Tiga Pelajar Diamankan Polisi, Saat Kejadian Pengerusakan Sekolah di Jeruklegi Cilacap
Cilacap, Trans-Cyber.id – Tiga Pelajar berinisial AS,FJ, dan DS diamankan, Ketiga pelajar tersebut diduga dari SMK S dikota cilacap .
Jajaran Kepolisian Resor Kota Cilacap bergerak cepat terkait perusakan gedung laboratorium dan Mushola SMK Komputama Kec. Jeruklegi, Kab. Cilacap, Senin (16/01/2022).
Plt. Kapolresta Cilacap melalui Kasie Humas Polres Cilacap IPTU Gatot Tri Hartanto, S.H. mengatakan bahwa sekira pukul 10.30 Wib, datang konvoi rombongan anak sekolah sekitar 100 orang dengan berboncengan sepeda motor dari arah selatan, sesampainya di TKP / SMK komputama Jeruklegi rombongan tersebut berhenti dan kemudian menyalakan petasan kembang api dan melempar batu ke arah sekolah SMK Komputama Jeruklegi.
“Tidak hanya Kembang api, rombongan tersebut juga melempari gedung sekolah dengan batu, dan berusaha masuk ke area sekolah tersebut seperti yang sudah ramai di media sosial baik vidio dan foto foto nya .” Tambahnya
IPTU Gatot mengatakan bahwa tidak lama setelah kejadian Polsek Jeruklegi dengan di bantu warga sekitar berhasil membubarkan rombongan anak sekolah dan berhasil mengamankan beberapa anak sekolah dari SMK S di Cilacap yang sekarang masih dalam pemeriksaan di Sat Reskrim Polresta Cilacap
Setelah terjadinya kejadian tersebut, Kapolsek Jeruklegi bersama anggota mendatangi TKP dan mencatat saksi – saksi kemudian berkoordinasi dengan Polresta, Forkopincam Jeruklegi, serta pihak sekolah Komputama.
Pihaknya pun menghimbau kepada Guru SMK Komputama jeruklegi untuk mengendalikan siswanya agar tidak melakukan pembalasan ke SMK S Cilacap.
Aksi Panglima TNI dan Kapolri Dalam Pagelaran “Pandowo Boyong”, Wujud Soliditas Dalam Mengawal Kedaulatan dan Budaya Bangsa
JAKARTA, Trans-Cyber.id – Aksi kompak para petinggi TNI dan Polri tampak dalam pagelaran wayang orang “Pandowo Boyong” yang diselenggarakan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Minggu. (15/01/2023)
Pagelaran yang diselenggarakan TNI AL dalam rangka “Memperingati hari Dharma Samudera” berkolaborasi dengan Laskar Indonesia Pusaka (LIP) yang didirikan oleh Jaya Suprana dan grup wayang orang Bharata.
Kegiatan yang melibatkan pejabat utama TNI AL, TNI AD, TNI AU, dan Polri ini, menampilkan aktor utama Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono yang berperan sebagai tokoh Bima Sena dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai Prabu Puntadewa
Kemudian, Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali berperan sebagai Batara Baruna, Kasad Jenderal TNI Dudung Abdurachman sebagai Batara Brama, Kasau Marsekal TNI Fadjar Prasetyo sebagai Begawan Abiyasa, dan Ketua Umum Dharma Pertiwi Ny. Vero Yudo Margono sebagai Dewi Nagagini.
Dalam konferensi persnya, Panglima TNI Yudo Margono menyebut tujuan kegiatan wayang orang ini tidak lain menyangkut soal pelestarian budaya.
“Ini tentunya kita bersama sama juga akan melestarikan budaya asli Indonesia yaitu budaya kesenian wayang, yang merupakan kesenian asli Indonesia,” kata Yudo Margono
Yudo menambahkan bahwa pagelaran ini juga merupakan bentuk kerja sama antara TNI dan Polri. Ia menyebut TNI-Polri juga harus bekerja sama dalam mengabadikan budaya-budaya Indonesia.
“Ini sinergitas TNI-Polri, selain menjaga kedaulatan keamanan, melindungi tumpah darah Indonedia, juga sinergitas TNI-Polri melestarikan budaya asli Indonesia,” tambah dia.
Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Listyo Sigit juga mengaku bangga lantaran ikut serta dalam pagelaran tersebut. Ia menyebut wayang orang ini sebagai kegiatan yang luar biasa.
“Pagelaran ini luar biasa, karena Panglima dan seluruh staf dan perwira tinggi lain dari semua angkatan ikut bergabung,” kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit.
Dia berharap nantinya pagelaran ini bakal semakin meningkatkan sinergitas antar TNI-Polri. Sebab, Listyo menyebut ada banyak bilai filosofis dalam kegiatan ini.
“Tentunya mudah-mudahan sinergitas TNI-Polri betul-betul memperkokoh program-progam kebijakan dari negara, pemerintah dalam rangka mengawal, mendukung dan mensejahterakan dan membangun Indonesia menjadi lebih baik dan sejahtera,” terang Listyo.
Sementara itu, Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo melontarkan pujian atas digelarnya pentas wayang orang ini. Menurutnya, pagelaran ini tidak hanya menunjukkan soliditas dan sinergitas TNI-Polri dalam menjaga kedaulatan, pertahanan, dan keamanan bangsa, melainkan juga dalam memajukan seni dan budaya bangsa
“Wayang orang ini menceritakan tentang lakon Pandawa Boyong dimana ketika lima orang ksatria bersaudara boyongan (pindah) dari Alengka yang dikuasai Kurawa ke Astinapura untuk memerdekakan diri dari kekuasaan Kurawa. Mereka kemudian harus berperang melawan Kurawa yang jumlahnya jauh lebih besar dan memiliki persenjataan lebih banyak. Namun berkat kesungguhan yang didasarkan niat baik, Pandawa dapat memenangkan perang,” tutur Bamsoet.
Dia menambahkan pagelaran wayang orang ini juga mengandung pesan moral untuk mengajak masyarakat agar lebih memahami, menghayati, dan mengamalkan Pancasila. Bahkan sosok dalam Pandawa Lima pun relevan dengan semangat dan nilai-nilai Pancasila.
“Pagelaran wayang orang ini menjadi salah satu wujud konkret dalam merawat dan mentransformasikan ideologi Pancasila dari rumusan ideal abstrak menjadi praktik kolektif kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan. Mengingat Pancasila sebagai sistem nilai dan ideologi negara bukan sekadar bahan untuk dihafal atau dimengerti saja. Melainkan perlu diterima dan dihayati, serta dipraktekkan sebagai kebiasaan. Salah satunya bisa melalui pagelaran seni dan budaya,” pungkas Bamsoet.
Pemerintah DKI Gagal Urus Kemacetan Lalulintas di Ibukota Negara
Jakarta, Trans-Cyber.id – Dari tahun ketahun Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta tidak henti-hentinya mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi kemacetan di ibukota, namun tak satupun kebijakan dimaksud yang dapat menyelesaikan kemacetan ibukota negara Indonesia itu.
Anggaran pusat maupun anggaran daerah tak henti-hentinya digelontorkan untuk penanganan macet ibukota itu, akan tetapi kemacetan itu tidak kunjung tertangani. Selain kebijakan anggaran kebijakan waktu penggunaan kendaraan bermotor pun sudah ditempuh, yaitu dengan memberlakukan ganjil genap plat nomor kendaraan.
Pihak Kepolisian sempat mewacanakan perubahan jam kerja di ibukota sebagai solusi dan upaya mengurai kemacetan di Jakarta, namun hingga sekarang tidak ada kelanjutannya.
Namun lagi-lagi macet ibukota belum juga teratasi itu artinya Pemerintah DKI Jakarta gagal mengatasi kemacetan lalulintas di ibukota.
Walaupun dinas perhubungan DKI Jakarta mengakui dampak kerugian secara ekonomi yang diakibatkan kemacetan ibukota, lagi-lagi belum ada satupun kebijakan atau aturan yang dapat menuntaskan ibu kota tempat presiden Joko Widodo itu berkantor.
Baru-baru ini Pemerintah DKI Jakarta kembali mewacanakan kebijakan baru tentang kemacetan ibukota dengan program Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE) atau sistem jalan berbayar (electronic road pricing/ ERP) yang katanya akan diatur dalam Peraturan Daerah (Perda).
Atas kebijakan itu Dinas Perhubungan DKI Jakarta seolah yakin bahwa pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE) atau sistem jalan berbayar (electronic road pricing/ ERP) tersebut dapat mengurangi kemacetan ibukota.
Dikutip dari unggahan akun Instagram Dishub DKI Jakarta, “sistem elektronik yang akan diterapkan tersebut diharapkan bisa menangani permasalahan transportasi di Jakarta. Yang menyebabkan kerugian ekonomi, baik biaya maupun waktu.
Sistem tersebut adalah Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE) atau sistem jalan berbayar (electronic road pricing/ ERP) yang akan diatur dalam Peraturan Daerah (Perda).
Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE)
Belajar dari kebijakan-kebijakan sebelumnya, wacana Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE) atau sistem jalan berbayar (electronic road pricing/ ERP) di ibukota dinilai banyak pihak akan menimbulkan permasalahan baru.
Hal itu dapat dilihat dari tata dan struktur jalan di ibukota, tidak bisa dibayangkan kalau beberapa jalan protokol ibukota diberlakukan sistem Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE) atau sistem jalan berbayar sementara arus volume kendaraan dari berbagai daerah penyangga ibukota terus meningkat.
Selain tambah macet, juga semakin menambah beban ekonomi kepada masyarakat, dimana ibukota sebagai kota jasa sudah pasti memiliki mobilitas yang tinggi, ini sudah pasti menjadi beban tambahan bagi masyarakat.
Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE) atau sistem jalan berbayar (electronic road pricing/ ERP) katanya saat ini telah rancang dalam peraturan daerah (Perda).
Pasal 8 draft rancangan Perda PL2SE menetapkan, Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik diselenggarakan pada Kawasan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik.
Mengutip Lampiran I draft Raperda PL2SE, berikut Titik Koordinat Kawasan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik:
Jalan Pintu Besar Selatan
Jalan Gajah mada
Jalan Hayam Wuruk
Jalan Majapahit
Jalan Medan Merdeka Barat
Jalan MH Thamrin
Jalan Jenderal Sudirman
Jalan Sisingamaraja
Jalan Panglima Polim
Jalan Fatmawati (simpang Jalan Ketimun 1-simpang Jalan TB Simatupang)
Jalan Suryopranoto
Jalan Balikpapan
Jalan Kyai Caringin
Jalan Tomang Raya
Jalan Jenderal S. Parman (simpang Jalan Tomang Raya-simpang Jalan Gatot Subroto)
Jalan Gatot Subroto
Jalan MT Haryono
Jalan DI Panjaitan
Jalan Jenderal A. Yani (simpang Jalan Bekasi Timur Raya-simpang Jalan Perintis Kemerdekaan)
Jalan Pramuka
Jalan Salemba Raya
Jalan Kramat Raya
Jalan Pasar Senen
Jalan Gunung Sahari
Jalan HR Rasuna Said.
Mengutip situs resmi NTMC Polri, ERP sendiri akan menggantikan sistem ganjil-genap. Disebutkan, sistem ERP ini sudah beroperasi tahun ini.
Tahap awal, uji coba sistem ERP ini akan diterapkan dari Simpang CSW sampai Bundaran HI. Pada tahun 2039, ditargetkan sebanyak 20 ruas jalan dengan total panjang sekitar 174 km akan menerapkan ERP. (Red)
Kadin DLH Kabupaten Malang Tanggapi Sampah di Desa Sumber Porong
Malang, Trans-Cyber.id – Beredar pemberitaan terkait sampah di Tempat Pembuangan Sementara (TPST) Perumahan Malang Anggun Sejahtera, Desa Sumber Porong, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang beberapa hari ini, kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Malang Tito Febrianto datangi kantor Desa Sumber Porong, Jumat (13/1/20223) siang.
Kedatangannya bertujuan untuk sosialisasi dan membuat komitmen bersama dalam penanganan sampah khususnya di Desa Sumber Porong.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Kadin DLH Kabupaten Malang Tito Febrianto, Kepala UPT Kebersihan (DLH Kabupaten Malang) beserta rombongan, Perwakilan Pegawai Kecamatan Lawang, Kasi Trantib Kecamatan Lawang (Satpol PP Kabupaten Malang), Sekdes Desa Sumber Porong, Pengelola TPST sampah Perum Malang Anggun Sejahtera, Pengembang Perumahan Malang Anggun Sejahtera dan beberapa Tokoh Masyarakat yang ada di Desa Sumber Porong.
Dalam sambutannya, Kadin DLH Kabupaten Malang Tito, berharap bahwa agar nantinya di Desa Sumber Porong ada koordinasi, baik dari pengelola sampah maupun pihak-pihak terkait yang ada di Sumber Porong, dan kemudian setelah itu bisa juga dikoordinasikan dengan UPT di Lawang jika mungkin ada penambahan ritasenya dalam pemindahan dari Tempat Pembuangan Sementara (TPST) sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah.
Selain itu dirinya juga berharap akan adanya penutupan tembok sebelah timur TPST sampah Perumahan Malang Anggun Sejahtera, yang saat ini keadaannya berlubang dan berdekatan langsung dengan sungai soerak, yang dikhawatirkan jika nanti meluber dapat jatuh ke sungai tersebut, dan tentunya dapat merugikan Kabupaten Pasuruan. “Tolong nanti juga untuk tembok TPST nya yang sebelah timur agar di tutup karena dikhawatirkan musim hujan sampahnya dapat jatuh dan terbawa arus air sungai, tentunya hal tersebut dapat merugikan orang yang ada di sepanjang hilir,” tuturnya.
Selain itu dari berbagai pihak yang hadir dalam pertemuan ini menambahkan bahwa di Desa Sumber Ngepoh dan Desa Mulyoarjo Kecamatan Lawang banyak dijumpai membuang sampah secara langsung ke sungai, dan diharapkan dapat juga ditindak agar nanti kedepannya tidak yang disalahkan wilayah Desa Sumber Porong.
Ditempat yang sama, Sekretaris Desa Sumber Porong, seusai kegiatan tersebut mengatakan,”Kami juga pernah di undang ke kantor Dinas Lingkungan Hidup Prigen (wilayah Kabupaten Pasuruan), yang memang pada saat itu ada seorang anggota DPR yang rumahnya dekat sungai, dia sendiri yang memfoto dan nungguin sampai sore, untuk nama dan fraksinya saya lupa, berawal dari adanya disungai dekat rumahnya dengan jam tertentu banyak sampah kemudian di telusuri sehingga di foto dan di video dengannya, kisaran bulan September atau Oktober tahun 2022 kemarin, kami dipanggil karena diduga ini milik Desa namun kebenarannya ini milik Malang Anggun,” ungkapnya.
Masih Sekdes Desa Sumber Porong,” Waktu itu yang ikut hadir dari Pengelola TPS 3R Dau (Kabupaten Malang) dari Dinas Lingkungan Hidup dan lain sebagainya, dia ngomong diantaranya siapa yang mengeluarkan izin (TPST Malang Anggun) karenanya minimal 25 meter dari bibir sungai, coba besok dilihat dan kalau ada dicabut (ucap sekdes Sumber Porong mengulang kata kata salah satu yang hadir pada saat itu dari Kabupaten Malang), lah dengan adanya foto dan video anggota dewan tersebut DLH Kabupaten Malang dan DLH Kabupaten Pasuruan di panggil,” imbuhnya.
Dengan adanya pertemuan tersebut Kadin DLH Kabupaten Malang Tito Febrianto membuat komitmen dengan seluruh undangan yang hadir dalam pertemuan ini bahwa diantaranya adanya sampah di TPST Malang Anggun tersebut tidak boleh menumpuk lagi dan terkait pengelolaan sampah di wilayah Sumber Porong menjadi tanggung jawab bersama, untuk itu pentingnya koordinasi dan sinergitas dari berbagai pihak yang terlibat di dalamnya. (So)
BBM Bersubsidi Menambah Penderitaan Bagi Masyarakat Miskin
Jakarta, Trans-Cyber.id, – Pembelian BBM bersubsidi dinilai justru sangat menyusahkan masyarakat kecil. Kenapa tidak, Pembelian BBM bersubsidi (Pertalite) di SPBU untuk orang miskin saja dibatasi hanya 100rb alias 10 liter per sekali ngisi.
Seorang pengendara mobil di SPBU wangon Purwokerto mengeluhkan pengisian BBM mobilnya.
“Saya mau ngisi full tangki tidak bisa, katanya hanya bisa 100ribu saja”, katanya menirukan ucapan petugas SPBU mengeluhkan.
Menurutnya untuk mengisi BBM full tanki mobilnya membutuhkan pengisian sekitar 30liter atau 300ribu rupiah.
“Untuk isi full tangki kendaraan saya kan Rp 300 ribu (30 liter BBM-red), berarti untuk mengisi full Tanki, saya harus ini di tiga tempat SPBU dong, ini sangat menyusahkan saya orang kecil, apa-apaan pemerintah seperti begini, wong kita beli BBM saja dibatasi, kita beli dan bayar kok dibatasi?” Katanya ketus.
Dari informasi yang beredar pembatasan pembelian BBM bersubsidi di wilayah Jawa tengah sudah terus terjadi belakangan ini, banyak pengendara mobil yang melintas tidak dapat mengisi tangki BBM secara full karena hanya dibatasi 100ribu alias 10 liter saja.
Menurut seorang petugas SPBU di Brebes Jawa tengah, pembatasan pembelian BBM sudah terjadi di Brebes beberapa bulan ini.
“Pembelian sudah dibatasi hanya 100ribu saja, untuk mendapatkan pembelian lebih banyak harus daftar dulu, harus ada barcode my Pertamina” katanya.
Lebih jauh dia mengatakan, banyak warga yang mengeluhkan pembatasan pembelian BBM bersubsidi dimaksud.
“Banyak pengendara yang melintas mengeluhkan pembatasan ini, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa, namanya kerja, kita sih maunya isi saja sesuai permintaan pembeli, tetapi karena aturan kita tidak bisa berbuat apa-apa, katanya menceritakan.
Terjadinya pembatasan pembelian BBM bersubsidi sebagai bukti ketidak mampuan pemerintah dalam hal ini Pertamina menangani penjualan BBM bersubsidi. Keadaan ini jelas-jelas memperlihatkan bahwa kinerja Pertamina selaku pihak yang berwenang menangani BBM tidak mampu memenuhi hak-hak konsumen terhadap BBM bersubsidi.
Masyarakat kecil yang sangat membutuhkan BBM bersubsidi diberbagai daerah menjadi korban mengingat BBM bersubsidi sangat dibutuhkan masyarakat kecil untuk aktivitas sehari-harinya.
Sampai saat ini Pertamina dinilai sama sekali tidak peduli dengan nasib masyarakat bawah ini (orang miskin), karena sampai saat ini kebijakan pembatasan ini belum ada jalan keluarnya selain konsumen itu sendiri harus pontang-panting kebeberapa SPBU untuk mendapatkan BBM.
Walaupun baru-baru ini pemerintah menurunkan harga BBM non subsidi, keadaan ini dinilai tidak mampu meringankan beban ekonomi masyarakat miskin. Karena daya beli masyarakat miskin belum mampu membeli BBM non subsidi.
Justru turunnya harga BBM non subsidi berimbas kepada sulitnya mendapatkan BBM bersubsidi diberbagai SPBU. Ini artinya ekonomi kecil semakin sulit mendapatkan kebutuhan BBM untuk keperluan sehari-hari.
Pertamina selaku perusahaan pemerintah yang mengurus penjualan BBM sampai saat ini sama sekali tidak memperhatikan keberpihakan kepada masyarakat kecil hal itu jelas terlihat dilapangkan, Pertamina gagal melakukan pengawasan dan mendistribusikan BBM bersubsidi secara tepat.
Oknum – oknum yang memiliki kepentingan bisnis dari BBM bersubsidi sampai saat ini tidak mampu ditanggulangi atau ditangani pemerintah (Pertamina) sehingga BBM bersubsidi yang seharusnya diberikan kepada masyarakat miskin justeru diduga dinikmati oleh oknum-oknum dan pengusaha-pemgusaha nakal. (Afd)
Tumpukan Sampah di TPS Perumahan Malang Anggun Sejahtera Dibersihkan dan Dipindahkan
Trans-Cyber.id, (Malang) – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Malang bersama Pengelola Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Sampah Perumahan Malang Anggun Sejahtera, Desa Sumber Porong, Kecamatan Lawang membersihkan dan memindahkan tumpukan sampah yang ada di TPS Sampah tersebut, Rabu (11/1/2023).
Sedikitnya ada tujuh mobil dum truck dan satu alat berat yang dioperasikan dalam pekerjaan tersebut.
“Ada tujuh dum truck sampah dan satu alat berat yang kami operasikan dalam pemindahan sampah ini ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Randu Agung Singosari, Insyaallah tidak sampai sore selasai,” terang salah satu pegawai DLH Kabupaten Malang saat berada di TPS Sampah tersebut.
Di tempat yang sama Agung, Pengelola TPS Sampah Malang Anggun mengatakan bahwa dirinya telah tersudutkan dengan adanya pemberitaan terkait sampah di TPS nya, bahkan dirinya meminta untuk menunjukkan siapa masyarakat yang mengadu atau menjadi narasumber, selain itu dirinya menegaskan bahwa TPS sampah tersebut tidak ada kaitannya dengan Desa Sumber Porong.
“Keterangan warga yang mana, anda harus menentukan siapa orangnya, setidaknya keterangan warga itu harus jelas siapa, dan seharusnya anda menegur saya untuk membersihkan, bukannya malah langsung disiarkan dimuat di media, gak ada kaitannya dengan Desa, bisa ditanyakan dengan UPT nya kalau disini tidak ada kaitannya dengan Desa, waktu ada apa-apa bisa datang ke saya karena saya bisa kasar, apalagi sampean makan disini berak disini (Gambaranya), yang lalu sudahlah berlalu dan yang jelas saat ini sudah dibersihkan,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Desa Sumber Porong Idhiningrum saat dihubungi melalui telepon WhatsApp mengatakan,”Saya tadi juga sempat menerima surat dari DLH Kabupaten Malang, saya berharap terlepas dari Desa Sumber Porong dengan adanya TPS Sampah tersebut jangan sampai mengganggu lingkungan, yang secara kebetulan juga dapat berdampak ke Desa – desa tetangga, untuk itu jika memang sudah ada kesepakatan dengan DLH Kabupaten Malang terkait sampah yang ada di TPS tersebut, ya harus mau mengikuti aturan – aturannya, sehingga nama Desa Sumber Porong tidak terbawa – bawa,” tuturnya.
Selain itu Kepala Desa Cowek Muhammad Sofi’i saat ditemui di kantor Desa nya mengungkapkan bahwa dirinya juga pernah mendatangi dan mempermasalahkan sampah di TPS Malang Anggun Sejahtera.
“Saya dulu bergerak di Lingkungan Hidup dan bergabung dengan pak Didik, pernah mendatangi Malang Anggun Sejahtera sekira empat atau lima tahunan, karenanya waktu itu sampahnya dibuang ke sungai dan ada yang mengambil fotonya, sehingga dampaknya sungai kami menjadi kotor dan kalau banjir menyumbat ke saluran pertanian atau persawahan, cuma pada waktu itu saya bukan atas nama pemerintahan Desa akan tetapi atas nama Lingkungan Hidup, dan akhirnya ditangani yang kemudian selesai,” ungkapnya.
Masih Muhammad Sofi’i,” Kalau signifikan saat ini di tempat kami tidak begitu terdampak, namun yang lebih terdampak yang di Pasuruan, akan tetapi tetap dikalangan petani kami terdampak, malah kadang – kadang yang mengaliri air nya mengadung limbah pabrik, memang saat ini tidak banyak warga kami yang mandi di sungai tapi kadang – kadang anak – anak juga masih banyak yang mandi di sungai, harapan kami yang namanya sungai ya harus bersih dan bagaimana juga tanggapan dari pihak-pihak Kabupaten Malang terkait hal ini yang keberadaannya juga perbatasan dengan kami, dengan harapan kita dapat menggenjot sebagai desa wisata, mungkin nantinya dimanfaatkan untuk arum jeram, tapi kalau airnya mengadung limbah dan banyak sampah kan lucu, jadi keinginan kami terkait sampah yang dihasilkan masyarakat Kabupaten Malang dapat ditangani dengan baik sehingga khususnya wilayah kami yang kebetulan berbatasan dengan Kabupaten Malang tidak terdampak,” pungkasnya. (So)
Silaturahmi Bareng Masyarakat di Papua Barat, Kapolri: TNI-Polri Solid dan Siap Kawal Program Pemerintah
Trans-Cyber.id, (Papua Barat) – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono beserta Kepala Staf TNI, AD, AL, AU menggelar silaturahmi bersama dengan Forkopimda dan lintas elemen masyarakat di Papua Barat, Selasa, 10 Januari 2023.
Dihadapan tokoh masyarakat, pemuda, agama, adat dan lainnya, Sigit menegaskan bahwa, TNI-Polri akan terus bersinergi dan solid dalam menjaga serta mengamankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Kami dengan Pak Panglima dan Kepala Staf dari beberapa hari lalu berkeliling di wilayah Papua dan hari ini kami masuk ke wilayah Papua Barat. Tentunya maksud kami, Panglima, Kapolri dan Kepala Staf Angkatan bersama-sama didampingi para pejabat utama baik Mabes TNI, AD, AL, AU dan Mabes Polri tak lain, tak bukan hanya untuk menunjukan bahwa yang namanya TNI dan Polri solid,” kata Sigit disambut tepuk tangan meriah warga.
Sigit menjelaskan, pekik TNI-Polri terus solid dan bersinergi harus terus digemakan di seluruh wilayah Indonesia, agar hal itu dapat diimplementasikan untuk jajaran tingkat menengah dan bawah. Selain itu, kata Sigit, dengan terjalinnya soliditas TNI-Polri akan semakin meyakinkan masyarakat untuk bisa menjalankan aktifitasnya dengan aman, nyaman dan tenang.
“Sehingga kemudian TNI-Polri tingkat wilayah betul-betul solid untuk menjaga, mengamankan seluruh aktifitas masyarakat, sehingga masyarakat betul-betul bisa fokus bekerja, beraktifitas dan tentunya bisa berisitirahat karena ada TNI-Polri yang selalu siap mengawal dan menjaga bapak-ibu sekalian,” ujar Sigit.
Lebih dalam, Sigit juga menekankan bahwa, TNI dan Polri terus berkomitmen untuk mengawal, menjaga dan memastikan seluruh kebijakan Pemerintah Indonesia terkait pembangunan di seluruh Indonesia umumnya dan khususnya di Papua dan Papua Barat, berjalan dengan lancar dan aman.
“Selanjutnya, terkait dengan kebijakan Pemerintah tentunya posisi TNI-Polri selalu siap untuk mengawal apapun yang menjadi kebijakan Pemerintah,” ucap Sigit.
Khususnya, dijelaskan Sigit, terkait dengan program saat ini yang sedang digelontorkan Pemerintah, untuk mengantisipasi dampak dari Pandemi Covid-19. Mengingat, seluruh dunia dewasa ini mengalami kondisi yang sama, sehingga semua negara harus bertahan dengan menyiapkan langkah dan strategi terkait pemulihan ekonomi.
“Puji Tuhan, Alhamdulillah sampai dengan hari ini kondisi Indonesia, sering disampaikan Pak Presiden, sekali lagi kita sampaikan bahwa di dalam situasi seperti ini Indonesia berada di nomor lima urutan negara-negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi lebih baik dibandingkan dengan negara maju yang tergabung di KTT G-20,” papar Sigit yang kembali disambut tepuk tangan warga.
Dengan adanya peningkatan perekonomian di Indonesia sebesar 5,7 persen, Sigit menyebut bahwa, hal ini bisa terjadi lantaran seluruh lintas elemen masyarakat di Indonesia bergandengan tangan serta bersinergi bersama Pemerintah dan TNl-Polri.
“Ini yang tentunya menjadi, kebanggaan kita semua bahwa negara kita Indonesia dalam situasi sulit seperti ini masih bisa berada di dalam posisi seperti sekarang ini,” tutur Sigit.
Untuk di Papua dan Papua Barat, menurut Sigit, Pemerintah saat ini terus mendorong berbagai macam program transformasi perekonomian. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat. Karenanya, hal itu menjadi salah satu fokus TNI-Polri untuk melakukan pengamanan terhadap seluruh kebijakan tersebut.
“Karena itu tentunya tidak ada kata lain program yang digelontorkan untuk mendukung kesejahteraan untuk mendukung pembangunan wilayah Papua Barat harus terus berjalan. Dan tugas TNI-Polri untuk mengawal dan menjaga itu semua. Agar semua bisa berjalan. Salah satu bentuk kecintaan Pak Presiden pada saat beliau menuliskan impian Indonesia kedepan 2015-2085 beliau menulisnya di Merauke, di wilayah Papua. Jadi tentunya seluruh program ini, kebijakan ini harus betul-betul kita jaga dan kita kawal,” papar Sigit.
Pemerintah di tahun 2023 ini, dikatakan Sigit, telah menyiapkan kebijakan strategis mulai dari pengembangan kawasan strategis, daerah wisata, pariwisata pengembangan di beberapa tempat seperti Raja Ampat, Biak, Teluk Cenderawasih hingga ada rencana hilirisasi industri yang akan melahirkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
Kemudian ada juga, program peningkatan kualitas SDM, peningkatan kampung-kampung yang tertinggal hingga pembangunan infrastruktur penunjang lainnya.
“Sehingga kemudian diharapkan kedepan, upaya Pemerintah untuk menggeser dari Jawa sentris menjadi Indonesia sentris betul-betul bisa terwujud,” jelas Sigit.
Oleh karena itu, Sigit mengajak kepada seluruh masyarakat untuk sama-sama bekerjasama serta saling mendukung kebijakan Pemerintah yang ingin membangun dan mensejahterakan Tanah Papua.
“Jadi tentunya tekad dari Pemerintah dan mau tidak mau kita harus kawal. Kalau masih ada suara, masih ada keinginan untuk lepas dari NKRI, ingin merdeka. Saya kira tolong saudara semua kasih tahu, bahwa marilah kita bergabung sama-sama membangun yang sudah ada ini untuk bisa menjadi lebih baik. Tidak perlu berpikir kesana yang tentunya mungkin karena pengaruh atau provokasi, yang kemudian tidak ada kepastian. Tapi kita lihat langkah jelas yang pasti, program yang jelas dan pasti apabila kita laksanakan dengan baik maka Papua akan lebih sejahtera. Yang jelas kami Panglima, Kapolri seluruh Kepala Staf komitmen dari atas sampai bawah TNI-Polri siap untuk menjaga, mengawal, mengamankan seluruh kebijakan terkait pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua,” tutup Sigit menekankan.(Red)
Kombes Basya Akpol 96 Resmi menjadi KaroOps Polda Jateng
Trans-Cyber.id, (Semarang) – Jabatan Karo Ops, Dirreskrimum dan Kabid Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Polda Jateng diserahterimakan. Acara serah terima tersebut dipimpin Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi bertempat di ruang kerjanya, Selasa (10/1/2022)
Jabatan Karo Ops diserahterimakan dari Brigjen Pol Firly Ruspang Samosir kepada Kombes Pol Basya Radyananda. Brigjen Firly mendapat promosi jabatan baru sebagai Komandan Pasukan Brimob 1 Korps Brimob Polri
Adapun Kombes Basya bukan sosok baru di provinsi Jawa Tengah. Pria lulusan Akpol 1996 / Yon Wirasatya tersebut pernah menjabat Dansat Brimob Polda Jateng pada tahun 2020 sebelum akhirnya mendapat promosi sekolah di Sespimti Polri.
Sedangkan jabatan Direktur Reserse Kriminal Umum (Reskrimum) diserahkan Brigjen Pol Djuhandani Raharjo Puro kepada Kapolda Jateng. Brigjen Djuhandani mendapat promosi sebagai Direktur Tindak Pidana Umum (Tipidum) Bareskrim Polri
Berdasarkan Surat Telegram Kapolri, jabatan Dirreskrimum akan diisi oleh Kombes Pol Johanson R Simamora. Namun, sosok yang pernah menjabat Dirreskrimsus Polda Jateng tersebut tengah melakukan perjalanan ibadah ke Yerusalem.
Sementara itu, jabatan Kabid TIK diisi pejabat baru yaitu Kombes Pol Didik Dwi Santoso, setelah beberapa lama jabatan tersebut kosong pasca Kombes Pol Alfian Nurrizal yang mendapat promosi sebagai Direktur Lalu Lintas Polda DIY.
Irjen Ahmad Luthfi dalam sambutannya mengatakan, Polda Jateng saat ini dihadapkan pada pengamanan kegiatan-kegiatan politik menjelang Pemilu 2024 yang akan datang. Dia berharap seluruh elemen termasuk pejabat baru siap menghadapi tantangan tersebut
“Tentunya harus disiapkan strategi pengamanan dan terobosan-terobosan kreatif agar rangkaian kegiatan tersebut berjalan aman. Penetrasi kegiatan di kewilayahan harus segera dilakukan. Untuk itu kita harus siap dan sigap,” kata Kapolda
Terkait promosi jabatan bintang satu yang diraih Kombes Firly dan Kombes Djuhandani, Kapolda mengatakan kedua sosok tersebut telah menunjukkan prestasi kinerja yang baik selama bertugas di Polda Jateng
Promosi untuk menduduki jabatan perwira tinggi, sambung dia, merupakan hasil seleksi dalam pembinaan karier Polri. Setiap pejabat yang berpotensi dan berprestasi lambat laun akan diorbitkan untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi.
“Ibaratnya, setiap emas akan tersaring dan terseleksi dari dasar sungai. Dan institusi Polri selalu mencari sosok-sosok emas untuk diangkat guna menjawab berbagai tantangan dalam membina dan menjaga stabilitas kamtibmas,” tandasnya.
Seorang Pria Ditemukan Meninggal Dunia di dalam Kamar di Cilacap
Trans-Cyber.id, (Cilacap) – Seorang Pria berinisial A (63) ditemukan meninggal dunia setelah beberapa hari tidak keluar dari rumah.
Jasad A ditemukan di rumahnya di Jl tendean no 48 rt 02/rw 10 kelurahan tegalreja kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap. Jumat, 06 Januari 2023.
Kasi Humas Polresta Cilacap Iptu Gatot Tri Hartanto mengatakan, penemuan mayat laki laki itu diketahui sekitar pukul 20.30 wib.
“Berdasarkan keterangan dari petugas medis RSUD Cilacap bahwa A meninggal dunia di mungkinkan karena serangan jantung” Tutur gatot.
Gatot menjelaskan, penemuan jasad A berawal dari saudara Priyo Sujono warga yang menghubungi Adiknya A bernama Yosep bahwa A sudah tidak keluar rumah selama 10 hari.
Mengetahui hal tersebut, yosep bersama warga langsung mengecek keadaan rumah . Dan ternyata dari arah rumah terdapat bau yang sangat menyengat. Setelah di cek ke dalam kamar, ternyata A di temukan dalam keadaan meninggal dunia.
“Didapati A sudah tidak bernyawa di dalam kamarnya, dan menurut pihak medis RSUD cilacap diperkiraan meninggal sudah lebih dari 3 hari dan selama ini tinggal hanya sendiri dirumah tersebut ” Jelas gatot.
Kades Sumber Ngepoh Berharap Pengelola TPS Sampah Malang Anggun Sejahtera Segera Merespon Keluhan Warga
Trans-Cyber.id, (Malang) – Adanya pemberitaan sampah yang berada di TPS Perum Malang Anggun Sejahtera dimuat berbagai media online Kabupaten Malang, saat ini menjadi bahan pergunjingan banyak pihak.
Hal itu dikarenakan sampah yang berada di atas tanah bantaran sungai wilayah Provinsi Jawa Timur ini menggunung, dengan volume hampir memenuhi kapasitas bangunan TPS itu sendiri.
Selain itu dampak adanya tumpukan sampah tersebut juga mengeluarkan aroma busuk yang menyengat hidung disertai banyaknya lalat hijau berterbangan disekitar jalan, yang memang keberadaan TPS sampah tersebut selain di bantaran sungai juga berdekatan dengan jalan penghubung Desa Sumber Ngepoh dan Desa Sumber Porong Kecamatan Lawang, dan hanya terbatas sungai saja berdiri bangunan sekolah Dasar Negeri yang masuk wilayah Desa Sumber Ngepoh, sedangkan bangunan TPS sampah itu sendiri masuk wilayah Desa Sumber Porong.
Selain Kepala Desa Sumber Porong dan UPT Kebersihan Lawang, kini giliran Kades Sumber Ngepoh Sutirsak yang juga ikut menanggapi perihal tersebut, Jumat (6/1/2023) siang.
Melalui perangkatnya, Kepala Desa Sumber Ngepoh Sutirsak sudah memerintahkan untuk menemui pengelola TPS Sampah Perum Malang Anggun Sejahtera dan sudah dibuatkan juga surat resmi ke kantor Perum Malang Anggun Sejahtera, beberapa waktu lalu serta ditembuskan juga suratnya ke Kepala Desa Sumber Porong, bahkan kemarin juga Kepala Desa Sumber Ngepoh juga sempat meminta kepada pengelola sampah untuk menyemprot sampah, dengan harapan supaya tidak bau saat berada di sekitar TPS Sampah tersebut.
“Saya sudah memerintahkan Sukron (salah satu perangkat Desa Sumber Ngepoh) untuk menemui pengelolanya, dikarenakan saat memindahkan sampah dari TPS tersebut tidak semuanya, jadi saya buatkan juga surat resmi ke kantor Perumahan Malang Anggun Sejahtera dan ditembuskan juga ke Kepala Desa Sumber Porong, yang kemudian pihak Perumahan menegur pengelola TPS, sehingga didatangkan truk sampah dan alat berat untuk memindahkan sampah yang menumpuk disitu, saya pun kemarin juga sempat meminta pengelola agar sampah tersebut disemprot, supaya tidak bau atau meresahkan, mengingat warga kami juga mengeluh akan hal itu, apalagi keberadaannya juga berdekatan dengan Sekolahan,” tuturnya.
Masih Sutirsak,” Jika terkait hal ini tidak direspon saya akan membuat surat teguran kembali, hal itu dikarenakan kami sudah memberikan kesempatan untuk memindahkan sampah dari TPS tersebut namun tidak dipindahkan semuanya, jadi harapan kami jika dikelola jangan sampai menumpuk seperti itu, apalagi beberapa bulan ini musim penghujan tentunya akan semakin bau dan menimbulkan banyak bakteri,” jelasnya.
Mengetahui hal tersebut, kabarnya Pemerintah Daerah Kabupaten Malang melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang akan segera meninjau dan menindaklanjuti permasalahan sampah tersebut yang ada di TPS Perum Malang Anggun Sejahtera Desa Sumber Porong Kecamatan Lawang. (So)
Trans-Cyber.id, (Malang) – Adanya pemberitaan terkait melubernya sampah di TPS Malang Anggun Sejahtera Desa Sumber Porong Kecamatan Lawang, di berbagai media online Malang, pihak UPT Kebersihan Lawang (DLH Kabupaten Malang) berikan keterangan.
Saat didatangi awak media dan LSM di kantor UPT Lawang, Kamis (5/1/2023) siang, pihak UPT Kebersihan Lawang menjelaskan bahwa melubernya sampah tersebut dikarenakan adanya countener sampah yang ada di TPS tersebut dan disediakan sendiri oleh pihak pengelola sampah tersebut sedang rusak, sedangkan untuk mendatangkan countener barunya agak lama.
“Adanya tumpukan sampah tersebut dikarenakan countenernya rusak, nunggu countener barunya agak lama sekira satu bulanan, dan kamipun juga sudah koordinasi dengan salah satu pengelolanya bahwa bulan – bulan ini mau dibersihkan, namun biasanya kami angkut atau pindahkan ke TPA seminggu tiga kali atau dua hari sekali,” jelas Agung selaku staf UPT Kebersihan Lawang saat didampingi rekan pengawas kebersihan Lawang.
Namun yang membingungkan, pihaknya juga menambahkan bahwa selama 4 bulanan ini telah rutin dilakukanya pemindahan sampah dari TPS Malang Anggun Sejahtera (Kecamatan Lawang) ke TPA Randu Agung (Kecamatan Singosari) oleh pihak UPT itu sendiri, namun apapun yang terjadi faktanya sampah di TPS tersebut saat ini tetap menggunung, mengeluarkan bau busuk serta lalat hijau yang berterbangan disekitar area TPS tersebut dan tidak jauh dengan sungai soerak maupun jalan tembus Desa Sumber Porong dan Desa Sumber Ngepoh Kecamatan Lawang.
Wargapun berharap semoga permasalahan sampah di TPS tersebut segera teratasi mengingat selain dekat sungai dan jalan penghubung antar desa, juga terdapat tempat Sekolah Dasar Negeri yang hanya bersebrangan dengan sungai, tentunya dalam hal ini dikhawatirkan jika tidak segera ditangani akan dapat mengganggu proses belajar mengajar. (So)
Keberadaan TPS Sampah Malang Anggun Diduga Membawa Dampak Kurang Baik
Trans-Cyber.id, (Malang) – Tempat Pembuangan Sementara atau TPS Sampah di Perum Malang Anggun Sejahtera menggunung dan menciptakan aroma bau busuk saat melintasinya.
Sementara TPS Sampah tersebut berada di atas dan tidak jauh dari Sungai atau Perairan Provinsi Jawa Timur. Selain itu sekira berjarak seratus meteran merupakan jalan penghubung Desa Sumber Porong dan Desa Sumber Ngepoh Kecamatan Lawang. Tentunya saat melintasi jalan tersebut merasa kurang nyaman dikarenakan banyak lalat hijau berterbangan dan aroma bau busuk menyengat hidung.
Adapun TPS tersebut berdiri dan dikelola secara mandiri, tanpa adanya peran dari pihak Desa setempat, serta sampah tersebut dihasilkan dari warga Perum Malang Anggun Sejahtera dan Hotel saja.
Mengetahui hal tersebut, Dinas Sumber Daya Air Ciptakarya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan, saat ditemui awak media dan LSM, Rabu (4/1/2023) siang oleh Santi selaku Kabid SDA dikantornya mengatakan,” Secara Perizinan Site Plane, Rumah, Fasum – fasum yang dibangun itu berada di Kabupaten Malang, namun TPS Sampahnya dibangun di bantaran sungai soerak sehingga wewenangnya wilayah Provinsi Jatim.Kami memang penerima dampak kalau sampai tumpukan sampahnya jatuh ke sungai tersebut, dan nanti bisa disampaikan juga ke UPT Welang Pekalen selaku perwakilan dari Provinsi Jawa Timur dan sebagai bentuk aduan masyarakat, sekaligus hal ini dapat disuarakan juga ke teman teman kami yang ada di Kabupaten Malang, biar dapat ditindak lanjuti oleh mereka,” terangnya.
Masih Santi,” Harapan kami adanya penertiban, bagiamana penertiban TPS nya, secara legalitasnya ikut di Kabupaten Malang, jadi yang bisa menindak dan harus mau Kabupaten Malang, saya juga gak tau perizinan TPS Sampahnya, yang jelas harus ada ijin standardnya sesuai mekanismenya dan jangan sampai dibuang ke sungai, untuk itu tembok pun sebalah sungai juga harus rapat agar sampahnya tidak jatuh kesungai, karena tentunya aliran sungainya mengalir ke Kabupaten Pasuruan,” pungkasnya. (So)
Warga Cisumur Laporan Dugaan Paraktek Mafia Tanah ke Kapolda Jateng
Trans-Cyber.id, (Cilacap) – Dugaan praktek mafia tanah di Desa Cisumur, Kec. Gandrungmangu Kabupaten Cilacap Jawa Tengah dilaporkan seorang warga langsung ke Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol. Luthfi
Laporan itu di dampaikan pada tanggal 26 November 2022, dari informasi yang diterima dari pelapor, Kapolda Jawa Tengah, Irjend Pol. Luthfi telah menindaklanjuti laporan tersebut kepada bawahannya.
Pada tanggal 16 Desember 2022, Kapolda Jawa Tengah, telah menerbitkan nota dinas melalui Direskrimsus Nomor B/DN- 722/XII/WAE 2.4/2022/Ditresktimsus selanjutnya di disposisi Direskrimum kepada Subdit II tanggal 16 Desember 2022.
Hal tersebut tertuang dalam Surat Nota Dinas No. B/DN- 597/ RES/ XII/ 1.24./2022/ Bagbinops tanggal 22 Desember 2022 perihal pelimpahan surat pengaduan yang di tandatangani AKBP Baktiar Atmaji, S.Si., MH.
Berkaitan dengan laporan dimaksur, Kapolda Jawa Tengah melalui Kabagbinops telah memerintahkan Kasubdit II untuk melakukan klarifikasi pengaduan dan dibuatkan laporan informasi.
Selanjutnya untuk merencanakan jadwal gelar awal/ internal dengan mengundang Bag Wassidik dan dua Minggu (14 hari) sudah dapat menentukan bisa tidaknya pengaduan tersebut ditingkatkan menjadi LP serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Ditreskrimum/ Wadir tembusan Kabagbinopnal.
Sebelumnya diberbagai kesempatan melalui keterangan persnya, Irjend Pol Luthfi berungkali menyatakan komitmennya untuk menindak praktek mafia tanah di wilayah hukum Polda jawa tengah.
Semoga komitmen Kapolda itu dapat benar-benar dilaksanakan mengingat dugaan praktek mafia tanah masih marak terjadi di wilayah hukum jawa tengah.
LSM Penjara Indonesia DPC Malang Raya Bantu Warga Kekurangan Air Bersih
Trans-Cyber.id, (Malang) – Sungguh memprihatinkan nasib Fitriah (48th) warga Kelurahan Lawang namun berdomisili Desa Sumber Porong, Kecamatan Lawang. Pasalnya Ibu dari dua anak ini harus menanggung beban hidupnya sendiri sebagai seorang ibu dan lebih banyak menghabiskan waktu sehari – harinya dirumah, hal itu dikarenakan dirinya harus menjaga serta merawat seorang anaknya gadis yang mengalami ODGJ dari kecil, hingga saat ini anak tersebut berusia 16 tahun, sementara anak satunya lagi beberapa tahun belakang ini ikut keluarganya di Singosari, dan saat ini masih bersekolah di salah satu SMA Negeri Kabupaten Malang.
Terlebih mirisnya lagi, Fitriah mengaku beberapa minggu ini dirinya mengeluhkan kekurangan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, dirinya juga mengaku bahwa sudah mengadukan ke pihak pemilik kontrakan namun tidak ada jawaban, selain itu rumah yang ditempati saat ini adalah kontrak dan baru dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang melalui Wakil Bupati Malang, beberapa bulan kemarin saat Wakil Bupati Malang berkunjung ke tempat tinggalnya yang beralamat di Perumahan Malang Anggun dengan sewa rumah 3 juta rupiah dan Wakil Bupati Malang memberikan bantuan senilai 5 juta rupiah, sisanya diperuntukan untuk modal usahanya.
Dalam kunjungannya Wakil Bupati Malang menginstruksikan kepada rombongannya saat itu supaya dapat membantu rumah rumah kontrakan yang ditempatinya saat ini dapat teraliri langsung air bersih Hipam Malang Anggun Sejahtera, namun tidak ada tindak lanjutnya, dikarenakan kebutuhan air mendesak dirinya langsung memasang aliran air tersebut dengan cara membuka saluran yang ditutup karena tunggakan pemilik rumah ditahun 2016.
“Dulu Bapak Wabup Malang pernah bilang dan memerintahkan pada bawahannya yang hadir ke tempat saya untuk segera mengondisikan saluran air bersih dan tanpa meteran, namun tidak ada kelanjutan dan kebutuhan mendesak untuk mencuci pakaian kotor anak saya yang sakit, akhirnya kami pasang sendiri, namun kurang lebih tiga mingguan ini diputus dan ditutup lagi oleh pihak Hipam Malang Anggun Sejahtera,” ungkapnya
Mengalami hal tersebut dirinya mengadukan keluhannya kepada LSM Penjara Indonesia DPC Malang Raya, yang tempat kantornya kebetulan tidak jauh dari tempat tinggal kontrakannya saat ini, dengan harapan kebutuhan air nya dapat teraliri seperti yang disampaikan Wabup Malang pada saat itu.
Mengetahui hal tersebut, LSM Penjara Indonesia DPC Malang Raya mencoba berkoordinasi dengan pihak Kecamatan Lawang maupun dengan Pemerintahan Desa Sumber Porong.
Pihak Kecamatan Lawang maupun Pemerintah Desa Sumber Porong berjanji akan berkoordinasi dengan pihak Hipam Malang Anggun Sejahtera.
Saat ditemui LSM Penjara Indonesia dan awak media Kasih Kesos Kecamatan Lawang Murtadji mengatakan bahwa dirinya hanya sebatas membantu permasalahan yang sakit saja dan saat ini sedang diurusnya di Dinsos Kabupaten Malang, sedangkan terkait masalah saluran air bersih itu ranah Pemerintah Desa Sumber Porong.
“Saya saat ini sedang mengurusi terkait anaknya yang sedang sakit dan saat ini sedang kami tindak lanjuti ke Dinsos, kalau terkait masalah saluran air bersih itu ranahnya pemerintahan Desa Sumber Porong,” terang Murtadji.
Ditempat terpisah, Kades Sumber Porong Idhiningrum, saat ditemui LSM dan Wartawan, Senin (2/1/2023) siang mengatakan,” Nanti akan saya perintahkan perangkat saya untuk berkoordinasi dengan pihak Hipam Malang Anggun Sejahtera, karena Hipam tersebut yang mengelola sepenuhnya pihak Perumahan Malang Anggun Sejahtera bukan Desa, selain itu kendalanya warga tersebut juga bukan warga Asli Desa Sumber Porong melainkan warga Kelurahan Lawang, namun apapun yang terjadi kami selaku Pemerintah Desa Sumber Porong akan berupaya dalam membantu dan melayani masyarakat,” tuturnya.
Dengan adanya aduan tersebut, LSM Penjara Indonesia DPC Malang Raya beberapa hari ini mencarikan pasokan air bersih, dengan cara meminta kepada salah satu warga yang berada Desa Sumber Ngepoh dengan menggunakan jirigen dimuat di sepeda motor. (So)
H-1 HAB Kemenag RI 2023 bersama Kepala Kemenag Kabupaten Kebumen
Trans-Cyber.id, (Kebumen), Hari Amal Bhakti (HAB) Kemenag rutin setiap tahunnya diperingati pada tanggal 3 Januari. Dimana tanggal 3 Januari 1946 merupakan hari berdirinya Departemen Agama yang didasari oleh Penetapan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1956 tanggal 1 Maret 1956. Sejak tanggal 3 Januari 1980, pada peringatan HUT Departemen Agama ke-34 diubah penyebutannya menjadi Hari Amal Bhakti (HAB) Departemen Agama RI (sekarang Kementerian Agama).
Kepala Kantor Kemeneg Kabupaten Kebumen Prop Jawa Tengah H. Ibnu Asaddudin, S.Ag., M.Pd. disela-sela waktu istirahat Senin Siang (2/1/2023), kepada awak media menyampaikan beberapa hal, tentang sejarah singkat dan tema Hari Amal Bhakti (HAB) Kemenag RI 2023.
Berdasarkan Surat Edaran Kemenag RI Nomor 40 tahun 2022, tentang Hari Amal Bhakti (HAB) ke-77 Kementrian Agama Republik Indonesia Tahun 2023 tertanggal 8 Desember 2022, mengusung tema “Kerukunan Umat untuk Indonesia Hebat”. Dimana berdasarkan surat edaran tersebut, rangkaian kegiatannya dilaksananakan tanggal 10 Desember hingga 15 Januari 2023, termasuk di Kebumen, Jelasnya.
Tujuan utamanya, dapat menggugah kembali tekad seluruh jajaran Kemenag secara rutin semangat mengamalkan baktinya dalam melayani dan membimbing kehidupan beragama di Indonesia. tandasnya
Disamping itu, Sebutan Hari Amal Bhakti Kementerian Agama RI mengandung konotasi bahwa lahir dan hadirnya Kementerian Agama RI merupakan salah satu rentetan konsensus nasional mengenai dasar dan ideologi negara, yaitu Pancasila dan NKRI harga mati. jelasnya
Kemenag Kebumen sendiri, dari tanggal 29 September 2022, terbentuk Kepanitiaan, dengan H. Makruf Widodo (Kasi PD & Pontren) didaulat menjadi ketua pelaksana didampingi Rektor IAINU Kebumen Fikria Najitama. Sebagai sekretaris, Kasi Bimas Islam Salim Wazdy didampingi H. Taukhid Alamsyah dan Meila Hardian Sari
Puncaknya acara pada hari Selasa (03/01/2023), Upacara HAB ke -77 dengan 11ribu peserta, Ziarah Makam Pahlawan, Sujud Syukur, Tadarus Al-Qur’an dan Tasyakuran, Peletakan Batu Pertama Kampung Moderasi Beragama dengan 100 unit Rumah bersubsidi di wilayah Desa Jemur, Kebumen. tutupnya.
