Menu

Politik

HUT Ke-52, DPC PDIP Slawi, Api Perjuangan Nan Kunjung Padam

0

Ketua DPC PDIP Slawi dan para kader saat acara HUT Ke-52 (foto Hut Partai)

Slawi, trans-cyber.id, — Di Hari jadinya PDIP yang ke 52 semakin dewasa, semakin tajam memandang ke depan menerjang duri-duri yang menghalang “Satyam Eva Jayate.” Kesetiaan menjadikan kita Jaya .

Perayaan Hari Ulang Tahun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (HUT-PDIP) ke-52 yang berlangsung di Ibu Kota Jakarta juga ikut dirayakan para pengurus, anggota dewan dan kader-kader partai se Kabupaten Tegal melalui Zoom di Slawi Jumat, 10/1/ 2025)

Hari jadi ke-52 Partai berlambang banteng moncong putih itu mengangkat tema “Api perjuangan Nan Tak Kunjung Padam”.

“Walaupun dilaksanakan dengan sederhana akan tetapi hati kita terbentang seluas-luasnya dalam pemikiran demi persatuan Republik Indonesia, usia Partai yang semakin matang dapat memotivasi kita untuk mengembangkan politik, ekonomi dan penegakan hukum yang lebih baik dan terbuka untuk kepentingan bersama”, kata Ketua umum PDIP, Prof. Dr. Megawati Sukarno Putri dihadapan seluruh kadernya mengingatkan pentingnya menjaga persatuan di tubuh partai.

Lebih lanjut Megawati menyampaikan potensi kekayaan negara Indonesia yang kaya raya dan melimpah untuk dipergunakan untuk kesejahteraan, rakyat.

“Potensi kekayaan Negeri kita yang sangat berlimpah hasil Bumi, laut dan berjuta-juta kenikmatan di atas bumi pertiwi yang kita cintai. Mari kita tingkatkan kesejahteraan, perekonomian yang merata bagi masyarakat” ungkapnya dalam zoom yang di siarkan langsung di seluruh Tanah air.

Ketua DPC PDIP Kabupaten Tegal Marhaenismanto, SH bersama jajaran pengurus saat potong tumpeng (Foto Hut PDIP ke-52)

Disela acara, Ketua DPC PDIP Kabupaten Tegal Marhaenismanto, SH. atau yang akrab dipanggil Bang Oni dalam sambutanya mengucapkan rasa sukur yang mendalam kepada semua pengurus dan kader-kadernya karena kader-kader partai tetap solid dan kompak menjaga nama baik Partai.

“Tidak arogan dimana saja berada dan selalu solid pada aturan dan ADART sesuai tujuan awal” kata Bang Oni.

Di hari jadinya yang ke 52 Oni dengan penuh yakin dan percaya partai berlambang banteng moncong putih itu akan bertumbuh makin kuat di wilayahnya.

“Akan bertumbuh besar di Kabupaten Tegal dan beberapa waktu yang lampau kita telah merahkan di daerah sendiri” kata kader PDIP yang sekaligus sebagai Anggota DPR propinsi sambil mengajak menyerukan Yel-Yel sambil mengepal tangan me dengan suar lantang “Merdeka..!,Merdeka…! dan Merdeka…!” Tutupnya.

Penulis : siti. Aminah

Editor : Redaksi

Hasto Kristiyanto Sindir KPK Tidak Periksa Putra Jokowi Soal Gratifikasi Jet Pribadi

0

Jakarta, TransCyber.id, – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto menyindir Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang tidak memeriksa putra presiden Joko Widodo Kaesang Pangarep dalam kasus dugaan gratifikasi penggunaan pesawat jet.

Hasto menyebut KPK berlaku diskriminatif karena berkaitan dengan kepentingan keluarga Presiden Joko Widodo. Ia heran ketika KPK tidak memanggil Kaesang atas dugaan gratifikasi karena alasan dia bukan pejabat negara atau pegawai negeri sipil. 

“Saya bukan PNS, bukan pejabat negara, juga diperiksa buktinya iya kan,” kata Hasto saat menjadi pembicara di diskusi Beranda Politik di Komunitas Utan Kayu, Jakarta Timur, 10 September 2024.

Hasto menceritakan, dia diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi Direktorat Jenderal Perkeretapiaan (DJKA) Kementerian Perhubungan.

Pada saat itu, kata Hasto, mereka membangun rumah aspirasi. Hasto menyebut, di dalam ponsel tiba-tiba tersangka itu ada nomor telepon ponselnya yang dikirim oleh Adi Darmo. Padahal, kata Hasto, tidak ada aliran uang kepada Adi, dirinya, maupun aliran uang ke partai. 

“Sementara nyata-nyata ada pesawat yang keliatan jet seperti itu tidak dipanggil sampai saat ini dengan alasan bukan pejabat negara,” ujar Hasto membandingkan. “Itu mungkin merupakan diskriminasi yang luar biasa, ketidaksetaraan yang luar biasa dalam praktik hukum itu sendiri.”

Sebelumnya, Kaesang memantik sorotan setelah beredar video yang menunjukkan dirinya dan sang istri, Erina Gudono, sedang pelesiran ke Amerika Serikat menggunakan jet pribadi jenis Gulfstream G650 dengan nomor penerbangan N588SE. Pesawat privat ini memakan biaya sewa sekitar Rp 265,8 juta hingga Rp 308,8 juta per jam.

Warganet kemudian mengunggah potongan dokumen yang menampilkan bahwa pemilik Gulfstream G650ER nomor penerbangan N588SE itu adalah Garena Online (Private) Ltd, unit usaha SEA Group, yang juga menaungi Shopee. Garena dan Shopee bekerja sama dengan Pemerintah Kota Solo, yang dipimpin Gibran, membuka Hub di Solo Technopark pada Desember 2021 lalu. (Rm)

Pendatang Baru Caleg DPRD DKI Jakarta, Jesslyn Katherine

0

Pendatang Baru Caleg DPRD DKI Jakarta, Jesslyn Katherine

JAKARTA, TRANS-CYBER.ID, –  Salah satu kontestan politik dari partai Golkar, Jesslyn Katherine siap maju menjadi Calon anggota legislatif (caleg) DPRD DKI Jakarta.

Siapa dia sosok Jesslyn Katherine berikut Biografinya:

Biodata Jesslyn Katherine

Nama: Jesslyn

Panggilan: Jesslyn

Tempat, Tanggal Lahir: Jakarta, 27 Juli 1995

Usia: 28 Tahun

Asal: Jakarta

Pendidikan: Boston University, New York University

Pekerjaan: Pengusaha

Agama: Kristen

Orang Tua: Elsen Tan (ayah) dan Djap Siau Kian (ibu)

Adik: Yosua Andrew Tan

Pasangan: –

Instagram: @jesslynkath

Profil Jesslyn Katherine

Jesslyn Katherine lahir di Jakarta, pada 27 Juli 1995. Saat ini tengah berusia 28 tahun. Ia merupakan anak dari Elsen Tan dan Djap Siau Kian yang besar di Australia. Ia juga memiliki seorang adik laki-laki bernama Yosua Andrew Tan.

Sang ayah berasal dari Medan dan menjabat sebagai Ketua Sinode Gereja Reformed Kharismatik Indonesia (GRKI), sekaligus pendiri Yayasan Elsen Tan Healing Ministry Foundation. Sementara ibundanya itu berasal dari Singkawang.

Jesslyn dan sang ibu mendirikan Indonesia Patisserie School (IPS). Selain itu, keduanya juga membangun bisnis bernama Jesslyn K Cakes, pioner dari toko roti premium yang tersebar di 85 outlet di mal besar seluruh Indonesia.

Sementara adiknya, Yosua Andrew Tan tengah menempuh studi di Culinary Institute of America, Hyde Park.

Pendidikan

Jesslyn Katherine sendiri mengenyam pendidikan SMP dan SMA di Kincoppal-Rose Bay, School of the Sacred Heart, Australia.

Lulus dari program S1 Political Science & Jewish Studies Boston University.

Jesslyn juga menerima gelar MPA di bidang Advokasi dan Tindakan Politik dari New York University’s Wagner School of Public Service.

Setelah itu, Jesslyn juga meraih gelar Master of Arts (MA) dari New York University Graduate School of Arts and Science.

Pengalaman

Pada tahun 2019-2020 tergabung dalam tim kampanye Presiden Amerika Serikat, Joe Biden.

Pada 2020 dan 2021, Jesslyn menjadi peserta magang musim panas layanan publik dari Ellen Schall Experience Fund, NYU Wagner. Ia juga merupakan salah satu ESEF fellow yang meluluskan para calon pemimpin dunia.

Organisasi

Jesslyn pernah menjadi relawan di sejumlah organisasi sosial dan kemanusiaan dunia. Mulai dari Friendship Works hingga Museum of Fine Arts. Ia juga kerap magang di  New York State Division of Human Rights.

Tak hanya itu, ia juga sempat berpengalaman di Tri-State Maxed-Out Womens PAC dan ActBlue. Ini adalah sederet organisasi yang mendukung calon anggota kongres AS dari Partai Demokrat lokal serta negara bagian.

Sementara debut Jesslyn di dunia politik diawali dengan bergabung ke Partai Golkar. Ia dipercaya untuk menjabat sebagai Koordinator Training Golkar di Sekolah Kebijakan Publik dan Pemerintahan Golkar Institute.

Selain itu, Jesslyn turut aktif sebagai praktisi dunia pendidikan. Ia merupakan pendiri dan CEO Indonesia Patisserie School yang berpusat di Jakarta Utara. Tempat yang dibangun bersama ibunya ini mengajarkan seni ilmu pastry.

Adapun saat ini, Jesslyn Katherine maju sebagai caleg DPRD DKI Jakarta dari Partai Golkar dengan nomor urut 3. Ia mewakili daerah pemilihan (dapil) DKI III yang mencakup Jakarta Utara. 

Bagaimana menurut anda, apakah sosok polisi muda ini mumpuni mewakili anda di DKI Jakarta?

Editor : Redaksi

Sumber : Suara.com

Benarkah Polri Bertanggungjawab Langsung Kepada Presiden

, , , , 1

Benarkah Polri Bertanggungjawab Langsung Kepada Presiden

Jakarta, Trans-Cyber.id – Pembukaan dan UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis di Indonesia, sehingga UUD Negara Republik Indonesia 1945 memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi masyarakat.

Kedudukan UUD 1945 bukan sekedar hukum atau perundang-undangan pada umumnya, UUD 1945 disebut sebagai Konstitusi dan hukum tertinggi (fundamental) atau sumber dari segala sumber hukum yang ada.

Dalam kata lain legitimasi dari aturan hukum dan perundang-undangan dibawahnya. Oleh karena itu, setiap aturan hukum dan perundang-undangan tidak boleh bertentangan melainkan harus berpedoman pada UUD 1945.

Sepanjang perjalanan sejarah kemerdekaan Negara Republik Indonesia, Pembukaan dan UUD 1945 telah dilakukan 4 (empat) kali perubahan (amandemen), terakhir pada 10 Agustus 2002, dalam Sidang Tahunan MPR 1-11 Agustus 2002.

Besarkan Amandemen ke- IV, UUD 1945 sekarang terdiri dari 37 Pasal dan 16 BAB, termasuk 13 pasal hasil amandemen, 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan

Setelah di baca dan di cermati, kedudukan Polri dan TNI menjadi salah satu sorotan dari hasil amandemen ke-IV UUD 1945, dimana secara konstitusional Polri tidak memiliki hubungan langsung dengan presiden seperti TNI??

Terdapat hanya dua pasal yang memuat TNI dan Polri, yaitu Pasal 10 tentang kedudukan TNI dan Pasal 30 tentang Polri.

Pasal 10 berbunyi ; “Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL, & AU”.

Pasal 30 ayat (4),
Kepolisian NRI alat negara menjaga kantibmas berutgas; melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

Ayat (5)

Susunan dan kedudukan TNI, Kepolisian NRI, hub. Kewenangan TNI dan Kepolisian NRI dlm menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dgn UU…

Berdasarkan kedua pasal tersebut terdapat perbedaan yang sangat terang dimana TNI kekuasaan tertinggi TNI adalah Presiden.

Sementara Pasal 30 ayat (4) dan (5) yang mencatat tentang kepolisian tidak ada pasal yang menjelaskan tentang kedudukan dan Pertanggungjawaban kepada presiden seperti TNI di Pasal 10.

Terlepas adanya kalimat pada ayat (5) …usaha pertahanan dan keamanan diatur lagi dengan Undang-undang, Kedudukan dan pertanggungjawaban kepolisian NRI secara konstitusional tidak jelas dan patut dipertanyakan.

Selanjutnya tentang Kepala kepolisian NRI yang diatur di undang-undang lain, Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia – red) itu adalah soal lain, karena sesuai dengan konsensus hukum nasional hirarki hukum dan perundang-undangan itu sudah haru sesuai dan tunduk pada UUD 1945.

Artinya, secara Konstitusional Kepolisian tidak memiliki pertanggungjawaban hukum kepada presiden didalam UUD 1945 seperti TNI pada Pasal 10 yang secara tegas “Presiden memegang kekuasaan tertinggi…”.

Adapun pada Pasal 30 Ayat (5) hanya menjelaskan tentang susunan dan kedudukan TNI, Kepolisian NRI, hubungan kewenangan TNI dan Kepolisian NRI dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan Undang-undang (diluar UUD 1945 red).

Sementara berdasarkan Pasal 30 ayat (4), menyatakan; “Kepolisian Negara Republik Indonesia alat negara menjaga kantibmas berutgas; melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

Kedudukan pertanggungjawaban Kepolisian di UUD1945 amandemen ke-IV lenyap, namun Polri di beri fungsi …menjaga kantibmas berutgas; melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum, Pasal 30 ayat (4).

(Red)

KPU Riau Tetapkan Calon DPD RI Yang Lolos Verifikasi Berikut Nama-namanya

1

KPU Riau Tetapkan Calon DPD RI Yang Lolos Verifikasi Berikut Nama-namanya

Riau, TRANS-CYBER.ID, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau menetapkan 29 nama bakal calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang telah lulus tahapan verifikasi faktual.

Penetapan berlangsung secara terbuka setelah melalui rapat pleno KPU yang berlangsung di Hotel Grand Central, Selasa (11/4/2023) lalu.

“Bacalon yang memenuhi syarat akan lanjut ke tahap pendaftaran,” kata Komisioner KPU Riau Joni Suhaidi.

Untuk diketahui, syarat dukungan bacalon anggota DPD RI pada Pemilu 2024 minimal mendapatkan dukungan 2000 data KTP elektronik dengan sebaran 50 persen di jumlah kabupaten kota yang ada di Riau.

Berikut daftar nama-nama bakal calon (Bacalon) anggota DPD RI dari Provinsi Riau yang lulus pada tahap verifikasi faktual KPU Provinsi Riau:

  1. LAMPITA PAKPAHAN, SH (2.204 dukungan)
  2. ELFENNI ERDIANTA BR BANGUN, SH.MH (2.832 dukungan)
  3. HOPEA INGVIRNIA ERWIN, SH., MH (2.361 dukungan)
  4. DR. HJ. MISHARTI, S.AG., M.SI (2.333 dukungan)
  5. JUPRIZAL, S.TH.I, SH, MH (2.894 dukungan)
  6. MIMI LUTMILA (2.443 dukungan)
  7. KHARISMAN RISANDA (2.248 dukungan)
  8. EDWIN PRATAMA PUTRA (2.342 dukungan)
  9. MARTIUS BUSTI (2.025 dukungan)
  10. RIZALDI PUTRA (2.065 dukungan)
  11. ROMWEL SITOMPUL (2.214 dukungan)
  12. BENSON SINAGA (2.202 dukungan)
  13. EDDY BUDIANTO (2.296 dukungan)
  14. BIRAN AFFANDI YUSRIONO (2.131 dukungan)
  15. MUHAMMAD MURSYID (2.712 dukungan)
  16. HERMAN MASKAR (2.314 dukungan)
  17. PATAR SITANGGANG (2.378 dukungan)
  18. PEBRIALIN RAZAK (2.519 dukungan)
  19. ARIF EKA SAPUTRA, S.Pi (2.384 dukungan)
  20. T. RUSLI AHMAD (2.179 dukungan)
  21. RIDO RIKARDO (2.173 dukungan)
  22. ICHWANUL IHSAN (2.043 dukungan)
  23. H. M. RIZAL AKBAR (2.358 dukungan)
  24. ABDUL HAMID (2.136 dukungan)
  25. SEWITRI (3.181 dukungan)
  26. CHAIDIR (2.474 dukungan)
  27. YOSRIZAL (2.279 dukungan)
  28. MARJONI HENDRI (2.432 dukungan)
  29. ALPASIRIN (2.094 dukungan)

Balon Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

  1. SONNY MAGRANTA SILABAN (1.961 dukungan)
  2. OSKAR ORIS (380 dukungan)
  3. T. NAZLAH KHAIRATI (1.448 dukungan)
  4. SONDIA WARMAN (1.216 dukungan)
  5. PUJI DARYANTO (763 dukungan)
  6. HERDI SALIOSO (417 dukungan)
  7. MAIMUNAH (1.690 dukungan). (HK)

Pimpinan Gerja Papua Desak Jokowi Hentikan Operasi Militer

, , , , 0

Pimpinan Gerja Papua Desak Jokowi Hentikan Operasi Militer

JAYAPURA, Trans-Cyber.id – Pimpinan lintas denominasi gereja di Tanah Papua meminta Presiden Joko Widodo hentikan operasi militer di tanah Papua.Dengan mengedepankan pendekatan kemanusiaan dan membuka ruang dialog konflik di seluruh tanah Papua dapat diselesaikan secara damai tanpa senjata atau mengorbankan nyawa termasuk dalam upaya pembebasan Pilot Selandia Baru, Kapt. Philip Mark Mehrtens.

Seruan itu datang dari pimpinan Gereja Katolik Keuskupan Jayapura, (Mgr. Yanuarius You), Presiden GIDI (Pdt. Dorman Wandikbo), Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua (Pdt. DR. Socratez Sofyan Yoman), Ketua Sinode Kingmi di Tanah Papua (Pdt. Tilas Mom), Ketua Sinode GKI di Tanah Papua (Pdt. Andrikus Mofu), dan Moderator Dewan Gereja Papua (Pdt. DR. Benny Giay).

“Terkait suasana di Papua ini, kami tidak menghendaki korban nyawa secara sia-sia baik dari masyarakat sipil maupun TNI, oleh karenanya dengan hormat kami minta Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia sekaligus sebagai panglima tertinggi, supaya menghentikan operasi militer di seluruh tanah Papua, semua pasukan militer ditarik dan mengedepankan upaya-upaya dialog atau pendekatan kemanusiaan,” kata Mgr. Yanuarius You di Keuskupan Jaya Pura dalam jumpa pers di Kota Jayapura, Rabu (26/4/2023).

Uskup yang akrab disapa Yan itu mengatakan bahwa pendekatan militer tidak dapat menyelesaikan masalah di tanah Papua.

“Kita melihat, operasi militer tidak dapat menyelesaikan konflik di tanah Papua, melainkan hanya akan memakan korban jiwa, apalagi sampai bom dijatuhkan. Oleh karena itu, sekali lagi kami minta agar presiden Joko Widodo sebagai panglima tertinggi segera perintahkan Panglima TNI agar semua militer yang ada di Papua segera tarik. Kalau tidak konflik Papua akan berkepanjangan dan menjadi perhatian masyarakat internasional,” terang Uskup Yan.

Catatan Kekerasan dan Korban Konflik Papua Tahun 2018 hingga 2022 Amnesty International Indonesia mencatat setidaknya terdapat 91 kasus kekerasan dan pembunuhan yang melibatkan aparat TNI, Polri, petugas lembaga pemasyarakatan, dan kelompok pro-kemerdekaan Papua.Peristiwa ini telah menewaskann setidaknya 177 warga sipil, 44 orang anggota TNI-Polri dan 21 orang kelompok pro-kemerdekaan meninggal dunia secara sia-sia.

Tahun 2010 hingga 2012 Institute for Policy Analysis and Conflict Studies (IPAC) juga menunjukkan terjadinya peningkatan kekerasan dalam bentuk pemberontakan ditanah Papua hingga melebihi 80 kasus.

Insiden kekerasan dalam bentuk pemberontakan ini telah menewaskan sedikitnya 320 jiwa, yang korbannya sebagian besar warga sipil (178 orang), 92 orang dari pasukan keamanan, dan 50 orang dari kelompok bersenjata. 98 persen kematian (316 jiwa) terjadi di Provinsi Papua.

Menurut Riset dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) kekerasan di Papua, empat kali lebih besar daripada rata-rata kekerasan nasional salah satu penyebabnya dikatakan Papua memiliki ratio pasukan keamanan per penduduk tertinggi dibandingkan provinsi lain.

“Jumlah pasukan keamanan seharusnya berbanding lurus dengan situasi dan kondisi keamanan di daerah tersebut, tetapi situasi justru menunjukkan sebaliknya,” kata Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid,

Dilansir Kompas.id.Pembebasan Pilot Susi AirTerkait upaya pembebasan Pilot Susi Air, Kapt. Philip Mark Mehrtens, pimpinan gereja di Papua mengusulkan agar Presiden Jokowi dapat menunjuk utusan khusus.

“Sebaiknya Presiden (Joko Widodo) menunjuk tim negosiator atau special envoy (utusan khusus) yang dapat berkomunikasi dengan berbagai pihak terutama TPNPB dan pemerintah Indonesia, contoh seperti penyelesaian GAM Aceh 15 Agustus 2005. Hal itu juga dapat dilakukan di Papua,” kata Presiden PGBWP, Pdt. DR. Socratez Sofyan Yoman.

Tak hanya utusan khusus, menurut Pdt. Yoman, “alternatif lain juga dapat digunakan seperti melalui pendekatan gereja”, kata Pemimpin Gereja Baptis Papua itu.Sejalan dengan pendapat Mgr. Yanuarius You Keuskupan Jaya Pura, Pdt Yoman juga mendesak agar pasukan militer di Papua ditarik.

“Kami minta Presiden agar menarik semua pasukan (militer) yang ada di Nduga, wilayah itu disterilkan, dan memberikan ruang bagi pimpinan gereja-gereja untuk melakukan pendekatan-pendekatan keberbagai pihak tanpa terkecuali terhadap Egianus Kogoya,” imbaunya.

Presiden GIDI Pdt. Dorman Wandikbo berharap Presiden Joko Widodo mengedepankan keselamatan rakyat Papua daripada operasi militer di”Di sejumlah daerah konflik, masyarakat sipil baik orang asli Papua maupun non-papua dalam keadaan terancam keselamatannya termasuk tidak mendapatkan akses terhadap pelayanan dasar seperti rumah, layanan kesehatan, sekolah, gereja dan kebutuhan pokok lainya” kata Pdt. Dorman.

Pdt Wandikbo melanjutkan, “Kami tidak mau ada konflik di Papua dan hari ini lebih banyak pasukan (militer) non-organik di Paniai, Dogiyai, Deiyai, Intan Jaya dan Nduga dari tahun 2018 lalu di Nduga.Anak-anak tidak bisa sekolah, karena sekolah dan puskesmas dipakai militer. Rumah pastori, gereja mereka (militer) pakai jadi orang Papua tidak bisa tinggal di rumah, tidak ada tempat pengobatan, semua (mengungsi) di luar, di hutan,” katanya.

Sementara itu Moderator Dewan Gereja Papua, Pdt. DR. Benny Giay berharap penyelesaian konflik di Papua dapat diselesaikan tanpa senjata seperti pernyataan Presiden Jokowi di depan publik beberapa kali. 

“Ini semacam kegelisahan kami sebagai pimpinan gereja yang mengikuti dinamika perkembangan situasi di Papua sejak Agustus 2019, jadi kami berharap Bapak Presiden Jokowi dan kabinetnya bisa melihat surat ini sebagai salah satu langkah lain yang manusiawi mengedepankan dialog.

Toh presiden sendiri dalam pidatonya tanggal 15 Juni 2021 bicara tentang penyelesaian masalah Papua tanpa senjata. Atau sebelumya pada 30 September 2019 beliau sudah bicara menunjukkan niatnya untuk bertemu dengan kelompok–istilah yang dia pakai adalah separatis (TPNPB OPM),” kata Pdt. Giay

(Red)

KPU Riau Tetapkan 29 Bakal Calon DPD RI Copy

KPU Riau Tetapkan 29 Bakal Calon DPD RI

KPU Riau tetap balon DPD RI (dok)

RIAU, TRANS-CYBER.ID,- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau menetapkan 29 bakal calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dinyatakan lolos dalam tahapan verifikasi faktual.

Dari 36 peserta seleksi balon DPD RI dari Provinsi Riau 7 orang balon dinyatakan tidak lolos atau gugur.

Acara penetapan balon DPD RI ini dilaksanakan dalam rapat pleno KPU Riau dengan agenda tahapan rekapitulasi hasil verifikasi faktual (Verfak) perbaikan kedua syarat dukungan balon DPD Daerah Pemilihan Provinsi Riau di Hotel Grand Central, Selasa (11/4/2023).

“Bacalon yang memenuhi syarat akan lanjut ke tahap pendaftaran,” kata Komisioner KPU Riau Joni Suhaidi.

Untuk diketahui, syarat dukungan menjadi balon DPD RI dalam pemilihan umum tahun 2024, minimal mendapat dukungan 2.000 KTP elektronik dengan sebaran 50 persen di jumlah kabupaten kota di Riau.

Berikut nama-nama bacalon anggota DPD RI yang memenuhi syarat (MS) dan tidak memenuhi syarat (TMS) dalam verifikasi faktual:

Balon Memenuhi Syarat (MS) Dukungan
1. LAMPITA PAKPAHAN, SH (2.204 dukungan)
2. ELFENNI ERDIANTA BR BANGUN, SH.MH (2.832 dukungan)
3. HOPEA INGVIRNIA ERWIN, SH., MH (2.361 dukungan)
4. DR. HJ. MISHARTI, S.AG., M.SI (2.333 dukungan)
5. JUPRIZAL, S.TH.I, SH, MH (2.894 dukungan)
6. MIMI LUTMILA (2.443 dukungan)
7. KHARISMAN RISANDA (2.248 dukungan)
8. EDWIN PRATAMA PUTRA (2.342 dukungan)
9. MARTIUS BUSTI (2.025 dukungan)
10. RIZALDI PUTRA (2.065 dukungan)
11. ROMWEL SITOMPUL (2.214 dukungan)
12. BENSON SINAGA (2.202 dukungan)
13. EDDY BUDIANTO (2.296 dukungan)
14. BIRAN AFFANDI YUSRIONO (2.131 dukungan)
15. MUHAMMAD MURSYID (2.712 dukungan)
16. HERMAN MASKAR (2.314 dukungan)
17. PATAR SITANGGANG (2.378 dukungan)
18. PEBRIALIN RAZAK (2.519 dukungan)
19. ARIF EKA SAPUTRA, S.Pi (2.384 dukungan)
20. T. RUSLI AHMAD (2.179 dukungan)
21. RIDO RIKARDO (2.173 dukungan)
22. ICHWANUL IHSAN (2.043 dukungan)
23. H. M. RIZAL AKBAR (2.358 dukungan)
24. ABDUL HAMID (2.136 dukungan)
25. SEWITRI (3.181 dukungan)
26. CHAIDIR (2.474 dukungan)
27. YOSRIZAL (2.279 dukungan)
28. MARJONI HENDRI (2.432 dukungan)
29. ALPASIRIN (2.094 dukungan)

Balon Tidak Memenuhi Syarat (TMS)
1. SONNY MAGRANTA SILABAN (1.961 dukungan)
2. OSKAR ORIS (380 dukungan)
3. T. NAZLAH KHAIRATI (1.448 dukungan)
4. SONDIA WARMAN (1.216 dukungan)
5. PUJI DARYANTO (763 dukungan)
6. HERDI SALIOSO (417 dukungan)
7. MAIMUNAH (1.690 dukungan) (HK)

Pemilu Demokratis dan Jurdil,
Bawaslu Banyumas Gelar Apel Siaga Pengawasan Pemilu 2024

, , 1

Pemilu Demokratis dan Jurdil,
Bawaslu Banyumas Gelar Apel Siaga Pengawasan Pemilu 2024

BANYUMAS, Trans-Cyber.id – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah (Jateng), yang akan bertugas dalam pengawasan Pemilihan Umum pada tanggal 14 Februari tahun depan. Momentum ini, dijadikan Bawaslu seluruh Indonesia mengelar apel siaga pengawasan jelang satu tahun pemilu 2024 bersama seluruh stakeholder dan mitra.

Ikut ambil bagian, Bawaslu Kabupaten Banyumas menggelar apel siaga pengawasan di halaman kantor Bawaslu, Jln. A. Yani No 38, Karanganjing, Kelurahan Purwanegara Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas. Selasa (14/02/2023) siang.

Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi (Datin), Saleh Darmawan, S.H., M.H., Mewakili Ketua Bawaslu Banyumas, mempimpin dan membuka Soft Launching “Jarimu Awasi Pemilu”, Posko Kawal Hak Pilih, dan Deklarasi Pemilu Damai dan Berintegritas, yang dikemas dalam apel siaga pengawasan satu tahun menuju Pemilu 2024, sebagai ikhtiar awal mengawasi proses tahapan pemilu 2024 di Wilayah Kabupaten Banyumas.

“Berdasarkan instruksi Bawaslu RI, kita menggelar apel siaga seluruh Indonesia. Kita mengambil momentum 1 tahun menjelang Pemilu 2024,” jelas Saleh Darmawan, usai apel kepada awak media di ruang kantornya.

Bawaslu Banyumas mengundang seluruh stakeholder yang telah terjalin komunikasi dan bermitra selama ini. Apel siaga sekaligus bentuk kesiapan Bawaslu Banyumas dalam mengawal proses demokrasi bersama stakeholder.

“Mari kita bersama-sama melaunching posko pengaduan, aplikasi jarimu awasi pemilu, posko kawal hak pilih. Kita juga sepakat mendeklarasikan bersama agar Pemilu berjalan luber dan jurdil,” imbuhnya.

Dia sangat berharap peran serta partisipasi aktif dan nyata dari seluruh lapisan masyarakat bagaimana mencegah politik uang, politik kebencian, menjaga nilai politik lokal, dan memastikan Pemilu berjalan aman, damai, bersih, jujur dan adil

“Semangat pencegahan kita libatkan seluruh stakeholder dan mitra, serta seluruh tokoh agama, masyarakat Banyumas dan awak media,” tuturnya.

Dalam deklarasi, Saleh Darmawan akan berusaha maksimal untuk mewujudkan kualitas pemilu yang demokratis berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kemudian, ikut berpartisipasi dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu dan mencegah terjadinya politik uang.

“Menyerukan politik santun dan sejuk di media sosial tanpa ujaran kebencian dan berita bohong. Mengedukasi masyarakat yang dewasa dalam berpolitik berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat dan menolak segala macam bentuk kecurangan serta menjaga kondusifitas dalam pemilu serentak 2024 di Banyumas,” tutup Saleh Darmawan

Saleh Darmawan menambahkan, masyarakat dapat mengawasi semua proses tahapan pemilu melalui aplikasi “Jarimu Awasi Pemilu” yang dapat didownload langsung dari smartphone masing-masing dan semua laporan pengaduan dapat juga disampaikan, karena di aplikasi tersebut masyarakat dapat mengirim foto atau video secara langsung sebagai bukti jika ada kecurangan pemilu.

“Aplikasi : Jarimu Awasi Pemilu, merupakan aplikasi komunitas digital pengawasan partisipatif yang dibuat sebagai langkah percepatan pertukaran informasi, edukasi, literasi kepemiluan, serta amanah Perbawaslu Pengawasan Partisipatif,” imbuhnya

Di aplikasi ini masyarakat dan komunitas bisa bertukar informasi dan diskusi, baik tentang politisasi SARA, disinformasi, kampanye hitam dan ujaran kebencian bisa dimitigasi dan dilakukan penanganan secara cepat, juga menjadi pusat informasi kepemiluan yang terpercaya.

“Ini modal semangat kami dalam mengawal proses pemilu 2024. Bantuan komunitas media juga kita harapkan agar dapat meramaikan aplikasi itu sehingga semua informasi dapat kita sampaikan ke komunitas lain,” Pungkas Saleh Darmawan.

Acara ditutup dengan penanda tanganan bersama deklarasi Pemilu damai dan berintegegritas oleh semua yang hadir dan simbolis pelepasan balon yang didoakan oleh Ketua PCNU Kabupaten Banyumas KH Imam Hidayat didampingi FKUB, Bawaslu, KPU, Bankesbangpol, Stakeholder dan undangan yang hadir.

(M.Abdullah)

Kontr: Djarmanto-YF2DOI

Bukan Sekedar Miskin Tapi Miskin Ekstrim di DKI Jakarta Semakin Meningkat

, , 0

Bukan Sekedar Miskin Tapi Miskin Ekstrim di DKI Jakarta Semakin Meningkat

Jakarta, Trans-Cyber.id, – Masyarakat miskin sudah tidak asing ditelinga masyarakat, tetapi masyarakat miskin ekstrim rasanya baru kali ini diperdengarkan oleh pemerintahan rezim ini.

Dikutip dari Kompas.com (Selasa, 7/6/23) Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta mencatat kenaikan persentase masyarakat miskin ekstrem di DKI Jakarta.

Dilansir dari Kompas.com “Masyarakat miskin ekstrim” awal 2023 ini, sebanyak 95.668 penduduk Jakarta tergolong warga miskin ekstrem. Angka tersebut setara dengan 0,89 persen warga Ibu Kota.

Lebih lanjut disebutkan seseorang disebut miskin ekstrem apabila kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar sangat rendah pengeluaran terendah rata-rata kurang dari Rp 11.633 per hari atau Rp 348.990 per bulan.

Walaupun ibukota Jakarta disebut sebagai pusat uang dan bisnis jangan kaget, di ibukota masih ada berpenghasilan Rp 348.990 perbulan, ini adalah fakta.

Seperti dikabarkan Kompas.com pada Maret 2021 lalu, persentase warga miskin ekstrem di Jakarta ada di angka 0,6 persen.

Dibandingkan dengan data awal tahun 2023 terjadi kenaikan 0,29 persen.

Potret warga miskin ekstrem itu dapat dilihat dari kehidupan Arif (49) nelayan di Kampung Apung, Penjaringan, Jakarta Utara.

Ia tinggal di sebuah rumah papan bersama istri dan kedua anaknya. Arif mengaku pendapatannya kurang dari Rp 300.000 per bulan. Harga bahan pokok yang terus melambung membuat Arif kesusahan.

Demi mendapatkan uang tambahan, Arif terpaksa mengumpulkan sampah plastik untuk dijual kembali.

Ia mengaku pernah menerima bantuan sosial saat pandemi Covid-19 melanda di tahun 2020. Namun, bantuan itu hanya sampai ke tangannya sekali.

Warga Penjaringan lainnya, Indah (50), mengaku juga hanya mendapat bantuan sosial di awal pandemi. Setelah itu, mereka tidak pernah mendapatkannya lagi.

Padahal, suami Indah sempat terjangkit Covid-19 dan tak dapat melakukan pekerjaannya sebagai pengemudi ojek daring.

“Saya dengar ada BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang dibagiin pemerintah, tetapi sampai sekarang enggak ada yang kami terima tuh. Dulu, cuma sekali dapat bansos tetapi habis itu udah enggak ada lagi. Orang kecil emang cuma bisa berharap saja. Istilahnya, untuk ubah nasib udah enggak mungkin,” tuturnya.

Potret warga miskin ekstrim, sebenarnya tidak hanya diukur dari pendapatan semata, yang lebih miskin dan ekstrim lagi beberapa warga sampai – sampai menggadaikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) ke rentenir dan menjual paket-paket sembako oleh warga.

Informasi ini sudah marak dimana-mana wilayah Jakarta. Di Jakarta timur misalnya, salah satu warga bercerita bahwa warga banyak menggadaikan KJP ke rentenir alias bank keliling.

“Disini banyak ibu-ibu menggadaikan KJP anak-anaknya ke rentenir, ada yang 2juta, macam-macam deh pokoknya, kartu KJP dan PINnya dikasi ke bank keliling, nanti bunga dipotong sebelum pokoknya dikembalikan” ucap sumber menceritakan.

Sumber lain menceritakan bantuan langsung tunai (BLT) dijual ke warung-warung Madura.

“Itu juga paket-paket sebako, untuk ambil sembako kan harus ada saldo di rekening untuk di potong. Warga kan ga punya duit, makanya itu kartu sebako bisa diberikan ke orang yang punya duit, lalu dia diisi saldo baru dia ambil paket sembakonya, pokoknya parah deh” ucapnya.

Ini menjadi fenomena masyarakat ibu kota yang sudah sedemikian parahnya yang mungkin sudah banyak yang tahu termasuk pemerintah DKI mungkin, tapi pada didiami begitu saja.

Kemiskinan yang semakin mengancam hidup di ibukota membuat kesadaran masyarakat semakin tidak terkendali.

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengungkapkan, pemerintah provinsi (pemprov) sedang mengupayakan program intervensi untuk mengatasi permasalahan kemiskinan ekstrem di Ibu Kota.

”Saya minta agar seluruh jajaran turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data by name by address yang akurat sehingga dapat ditemukan akar masalahnya dan segera dilakukan intervensi yang tepat sasaran,” tutur Heru.

Selanjutnya, pemprov akan memberikan bantuan sosial berupa Kartu Jakarta Pintar Plus, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, Bantuan Pendidikan Masuk Sekolah, Kartu Anak Jakarta, Kartu Peduli Anak dan Remaja Jakarta, Kartu Lansia Jakarta, Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta.

Ada pula Jaminan Sosial Kesehatan, Subsidi Pangan, Subsidi Air Bersih, Subsidi Tangki Septik, Subsidi Rusunawa, dan Subsidi Transportasi.

Pemprov juga akan berupaya meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat miskin ekstrem tersebut dengan memberikan pelatihan keterampilan kerja, bursa kerja, dan kewirausahaan terpadu.

Heru menargetkan 0 persen masyarakat miskin pada 2024 di Jakarta. (Red)

Mempererat Tali Persaudaraan, Himpunan Masyarakat Nias Indonesia Jawa Tengah Laksanakan Ramah Tamah dan Syukuran Natal Tahun Baru

, 0

Mempererat Tali Persaudaraan, Himpunan Masyarakat Nias Indonesia Jawa Tengah Laksanakan Ramah Tamah dan Syukuran Natal Tahun Baru

Purwodadi, Trans-Cyber.id – (21/01/2023), Acara Ramah Tamah dan Syukuran Natal Tahun Baru Masyarakat Nias di Jawa Tengah oleh Himpunan Masyarakat Nias Indonesia atau DPD HIMNI Jawa Tengah sukses terlaksana di Purwodadi Kabupaten Grobogan Propinsi Jawa Tengah, yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 bertempat di Komplek Perumahan Simpang Lima Jl Gunung Sindoro, Purwodadi Kebupaten Grobogan.

Koordinator Pelaksana Kegiatan Yasozisokhi Zebua, SH. MH menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan momen untuk mempererat silaturahmi dan meningkatkan ikatan tali persaudaraan masyarakat Nias di Jawa Tengah secara khusus yang tergabung dalam Dewan Pengurus Daerah (DPD), Dewan Pengurus Cabang (DPC) serta bersama Organisasi atau Perkumpulan Masyarakat Nias yang ada di Jawa Tengah.

Dalam Sambutannya Ketua DPD HIMNI Jawa Tengah Etika Halawa, SE. menyampaikan menjalin ikatan tali persaudaraan sesama masyarakat nias di Jawa Tengah ini sangat penting, tidak saja hanya sekedar untuk kenal namun dapat mengakomodir seluruh saudara saudara masyarakat yang ada, pada kesempatan tersebut Ketua DPD HIMNI Jawa Tengah berpesan untuk mengajak semua dapat mencari saudara Nias di perantauan secara khusus di Jawa Tengah ini.

Koordinator Pelaksana Kegiatan Yasozisokhi Zebua, SH. MH. selaku Sekretaris DPD HIMNI Jawa Tengah bersama Yanuari Waruwu, SH. yang juga selaku Sekretaris DPC HIMNI Kota Semarang memandu acara yang diawali penyampaian salam khas Nias (fangowai), kemudian Ibadah singkat yang dibawakan oleh Pdt. Nemueli Zega, S.Th dari Gereja Kristen Muria Indonesia (GKMI) Progo Semarang, dilanjutkan acara penyerahan (famaolagö) simbri khas adat Nias, serta acara Ramah Tamah dan ditutup bersama-sama dengan Tari Maena Nias.

Turut hadir pada acara tersebut Pengurus dan anggota DPD HIMNI Jawa Tengah, Ketua DPC HIMNI Surakarta, Ketua DPC HIMNI Pati, Ketua DPC HIMNI Banyumas, Sekretaris DPC HIMNI Kota Semarang, Sekretaris DPC HIMNI Grobogan, Sekretaris DPC HIMNI Sukoharjo, Ketua ONIS (Orahua Ono Niha Surakarta), Ketua ORNIS (Orahua Ono Niha Semarang), Penasehat IKN-B (Ikatan Keluarga Nias Barlingmascakeb) Banyumas Raya, perwakilan Pos Pelayanan BNKP Solafide Ungaran dan Pos Pelayanan BNKP Ungaran Timur, serta Ketua Yayasan Solafide Ungaran dan perwakilan pemuda pemuda / mahasiswa Nias.

Koordinator Pelaksana Kegiatan mengucapkan terimakasih atas dukungan seluruh pihak, dalam hal ini Masyarakat Nias di Jawa Tengah, terlebih lebih kepada Ketua DPD HIMNI Jawa Tengah yang telah memfasilitasi tempat maupun kebutuhan dalam acara, serta kepada seluruh Pengurus dan anggota DPD, DPC Kabupaten / Kota serta Perkumpulan Masyarakat Nias di Jawa Tengah yang telah hadir, sehingga kegiatan terlaksana dengan baik dan sukses serta mengajak semua Masyarakat Nias di Jawa Tengah untuk selalu mendukung program dari HIMNI Jawa Tengah sehingga keberadaan HIMNI dapat bermanfaat bagi masyarakat secara khusus masyarakat Nias di Jawa Tengah. (M.Abdullah)

MoU dengan KPU, Kapolri: Jaga Persatuan Kesatuan di Pemilu 2024 Syarat Mutlak

, 0

MoU dengan KPU, Kapolri: Jaga Persatuan Kesatuan di Pemilu 2024 Syarat Mutlak

Jakarta – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU RI) menandatangani nota kesepahaman terkait dengan sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024.

Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) untuk memastikan seluruh rangkaian dan tahapan Pemilu 2024 berjalan aman dan lancar itu berlangsung di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 29 Desember 2022.

“Hari ini, Polri bersama dengan KPU menandatangani nota kesepahaman kerja sama. Dimana tentunya subtansi atau esensi dari nota kesepahaman ini adalah bagaimana Polri dan KPU bersinergi untuk melakukan kegiatan khususnya Polisi dalam mengamankan, mengawal dan menjaga agar seluruh tahapan Pemilu yang sudah ditentukan oleh KPU dapat berjalan,” kata Sigit usai kegiatan tanda tangan MoU tersebut.

Nota kesepahaman tersebut, kata Sigit, polisi akan melakukan pengamanan serta mengawal mulai dari awal memasuki tahapan Pemilu. Diantaranya adalah persiapan kebutuhan logistik, pendistribusian, pelaksanaan pencoblosan di tempat pemungutan suara hingga rekapitulasi di tingkat pusat maupun daerah.

“Tentunya yang menjadi harapan kita bahwa Pemilu tahun 2024 menjadi Pemilu yang lebih baik dibandingkan Pemilu sebelumnya. Kita sepakat bahwa yang namanya politik yang biasa kita sebut bisa membuat polarisasi, itu harus kita hindari,” ujar Sigit.

Dalam pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang, Sigit menekankan, yang paling terpenting dan selalu digelorakannya adalah seluruh elemen masyarakat harus memiliki semangat dan komitmen untuk terus menjaga dan mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia.

Menurut Sigit, silang pendapat dan perbedaan pilihan dalam pesta demokrasi lima tahunan adalah hal yang biasa. Namun, Sigit menegaskan, seluruh calon pemimpin di tingkat pusat maupun daerah harus berkomitmen selalu menjaga persatuan dan kesatuan, mencegah polarisasi, serta membawa visi-misi Indonesia jauh lebih baik.

“Perbedaan pilihan pendapat adalah hal biasa. Namun yang selalu kita ingatkan bahwa siapapun pemimpinnya, baik tingkat daerah maupun nasional, yang nantinya akan melanjutkan kepemimpinan. Yang namanya persatuan dan kesatuan itu menjadi syarat mutlak atau syarat utama. Sehingga itu harus kita jaga. Hal-hal tidak baik harus kita tinggalkan,” ucap Sigit.

Dengan terjaganya penyelenggaraan Pemilu yang aman dan damai, Sigit menyebut, kedepan diharapkan, Indonesia bisa menjadi contoh bagi negara lain dalam menciptakan iklim demokrasi yang kondusif.

Semangat itu, ditekankan Sigit, selalu digelorakan dengan sosialisasi kepada mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, komunitas dan seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, semua unsur bangsa harus memiliki komitmen yang sama dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang damai.

“Tentunya kita sepakat bahwa Indonesia, ingin menjadi salah satu barometer terkait dengan penyelenggaran Pemilu mapan dan demokratis. Yang meninggalkan hal-hal negatif serta polarisasi. Itu menjadi kesepakatan dan komitmen kita. Saya kira tolong dibantu rekan-rekan media ikut membantu sosialisasikan, karena ini untuk kepentingan bangsa. Kepentingan rakyat kita semua,” tegas Sigit.

Lebih dalam, Sigit meminta kepada seluruh elemen bangsa untuk belajar dari pengalaman Pemilu sebelumnya. Sehingga, di tahun 2024 tidak lagi terjadi polarisasi, politik identitas, SARA dan hal lain yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa.

“Kita harapkan kedepan bagaimana kita edukasi dan sosialisasikan agar proses demokrasi bisa dapat berjalan dengan lebih baik. Sehingga, Indonesia mengarah mewujudkan demokrasi lebih mapan, bermartabat dan bagaimana pesta demokrasi ini menjadi pestanya rakyat, pestanya masyarakat,” tutur eks Kabareskrim Polri itu.

Disisi lain, Sigit menuturkan, dewasa ini, Indonesia berada di dalam posisi yang sangat bagus, karena berada di urutan kelima diantara Negara G-20. Dan berada di puncak kepemimpinan global, Sigit menyatakan, seluruh elemen masyarakat harus terus mempertahankan tren positif tersebut, demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.

“Dan ini harus kita jaga. Sehingga, cita-cita bangsa, tujuan nasional kita, betul-betul bisa terus berjalan. Dan kita bisa mewujudkan visi Indonesia Emas di tahun 2045,” tutup Sigit.

(Red)

Bupati Kepulauan Meranti: Kementerian Keuangan diisi Iblis dan Setan

, , 0

Bupati Kepulauan Meranti: Kementerian Keuangan diisi Iblis dan Setan

Foto: Bupati kabupaten kepulauan Meranti (Sumber:Antara)

Trans-Cyber.id, (Jakarta) – Pernyataan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil gegerkan publik, dalam video yang beredar, sang Bupati menyebut Kementerian Keuangan diisi iblis dan setan.

Penyataan orang nomor satu di Kepulauan Meranti itu konon katanya dilatarbelakangi kekesalan dirinya dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Salah satunya terkait pembagian dana bagi hasil (DBH) migas di daerahnya.

Dikutip dari warga ekonomi Kamis (15/12) Bupati Adil kesal karena pihak Kemenkeu tidak memerinci pembagian DBH yang dianggap tidak adil bagi Kabupaten Kepulauan Meranti.

Sang Bupati juga menyebut pemerintah pusat telah banyak mengambil kekayaan sumber alam (SDA) berupa minyak Kepulauan Meranti. Namun, daerahnya tidak diurus.

Selain itu, kabar Bupati Adil juga sempat ramai di pemberitaan akan menggugat presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Namun kabar tersebut dibantah, “Tidak benar. Ngawur, siapa yang bilang,” ucapnya kepada JPNN.com Senin (12/12) sebagaimana dilansir dari warta ekonomi Kamis (15/12).

“Dengarkan saja percakapan saya. Apakah ada menyampaikan mau gugat Jokowi,” tutupnya.

Dalam video yang beredar, orang nomor satu di Kabupaten Meranti itu terlihat kecewa terhadap pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Keuangan terkait dana bagi hasil (DBH) minyak dan gas bumi.

Bahkan Adil sempat melontarkan kalimat bernada ancaman, seperti untuk angkat senjata dan menantang pusat memberikan Meranti kepada negeri sebelah. (Red)

Laksamana TNI Yudo Margono, Gantikan Panglima Jenderal TNI Andika Perkasa

, , 0

Laksamana TNI Yudo Margono, Gantikan Panglima Jenderal TNI Andika Perkasa

JAKARTA, Trans-Cyber.id, — Laksamana TNI Yudo Margono saat mengikuti fit and proper test menjadi Panglima TNI di Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, di Jakarta, Jumat, 2 Desember 2022.

Jabatan Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal Andika Perkasa akan segera berakhir, selanjutnya untuk mengisi jabatan tersebut presiden Joko Widodo telah mengajukan satu nama yaitu Laksama TNI Yudo Margono.

Dikabarkan hari ini Jumat (2/12) Laksamana TNI Yudo Margono tengah mengikuti fit and proper test di Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, di Jakarta.

Dikutip dari Beritasatu.com, Komisi I DPR telah menyetujui Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI. Laksama Yudo Margono dipastikan bakal menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang masa jabatannya akan berakhir Desember tahun ini.

Yudo diketahui merupakan calon tunggal Panglima TNI yang diajukan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Menyetujui dengan hormat pemberhentian dengan hormat kepada Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Lalu, menyetujui Laksamana Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI yang baru,” kata Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid.

Pada saat menjalani fit and proper test, Yudo berjanji akan membangun TNI yang lebih kuat.

“Dengan menjadikan TNI sebagai patriot NKRI yaitu kepanjangan dari prajurit TNI dari trimatra yang profesional, modern, dan tangguh untuk keutuhan NKRI,” kata Yudo.

Untuk diketahui kekuatan TNI sebagai komponen pertahanan utama terdiri dari gabungan trimatra yang solid, kokoh, dan loyal pada NKRI. Prajurit TNI yang profesional, katanya, dilengkapi dengan alat utama sistem senjata (alutsista) modern sehingga menjadikan TNI sebagai kekuatan utama pertahanan negara yang tangguh untuk menghadapi semua ancaman.

Yudo memaparkan empat program prioritas yang akan dijalankannya.

Pertama, akselerasi pembangunan sumber daya manusia (SDM) TNI yang unggul.

“Akselerasi pembangunan SDM TNI unggul di tiap penugasan dengan dilandasi dengan profesionalisme dan jiwa tangguh. SDM TNI selalu menjadi prioritas pertama saya karena menjadi modal dasar dalam pembangunan TNI,” ujarnya.

Kedua, meningkatkan kesiapan operasional personel maupun alutsista sehingga memiliki kesiapsiagaan yang tinggi untuk siap digerakkan kapanpun sesuai dengan kebutuhan.

Ketiga, memperkuat implementasi konsep Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) TNI yang akan menjadi pelaksana perintah panglima TNI.

“Keempat, memantapkan implementasi reformasi birokrasi dan kultur TNI untuk menunjang tugas dan tanggung jawab TNI untuk menegakkan kedaulatan NKRI,” tuturnya.(Red)

Panda Nababan Khawatirkan Nasib Surya Paloh, Politik-Jokowi Sadis

, , , 1

Panda Nababan & Presiden Joko Widodo (sumber Warta Jakarta)
Panda Nababan Khawatirkan Nasib Surya Paloh, Politik-Jokowi Sadis

JAKARTA, trans-cyber.id,— Banyak yang menduga hubungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua Umum NasDem, Surya Paloh, sedang memanas lantaran sikap Surya Paloh selaku ketua umum Partai NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2024.

Panda Nababan mengklaim bahwa dirinya dan waswas khawatirkan Jokowi akan mempermalukan Surya Paloh.

“Terus terang, jujur, saya khawatir hubungan mereka berdua ini enggak berjalan baik,” ujar Panda dalam kesempatan diskusi Politik ditayangan YouTube.

Politisi yang juga mantan Wartawan itu mengaku bahwa dirinya kenal baik dengan Jokowi dan Surya Paloh. Ia pun menceritakan sisi negatif Jokowi perlakukan rival politik.

“Jokowi ini kelakuannya jelek. Dia bisa membikin gerakan-gerakan diluar dugaan, semacam membalas,” ucap Panda.

Mantan anggota DPR itu lantas mencontohkan bagaimana Jokowi mempermalukan Gatot Nurmantyo. Panda mengawali ceritanya ketika Presiden Joko Widodo terjebak macet menuju lokasi perayaan HUT TNI 2017 di Pelabuhan Cilegon, Banten.

“Dia (Jokowi) merasa dirinya dipermalukan, merasa tidak dihargai waktu ulang tahun TNI di Cilegon. Jalan kaki dia,” tutur Panda.

Atas kejadian itu, mantan gubernur DKI itu meminta Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengecek ke Polda Banten serta Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri.

Polda Banten yang pada waktu itu dipimpin Listyo Sigit Prabowo mengaku tidak dilibatkan dalam mengatur lalu lintas menuju lokasi HUT TNI. Korlantas Polri juga mengaku tidak diajak berkoordinasi.

Waktu itu Gatot Nurmantyo masih menjabat Panglima TNI langsung meminta maaf kepada Jokowi. Menurut Panda, abiturien Akmil 1982 itu beralasan kemacetan tersebut disebabkan rakyat membeludak karena mencintai TNI.

Panda mengatakan Jokowi membalas perlakuan itu. “Yang kubilang jelek, one day (suatu hari), aku (Jokowi) akan balas kau,” tutur politikus asal Sumatera Utara itu.

Tokoh kelahiran 13 Februari 1944 itu menduga pembalasan tersebut benar-benar terlihat ketika Jokowi menikahkan putrinya, Kahiyang Ayu, dengan Bobby Nasution pada 8 November 2017 di Solo. Saat itu, Gatot yang masih aktif sebagai Panglima TNI tidak ditempatkan di kursi istimewa.

“Salam juga enggak pakai (melewati) karpet merah. Masih panglima dibikin keleleran begitu, enggak dianggap,” kisah Panda.

Cara Jokowi mempermalukan Gatot pun tidak berhenti di situ. Mantan wali kota Solo itu juga menunjuk eks Panglima TNI Moeldoko menyampaikan kata sambutan dari pihak keluarga pengantin perempuan.

“Artinya, play ini (permainan politik), yang dibikin pajangan Moeldoko, mantan panglima. Aku bisa baca itu,” ulasan Panda.

Mantan jurnalis hukum itu pun mengaku melihat gelagat Jokowi sudah tidak sreg dengan Surya Paloh. Misalnya, Jokowi menolak ajakan pelukan yang ditunjukkan Surya Paloh pada saat perayaan HUT Golkar beberapa waktu lalu.

Selain itu, Jokowi juga tidak menghadiri perayaan HUT ke-11 Partai NasDem. Mantan Gubernur DKI itu juga tidak membuat video tahniah untuk ulang tahun salah satu partai pendukungnya di Pilpres 2014 dan 2019 tersebut.

Hal itu berbeda dengan yang ditunjukkan Jokowi pada saat Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) menggelar sinode agung pada 25-27 Oktober 2022. Jokowi mengirimkan video sambutan untuk Sinode Agung ke-66 HKBP itu. “Lo, kenapa enggak bisa video call di ini (ultah NasDem, red)?” ucap Panda.

Oleh karena itu, Panda mengharapkan hubungan Jokowi dengan Surya Paloh tidak dipanas-panasi. “Saya khawatir, janganlah (diprovokasi), karena dia (Jokowi) ini punya kemampuan di luar dugaan,” kata Panda. (Red)

DPC Sekber IPJT Kabupaten Banyumas Gelar Audiensi Dengan Bakesbangpol

, , 1

DPC Sekber IPJT Kabupaten Banyumas Gelar Audensi Dengan Bakesbangpol

foto Kepala Bakesbangpol Banyumas Eko Heru Surono S.Sos

Banyumas, Trans-Cyber.id – Dalam rangka memperkenalkan diri dan menindaklanjuti Pendaftaran sebagai Organisasi Pers yang Legal secara Hukum, Sekber IPJT (Insan Pers Jawa Tengah) khususnya DPC Sekber IPJT Kabupaten Banyumas gelar Audiensi dengan Bakesbangpol (Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik) yang beralamat di Jalan.Prof.Dr.Soeharso No.45 Purwokerto Kabupaten Banyumas.

Moch.Safik selaku Sekjen DPP mendampingi jajaran Pengurus DPC Sekber IPJT Banyumas Aris Sutijono (Ketua), M.Abdullah (Wakil Ketua),Soewarto ( Sekretaris ),Sigit Purnomo (Bendahara),Asep Setiawan (Anggota) mengunjungi dan diterima Kepala Bakesbangpol Kabupaten Banyumas Eko Heru Surono,S.Sos, Kabid Poldagri dan Ormas Purwantoro S.H beserta Staf. Kamis (01/9/2022).

Acara audiensi dimulai pukul 10.00 Wib dan bertempat di Ruang rapat Kantor Bakesbangpol Banyumas.

Eko Heru Surono.S.Sos Kepala Bakesbangpol Kabupaten Banyumas menyampaikan “Ucapan terimakasih atas kedatangan rekan rekan dari Kepengurusan Sekber IPJT Banyumas dan memberikan apresiasi dengan adanya Organisasi Pers Insan Pers Jawa Tengah di Kabupaten Banyumas”.

foto pengurus IPJT Banyumas bersama kepala Bakesbangpol Eko Heru Surono.S.Sos

“Marilah kita bersinergi (Brayan, bekerjasama, gotongroyong) dan bersama sama membangun dan memajukan peradaban Banyumas dari semua sektor melalui jalur pemberitaan serta memberikan edukasi yang bersifat baik/positif kepada seluruh lapisan masyarakat Banyumas pada khususnya “.Ajak nya

Harapan kami semoga kedepannya kita bisa memberikan yang baik kepada anak cucu kita, umumnya buat masyarakat.

“Semoga kedepannya kita bisa memberikan yang terbaik kepada anak cucu kita,umumnya buat masyarakat.” Harapnya
(M.Abdullah)

Load More