dollar

, 0

Dalam Kasus Suap Hakim Agung, Yosep Parera Mengaku Dimintai Uang Ratusan Ribu Dollar

Trans-Cyber.id, (JAKARTA) — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan 10 orang tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).

Sudrajad Dimyati, panitera pengganti MA Elly Tri Pangesti, PNS kepaniteraan MA Desy Yustria dan Muhajir Habibie, serta PNS MA Albasri dan Nuryanto Akmal. Mereka ditetapkan sebagai penerima suap.

Kemudian, Yosep Parera dan Eko Suparno selaku advokat, serta Heryanto dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto selaku Debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana (ID) sebagai tersangka pemberi suap.

Dalam kasus ini Pengacara Yosep Parera sempat menyampaikan bahwa untuk memenangkan perkara di MA itu harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit jumlahnya.

Ia menyebut, pegawai negeri sipil (PNS) pada kepaniteraan Mahkamah Agung (MA) Desy Yustria meminta uang ratusan ribu dollar Singapura dan dollar Amerika Serikat (AS) untuk mengondisikan tiga perkara.

Parera menyebut jumlah uang yang diminta sebesar 100.000 dollar Amerika Serikat, 220.000 dollar Singapura, dan 202.000 dollar Singapura untuk tiga perkara Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana.

Pertanyaannya, untuk siapa uang sebesar itu dan siapa yang menyuruh Desy Yustira selaku PNS di Kepaniteraan Mahkamah Agung? Ini harus diungkap ke publik.

Apakah uang tersebut hanya diterima Desy Yustira, Hakim Agung Sudrajat Dimyati dan Gazalba Saleh yang sudah dijadikan sebagai tersangka dalam OTT KPK?

“Ada 3 saya lupa ya, tanya pada penyidik ya. 100.000 dollar AS, kemudian 220 (ribu dollar Singapura), kemudian yang terakhir 202 (ribu dollar Singapura),” kata Yosep saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (2/12/2022).

Adapun tiga perkara yang dimaksud adalah kasasi kasus pidana pengurus KSP Intidana Budiman Gandi Suparman, kasus kasasi perdata KSP Intidana, dan peninjauan kembali (PK) KSP Intidana.

“PK-nya yang ini, yang ditangkap kemarin,” kata Yosep.

Dalam perkara ini Yosep mengaku hanya menjalankan perintah Heryanto dan permintaan Desy.

“Desy kan minta, saya laporan. Mereka nyuruh. Jadi disuruh (Heryanto) dulu, saya ngomong Desy. Desy minta (uang),” ujar Yosep.

Yosep mengaku tidak pernah meminta uang untuk suap itu kepada Heryanto. Menurut dia, terdapat bukti percakapan melalui sambungan telepon yang disadap oleh pihak KPK.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan tiga orang tersangka yakni, Gazalba Saleh dan Hakim Yustisial sekaligus Panitera Pengganti pada Kamar Pidana Gazalba Saleh bernama Prasetu Nugroho yang juga diketahui sebagai asisten Gazalba Saleh.

Kemudian, staf Gazalba Saleh bernama Rendhy Novarisza.

Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara suap KSP Intidana yang menjerat Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang sudah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka.

Kasus ini terbongkar dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap sejumlah PNS di MA dan pengacara KSP Intidana.(Red)

Kesewenang-wenangan Polisi Sangat Jelas Tergambar Dalam Kasus Pembunuhan Brigadir J

, 0

Kesewenang-wenangan Polisi Sangat Jelas Tergambar Dalam Kasus Pembunuhan Brigadir J

Trans-Cyber.id, (JAKARTA),– Pada persidangan kasus pembunuhan Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J terhadap terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi di PN Jakarta Selatan, Selasa (29/11/2022) mengungkap fakta-fakta yang mengejutkan.

Beberapa saksi secara terang-terangan mengungkap terkait Laporan Polisi (LP) terkait skenario kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

Dalam persidangan JPU menghadirkan sembilan saksi dalam persidangan dengan terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi.

Fakta-fakta yang terungkap di Pengadilan

Terkait Laporan Polisi (LP) tipe B yang dibawa langsung Arif Rachman Arifin yakni aduan dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Candrawathi (PC).

Saksi Ridwan menjelaskan, terdakwa Arif Rachman Arifin membawa Laporan Polisi (LP) tipe B yakni aduan dugaan pelecehan seksual Putri Candrawathi.

Sementara disisi lain, Ferdy Sambo mengoreksi LP tipe A terkait percobaan pembunuhan terhadap Bharada E oleh Brigadir J, seperti dilansir dari Liputan6.com, Jumat (2/12)

“Maaf Yang Mulia, Arif itu membawa LP B, kemudian dari Pak Sambo itu saat tiba di sana, Pak Sambo mengoreksi berita acara sebagai saksi yang terkait LP A.

Jadi saat itu ada LP A dan LP B, yang dibawa Arif LP B. Kemudian melakukan koreksi terhadap LP B, kemudian pada saat itu kita membuat pertanyaan dan kembali ke Saguling untuk melakukan koreksi saat itu, kemudian dikoreksi, kemudian Pak Sambo saat itu kalau nggak salah menyampaikan bahwa ada beberapa keterangan di LP yang tidak usah dimasukan,” beber Ridwan dihadapan Hakimdi PN Jakarta Selatan.

‘Ingat nggak?,” tanya hakim.

“Sudah lupa,” jawabnya.

“Luar biasa sekali ini perkara pembunuhan, Laporan Polisi, Berita Acara Interogasi dibuat berdasarkan pesanan seperti itu,” kata hakim.

“Kronologis,” sahut Ridwan.

“Kronologisnya kan pesanan?,” tanya hakim lagi.

“Kan saat itu saya tidak tahu,” jawabnya.

Kesewenang-wenangan Polisi itu tidak berhenti sampai disitu, dilansir dari pemberitaan kompas.com Kamis (1/12), Hakim PN Jakarta Selatan itu geleng-geleng kepala, dimana Hakim meragukan surat penyelidikan Pembunuhan Yosua.

Di tengah sidang perintangan penyidikan kasus pembunuhan Yosua, terjadi ketika saksi anggota divisi propam polri menyebut tidak ada laporan, atau surat perintah penyelidikan kasus Duren Tiga yang menewaskan Yosua.

Namun saat sidang, kuasa hukum terdakwa perintangan penyidikan justru membeberkan surat perintah penyelidikan kasus Duren Tiga.

Hal ini membuat hakim hingga jaksa penuntut umum (JPU) bertanya-tanya, soal kebenaran surat perintah penyelidikan yang baru terungkap sekarang di sidang.

Kesewenang-wenangan seperti ini tak jarang juga terjadi dilingkungan kepolisian oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Setidak-tidaknya ini harus menjadi perhatian semua pihak, termasuk masyarakat terlebih-lebih Kapolri Jenderal Listiyo Sigit Prabowo.

Betapa buruk dan berbahayanya proses penegakan hukum di institusi kepolisian, tejadi kesewenang-wenangan sedemikian oleh oknum-oknum yang memiliki kekuasaan atau jabatan di institusi kepolisian.(Red)

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono Copot Sekda Gubernur Era Anis

, 0

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono Copot Sekda Gubernur Era Anis

Jakarta, Trans-Cyber.id – Heru Budi Hartono baru hitungan bulan dilantik sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta, berbagai agenda kegiatan dan program Pemprov tidak luput dari sorotan evaluasinya. Bukan hanya itu walaupun sebagai PJ, Heru Budi Hartono juga telah mecopot beberapa pejabat di DKI Jakarta.

Baru-baru ini, Heru Budi Hartono menjopot 4 (empat) direktur Jakpro (Jakarta Propertindo) sebagai perusahaan milik daerah (BUMD), tidak tanggung-tanggung, keempat dicopot dan digantikan pejabat yang baru.

Tidak berhenti sampai disitu, kabar teranyar juga muncul, seperti diberitakan detikNews Jumat (2/12) jabatan tertinggi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta juga turut dicopot dari jabatannya.

Marullah Matali selaku Sekda DKI diberitakan juga dicopot dari jabatannya. Berita yang beredar Marullah kemudian dilantik sebagai Deputi Gubernur DKI Bidang Budaya dan Pariwisata.

“Jadi pelantikan tadi kita membuat penyegaran, kasihan juga pak Pj Gubernur ini kan sendiri mungkin kesibukannya dia sangat padat. Kalau misalkan beliau tidak bisa hadir, dia bisa mewakili gubernur itu aja,” kata Prasetyo di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (2/12/2022) seperti di kutip dari detikNews.

Menurutnya kemungkinan untuk definitif Sekda DKI akan diambil dari luar. Definitif Sekda DKI nanti akan ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri. Dia menyebut usai mendapatkan sosok baru, Uus Kuswanto yang dilantik sebagai Pj Sekda DKI akan kembali menjabat sebagai Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Dewan DKI.

“Kalau keliatan dari saya, felling saya dari luar, bukan dari dalam Sekda nya. Pak Uusnya kembali ke asisten lagi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Prasetyo menjelaskan saat ini Uus bertugas membantu tugas Pj Gubernur DKI selama posisi Sekretaris Daerah kosong. Nantinya Pj Sekda akan membantu urusan internal, dan Deputi Gubernur membantu urusan luar dan dalam.

“Kekosongan Pj Sekda ini, karena dilantik ya, itu dia membantu Pak Pj Gubernur secara internal dan yang kedua Deputi Gubernur bisa membantu gubernur dari luar atau di dalam,” tuturnya.

Marullah digantikan Uus Kuswanto sebagai Pj Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta.

“Kami mengapresiasi dan berterima kasih kepada Bapak Marullah Matali atas kinerjanya, pengorbanannya, dalam memimpin ASN di DKI Jakarta. Semoga amanah baru ini bisa semakin mengoptimalkan pelayanan kita kepada masyarakat,” kata Heru dalam keterangannya.

Dikutip dari Sindonews, (2/12), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melantik Marullah Matali sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) definitif DKI Jakarta. Marullah diumumkan setelah meraih hasil tertinggi dari setiap tes yang diikuti.

Menurut Gubernur Anies, seluruh tahapan seleksi pemilihan Sekda Provinsi DKI Jakarta sudah melalui prosedur dan landasan hukum yang jelas. Misalnya dengan mengacu pada UU ASN Tahun 2014 dan Permenpan Tahun 2014, serta PP Nomor 11 Tahun 2014 tentang Manajemen PNS, serta mengusulkan rekomendasi untuk seleksi terbuka ke KASN tentang seleksi terbuka jabatan Sekretaris Daerah.

“Perlu saya garis bawahi, mereka yang terlibat dalam proses seleksi adalah juga atas dasar Instruksi Gubernur, bahwa semua yang memiliki dan memenuhi persyaratan diwajibkan mengikuti proses seleksi menjadi Sekda Pemprov DKI Jakarta. Proses itu sudah tuntas. Alhamdulillah, hari ini adalah babak baru, satu sisi menuntaskan proses seleksi, sisi lain memulai kerja besar bersama dengan Sekda yang baru,” ujar Gubernur Anies, di Balai Kota Jakarta, Senin (18/1/2021).

(Red)

Laksamana TNI Yudo Margono, Gantikan Panglima Jenderal TNI Andika Perkasa

, , 0

Laksamana TNI Yudo Margono, Gantikan Panglima Jenderal TNI Andika Perkasa

JAKARTA, Trans-Cyber.id, — Laksamana TNI Yudo Margono saat mengikuti fit and proper test menjadi Panglima TNI di Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, di Jakarta, Jumat, 2 Desember 2022.

Jabatan Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal Andika Perkasa akan segera berakhir, selanjutnya untuk mengisi jabatan tersebut presiden Joko Widodo telah mengajukan satu nama yaitu Laksama TNI Yudo Margono.

Dikabarkan hari ini Jumat (2/12) Laksamana TNI Yudo Margono tengah mengikuti fit and proper test di Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, di Jakarta.

Dikutip dari Beritasatu.com, Komisi I DPR telah menyetujui Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI. Laksama Yudo Margono dipastikan bakal menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang masa jabatannya akan berakhir Desember tahun ini.

Yudo diketahui merupakan calon tunggal Panglima TNI yang diajukan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Menyetujui dengan hormat pemberhentian dengan hormat kepada Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Lalu, menyetujui Laksamana Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI yang baru,” kata Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid.

Pada saat menjalani fit and proper test, Yudo berjanji akan membangun TNI yang lebih kuat.

“Dengan menjadikan TNI sebagai patriot NKRI yaitu kepanjangan dari prajurit TNI dari trimatra yang profesional, modern, dan tangguh untuk keutuhan NKRI,” kata Yudo.

Untuk diketahui kekuatan TNI sebagai komponen pertahanan utama terdiri dari gabungan trimatra yang solid, kokoh, dan loyal pada NKRI. Prajurit TNI yang profesional, katanya, dilengkapi dengan alat utama sistem senjata (alutsista) modern sehingga menjadikan TNI sebagai kekuatan utama pertahanan negara yang tangguh untuk menghadapi semua ancaman.

Yudo memaparkan empat program prioritas yang akan dijalankannya.

Pertama, akselerasi pembangunan sumber daya manusia (SDM) TNI yang unggul.

“Akselerasi pembangunan SDM TNI unggul di tiap penugasan dengan dilandasi dengan profesionalisme dan jiwa tangguh. SDM TNI selalu menjadi prioritas pertama saya karena menjadi modal dasar dalam pembangunan TNI,” ujarnya.

Kedua, meningkatkan kesiapan operasional personel maupun alutsista sehingga memiliki kesiapsiagaan yang tinggi untuk siap digerakkan kapanpun sesuai dengan kebutuhan.

Ketiga, memperkuat implementasi konsep Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) TNI yang akan menjadi pelaksana perintah panglima TNI.

“Keempat, memantapkan implementasi reformasi birokrasi dan kultur TNI untuk menunjang tugas dan tanggung jawab TNI untuk menegakkan kedaulatan NKRI,” tuturnya.(Red)

Jadi Khotib Sholat Jumat, Anggota Polsek Maos Sampaikan Materi Menumbuhkan Kesadaran dan Kesabaran dalam Ketakwaan

0

Jadi Khotib Sholat Jumat, Anggota Polsek Maos Sampaikan Materi Menumbuhkan Kesadaran dan Kesabaran dalam Ketakwaan

Cilacap, Trans-Cyber id – Jum’at (2/12/2022), Kapolsek Maos dan
Anggota Polsek Maos Polresta Cilacap melaksanakan sholat Jum’at bersama dengan warga Kecamatan Maos.

Dalam sholat Jum’at tersebut, selaku Khotib, Bhabinkamtibmas Polsek Maos Aipda Second menyampaikan khotbah dengan materi Menumbuhkan Kesadaran dan Kesabaran dalam Ketakwaan.

Polisi yang satu ini bukan cuma tampil pengamanan apabila ada kegiatan masyarakat tapi sekarang tampil di mimbar menjadi seorang Khatib Shalat Jumat di salah satu masjid di tempat dia bertugas yaitu Wilayah hukum Polsek Maos Polresta Cilacap.

Plt Kapolresta Cilacap AKBP Eko Widiantoro S.I.K. M.H. melalui Kapolsek Maos AKP Iwan Effendi S.H. M.M. mengatakan Selain tugas kita sebagai aparat negara yaitu melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat maka kita juga harus serba bisa,  kita harus buktikan kepada masyarakat bahwa Polisi juga bisa tampil sebagai Penceramah atau dai apabila di butuhkan.

“Pada kesempatan itu pula, setelah Sholat Jum’at selesai dilaksanakan, kami memberikan himbauan kepada warga agar selalu waspada terhadap gangguan kamtibmas.” Ujar Iwan(M.Abd)

Sumber: Humas Polresta Cilacap

Ada ‘si Cantik’ Terungkap di Persidangan Kasus Pembunuhan Brigadir J, Jenderal Senior: “Piala Bergilir” Jenderal Polri

, , 0

Ada ‘si Cantik’ Terungkap di Persidangan Kasus Pembunuhan Brigadir J, Jenderal Senior: “Piala Bergilir” Jenderal Polri

Jakarta, Trans-Cyber.id, — Pada persidangan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat, Rabu (30/11), terungkap sosok wanita cantik.

Hal itu dismpaikan Bharada E atau Richard Eliazer di muka persidangan.

Suatu kejadian seorang wanita cantik keluar dari rumah Ferdy Sambo di Bangka dengan menangis. Sejak kejadian tersebut, Sambo lebih sering tinggal di rumah Saguling daripada di Bangka di mana Putri Candrawathi tinggal di Bangka. Kata Richard.

Atas pernyataan Richard, Kuasa hukum Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat, Kamaruddin Simanjuntak, angkat bicara perihal wanita cantik yang disebut-sebut di persidangan.

Dilansir dari WE NewsWorthy, Jumat, (2/12) Kamaruddin menceritakan bahwa ia sempat didatangi seorang jenderal senior yang mengungkap soal sosok wanita cantik.

Jenderal tersebut mengatakan bahwa salah satu dari gerombolan wanita cantik merupakan ‘piala bergilir’ para jenderal.

“Kira-kira seminggu dua minggu yang lalu, saya didatangi oleh seorang jenderal, jenderal yang sangat senior. Jenderal ini mengatakan kepada saya bahwa ternyata satu di antara si cantik ini adalah piala bergilir,” ujar Kamaruddin, dikutip NewsWorthy dari kanal YouTube Uya Kuya TV.

Kamaruddin pun kaget mendegar hal tersebut. Ia mengira soal wanita cantik itu hanya milik Sambo tetapi ternyata ada pihak lain yang memilikinya.

“Artinya, malah dari situ saya jadi kaget, pemahaman saya selama ini, dia hanya milik daripada FS tetapi ketika saya didatangi oleh jenderal ini (dari akademi yang sudah sangat senior), dia bilang ini si cantik ini piala bergilir, Bang,” jelas Kamaruddin.

Di awal kasus pembunuhan Yosua bergulir, Kamaruddin menduga Yosua mengetahui soal wanita cantik yang menjadi pasangan gelap Sambo sehingga membuat Sambo membungkam Yosua.

Lantas siapa ‘si cantik’ yang dimaksud, atau yang disebut-sebut piala bergilir para Jenderal polri itu ? Hingga kini masih dalam misteri. Baik Richard Eliazer atau Bharada E maupun Kamaruddin tidak menyebut secara gamblang siapa sosok ‘si cantik’ yang dimaksud.(Red)

Lagi lagi Relawan Kemanusiaan Kecewa dan Tarik Diri dari Cianjur, Viral

0

Lagi lagi Relawan Kemanusiaan Kecewa dan Tarik Diri dari Cianjur, Viral

Cianjur, Trans-Cyber.id – Relawan kemanusiaan bencana gempa Cianjur tarik diri (mundur) dan hentikan pemberian bantuan kembali menodai korban bencana gempa bumi Cianjur Jawa Barat Viral di media sosial.

Dikutip dari cuitan akun Twitter @SantorinisSun pada Selasa, 29 November 2022, yang dilansir dari KIKAT.COM, Kamis (/12) dia mengungkapkan rasa kecewanya saat menjadi relawan pada gempa Cianjur, Jawa Barat.

“Dengan sangat menyesal kami tarik mundur rescuer dan rekan-rekan media dari RAID yang diperbantukan untuk tragedi Cianjur dengan pertimbangan perlakuan dari sekelompok masyarakat yang justru membebani misi kemanusiaan kawan-kawan dilapangan,” tulis akun Twitter @SantorinisSun.

Tak hanya itu dalam cuitan tersebut juga disebutkan beberapa alasan dari penarikan kembali bantuan medis untuk warga yang terkena dampak bencana gempa Cianjur tersebut.

“-Banyaknya pungli di beberapa titik jalan yang dilalui unit armada angkut kami
-Adanya tindakan intoleran terhadap beberapa rekan dengan dalih agama,”

Twitter @SantorinisSun juga menuliskan bahwa dia bersama timnya tidak memberikan label atau simbol apapun dalam bantuan tersebut.

“kami datang tanpa simbol dan atribut, jika hanya perbedaan warna kulit dan keyakinan menjadi pembatas maka tidak ada jalan bagi kami untuk pulang dan rehat,” isi dalam cuitannya.

Selanjutnya, dia menuliskan juga caption untuk masyarakat Cianjur.

“Makasih ya Cianjur…
Humanity/Kemanusiaan kali ini harus mengalah dulu keliatannya…
Beberapa oknum merasa agama lebih penting dibanding itu. Padahal warganya sendiri sangat membutuhkan bantuan dari pihak manapun tanpa terkecuali. Bagi saya.. ini potret Pemda&aparat yang’gagal’!

Cuitan Twitter itu langsung ramai diserbu dengan berbagai komentar dari warganet.

“Betul, aparat dan pemba setempat harusnya bisa lebih tegas lagi mengatur yang seperti ini. Kok kalah sama oknum/ormas?? Kasihan memikirkan korban2 yang benar2 sangat butuh bantuan dlm segala bentuk,” tulis akun @vonnycornrllya_

“Relawan juga manusia. Korbban gempa sengsara, relawan juga bisa ngelus dada. Sudah tepat tuh menarik diri. Simpan dana dan tenaga untuk lain waktu di tempatyang orangnya nggak neko-neko,” tulis akun @semi03558529.

Masyarakat indonesia dikenal memiliki sosial kemanusiaan yang tinggi, namun sering disalah gunakan oleh oknum-oknum tertentu dan hal-hal seperti ini sudah sangat sering ditemui di berbagai daerah terutama pada saat menghadapi bencana alam di suatu daerah. (Red)

Load More