Menu

Hukum

Kejari Padang Panjang Sumbar di Duga Intervensi Laporan

0

Kejaksaan Negeri Padang Panjang Sumatera Barat (Foto : team trans-cyber.id)

Padang panjang, (Sumatera Barat), trans-cyber.id, –– Laporan dugaan fitnah dan atau pencemaran Roby Setiawan Datuak Karakun Basa terhadap terlapor Yurnalisman Syam Datuak Simarajo di Balerong Sari dan di media sosial Tahun 2023 sedang berproses di Kejaksaan Negeri Padang Panjang.

Roby Setiawan Datuak Karakun Basa sebagai korban pelapor sebelumnya menyampaikan kekecewaannya atas lambatnya proses penanganan laporannya di Kejaksaan Negeri Padang Panjang.

Mengingat laporan dugaan tindak pidana itu sudah dilaporkan sejak 1 September 2023 lalu, namun hingga kini belum menunjukkan perkembangan signifikan, proses telah memakan waktu 2 tahun dimana proses hukum (berkasnya), masih berada di Kejaksaan Negeri Padang Panjang.

Kepada media, Roby Setiawan Datuak Karakun menyampaikan kekhawatirannya terkait kepastian hukum atas laporannya, ia mengaku mendapat pernyataan dari Kepala Kejaksaan Negeri Padang Panjang bahwa dirinya berpotensi diproses secara hukum atas laporan pihak terlapor.

“Saya dapat pernyataan dari Kepala Kejaksaan Negeri Padang Panjang bahwa saya berpotensi diproses secara hukum atas laporan balik pihak terlapor. Saya disini mempertanyakan, di mana posisi keadilan ketika pelapor justru diintimidasi seperti ini dengan potensi kriminalisasi,” tegasnya

Sementara itu, penasehat hukum Roby, M. Ifra Fauzan, S.H.I., membenarkan bahwa laporan kliennya belum naik ke tahap penuntutan. Ia menyebutkan Kejaksaan Negeri Padang Panjang telah tiga kali mengembalikan berkas perkara ke penyidik (P-19) yang menurutnya kuat dugaan adanya ketidakberesan dalam penanganan kasus ini.

Seperti diketahui laporan ini berkaitan dengan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Tapi sampai sekarang belum juga ada kepastian hukumnya.

“Kami juga sudah melaporkan Kajari Padang Panjang ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat pada 1 Juli 2025 atas dugaan intimidasi/ intervensi yang di lakukan Kajari (sudah mutasi ke Kejari Sragen) terhadap klien kami. Disini kami mempertanyakan sampai dimana wewenang kejaksaan dalam memanggil klien kami tanpa mengkomunikasikan terlebih dahulu dengan kami sebagai kuasa hukum,” Ucap Fauzan

Markas Kepolisian Resor Polres Padang panjang, Sumatera Barat , 27 Juli 2025 (Foto : trans-cyber.id/team)

Ditemui di Mapolres Padang panjang, Kasat Reskrim AKP Ary Andre JR, SH menjelaskan;

“Kami bekerja sudah sesuai dengan apa yang menjadi tugas kami , adapun kondisi sekarang masalah waktu saja, kalau ada kekurangan yang harus kami lengkapi akan kami lengkapi, jadi dalam masalah ini apapun yang permasalahan atau data yang perlu kami lengkapi sudah kami penuhi dengan sebaik-baiknya berkasnyapun sudah kami kirimkan ke Kejaksaan Negeri Padang Panjang. Ucapnya”.

Pada hari yang sama (Selasa 22/07/2025) awak media di terima di ruangan Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Padang Panjang, Edmon Rizal, S.H., M.H., ia menjelaskan;

“Kami disini tidak ada unsur untuk memperlambat kasus ini, karena ini melibatkan masyarakat banyak, ini butuh ketelitian dan kajian yang betul betul harus kami pertimbangkan dengan teliti, silahkan saja diluar itu pihak yang terkait berasumsi apa, kami sudah coba jelaskan dan kami juga sudah ekspos di kejaksaan dan melaporkan apa adanya pada pimpinan” kata Edmon.

Lebih lanjut Edmon mengatakan, bahwa terkait pemanggilan pelapor ke Kejaksaan itu melalui tokoh masyarakat, itu hanya langkah langkah mediasi yang dilakukan, dan tidak ada unsur penekanan yang kami lakukan” tambahnya.

Semoga permasalahan ini dapat berjalan dengan baik untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum sesuai hukum dan ketentuan yang berlaku di Republik ini.

Penulis : Team Sumatera Barat

Editor : Redaksi

Drama Hukum Dalam Kasus Harun Masiku Hingga Hasto Kristianto Jadi Tersangka

0

Majalah Tempo Bocor Halus Politik (istimewa)

Jakarta, trans-cyber.id, — Kasus Harun Masiku masih perhatian di perpolitikan nasional Indonesia, majalah Tempo sebagai salah satu majalah terkemuka di Indonesia memiliki perhatian khusus terhadap kasus ini sejak awal.

Sejak tahun 2016 Majalah Tempo menyanikan berita-berita mendalam tentang kasus ini, “kita harus mendapatkan lebih dari media-media lain, pokoknya tidak mau tahu” kisah wartawan tempo Linda Trianita di YouTube Bocor Halus Politik.

Berikut wawancara Linda Trianita wartawan tempo yang terlibat dalam pemburuan berita terkait kasus Harun Masiku dalam perbincangan Bocor Halus Politik Majalah Tempo.

Kasus Harun Masiku memberikan dampak persoalan politik di tubuh PDIP sampai sekarang. Gangguan-gangguan di Partai banteng moncong putih itu mulai terjadi, Hasto di hubungi satu kurir dari Jaksel. Ada dua pesan dari kurir Jaksel, pertama Hasto diminta mundur dari Sekjend, yang kedua Hasto di minta menyampaikan ke Ibu Mega (Megawati Soekarnoputri – red) saya di ancam.

Ketika itu redaktur saya mas Pram (Stefanus Pramono-red), saya diminta harus dapat lebih dari media-media lain terkait berita Harun Masiku. Saya menghubungi sumber-sumber saya di berbagai lini, KPK, PDIP dll apakah benar itu operasi tangkap tangan menyangkut dengan Sekjen PDIP Hasto Kristianto, kata Linda Trianita di YouTube Bocor Halus Politik.

Waktu itu yang tertangkap, ada Saiful Bahri, Doni Tri Istikomah mereka ikut di ciduk KPK, terus Wahyu Setiawan komisioner KPU ada Tio anggota Bawaslu. Kemudian disitu ada ternyata derama soal penangkapan.

Deramanya adalah Harun Masiku yang harusnya ditangkap saat itu juga, ternyata dibilang tidak ada di Indonesia. Narasi pemerintah, KPK waktu itu release ada satu tersangka yang tidak kami tahan karena berdasarkan data perlintasan imigrasi Harun Masiku belum kembali ke Indonesia.

Data perlintasan terakhir dia (Harun Masiku -red) keluar ke Singapura pada tanggal 16 Januari 2020 dan memang kita punya data juga bahwa pada 16 Januari 2020 itu Harun Masiku membeli 3 (tiga) tiket Garuda atas nama dia sendiri pada pagi hari, jam 7, Jam 11 sama Jam 9.

Dia (Harun Masiku-red) berangkat pesawat yang jam 11 itu, karena info yang kami peroleh paginya itu dia mampir dulu ke Sutan Syahrir 11a (tempat Sekjen PDIP-red). Dari situ berangkat jam 9an dannaik Garuda Jam 11, setelah itu dia kembali ke Jakarta ke esokan harinya, itu data kita peroleh.

Dia juga sama beli 3 (tiga) tiket, ada Batik Air, ada Line Air Class Bisnis, Batik Air nya dua dengan berbeda jam, dia flight dari Change Airport, sore sekitar Jam 4 atau 5 dia tiba di Sukarno Hatta Airport.

Waktu itu kita sudah dapat manifest dia duduk di 3C kalau tidak salah ada di Majalah Tempo Edisi Januari 2020. Karena mas Pram belum puas, bisa ga kita dapat fotonya atau videonya. Akhirnya kita mencari lalu dapatlah cctv Harun Masiku melintas di Terminal 2 Sukarno Hatta.

Kami verifikasi kepada orang – orang yang pernah melihat Harun Masiku dan memang itu Harun Masiku, cek ke KPK, dan memastikan lagi kronologinya. Dia di Indonesia ngapain saja. Dan disitu mendapat perlakuan istimewa sebenarnya di bandara itu.

Ada orang yang berseragam menjemput dia, menghampiri dia, biasanya kalau kita warga biasa pasti kita melintas imigrasi sendiri, scan. Dia nggak, dia didampingi petugas yang berseragam, dia ditemani sampai keluar dan disitu dia naik silver berd.

Disitu ada kejanggalan, kita cek siapa Harun Masiku, saya mengumpulkan data dia tinggalnya di Thamrin Residences Apartemen. Waktu itu saya sama Devi Ernies, kami ke Tamrin Residence. Pas wawancara dengan pengelola, Harun Masiku nunggak IPL selama 3 bulan.

Jadi kalau dia beli tiket sampai 3 tiket, Garuda, Line Air, Class Bisnis, Batik Air tetapi ternyata apartemennya tidak bayar. Waktu itu sudah ada mobil dia yang di segel KPK. Lalu ada pengumuman dari KPK menemukan mobil Harun Masiku. Itu kan mobil yang pernah di temukan majalah Tempo.

Apa yang terjadi, Sekjen PDIP baru saja di tetapkan sebagai tersangka oleh KPK beberapa hari yang lalu. Diawal kita menduga Hasto Kristianto ikut menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Cuman waktu itu KPK tidak menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka.

Karena waktu itu pimpin KPK ada Lili Pinta Uli, Alexander Marwata, Nawawi. Memang siapa yang berani tetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka, masih jauhlah Hasto terungkap dalam gelar perkara KPK.

Dengan komposisi pimpinan KPK seperti itu, kasus ini melempem. Pada tanggal 18 Desember 2024 penyidik melakukan ekspose atau LPP, komposisi pimpinan masih yang lama sama dengan ekspose 2020, bedanya Lili Pinta Uli sudah mundur dari KPK.

Mereka sikapnya sama tidak mau menaikkan kasus ini ke penyidikan dan tidak mau menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Tanggal 20 Desember 2024 ada serah terima pimpinan KPK baru. Setelah serah terima jabatan dari pimpinan yang lama ke pimpinan yang baru beberapa hari kemudian ada ekspose lagi disitu pimpinan sepakat menaikkan Hasto dan Dony sebagai tersangka.

Bahkan Hasto di jerat tidak hanya sebagai penyuap tapi juga ada pasal obstraction of justice.

Sumber: Bocor Halus Politik

Editor: Tim tc

KADIS Kebudayaan DKI Jakarta Tersangka Koruptor & Langsung di Tahan

0

Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta di Masukkan ke Mobil Tahanan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, (Kamis, 2/1/2025)

Jakarta, trans-cyber.id, — Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta Iwan Hendry Wardhana bersama Plt. Kepala Bidang Pemanfaatan berinisial MFM serta satu orang pihak swasta berinisial GAR sebagai vendor atau rekanan resmi di tetapkan sebagai tersangka dalam kasus Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Penetapan tersangka itu disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Patris Yusrian Jaya dalam konferensi pers di Gedung Kejati DKI Jakarta, Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (2/1).

Berdasarkan penetapan Surat Nomor TAP -01/M.1/Fd.1/01/2025. Sedangkan tersangka MFM berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor TAP-02M.1/Fd.1/01/2025 dan GAR berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : TAP-03M.1/Fd.1/01/2025.

Setelah di tetapkan sebagai tersangka, Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, Iwan Hendry Wardhana langsung di masukkan ke mobil tahanan kejaksaan tinggi DKI Jakarta dengan menggunakan baju tahanan.

Modus operandi yang dilakukan para tersangka adalah kegiatan sanggar fiktif untuk mencarikan anggaran, dana yang dicairkan melalui rekening sanggar fiktif kemudian ditarik kembali oleh tersangka dari pihak swasta berinisial GHR, dana tersebut diduga di pergunakan untuk kepentingan pribadi oleh kepala Dinas yang berinisial IHW dan Kepala Bidang Pemanfaatan berinisial MFM,

Tersangka GAR kini ditahan di rumah tanahanan negara (Rutan) Cipinang untuk 20 hari kedepan, sementara itu Iwan Hendry Wardhana dan MFM telah menerima panggilan dari penyidik. Ketiga tersangka dijerat tentang pasal pemberantasan tindak pidana korupsi.

“IHW, kemudian MFM dan inisial GAR, modusnya adalah bahwa tersangka IHW selaku selaku Kepala Dinas bersama-sama MFM bersepakat untuk menggunakan tim IO milik GAR dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pada bidang pemanfaatan Dinas Kebudayaan DKI Jakarta”, kata Aspidsus Kejati DKI Jakarta Syarif Sulaiman dalam keterangan persnya, Kamis (2/1).

Lebih lanjut Syarif Sulaiman mengatakan para tersangka bersepakat menggunakan sanggar – sanggar fiktif dalam pembuatan SPJ guna pencairan dana. Pembuatan SPJ tersebut telah masuk ke rekening sanggar fiktif dan kemudian ditarik kembali oleh tersangka GAR dan diduga digunakan bersama IHW, tutup Syarif Sulaiman.

(tc/tim)

Kasus Pemerasan Firli Bahuri Menjadi Kasus Persekongkolan di Polda Metro Jaya?

0

Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto (istimewa)

Jakarta, trans-cyber.id, — Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Firli Bahuri sudah ditetapkan sebagai tersangka atas tindak pidana pemerasan terhadap Mantan Menteri Pertanian Syahsrul Yasin Limpo sejak 23 November 2023 oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya.

Namun hingga kini status hukum manta ketua KPK itu tak kunjung di proses ke pengadilan. Bahkan Kepolisian Daerah Metro Jaya sama tidak melakukan penahahanan terhadap Firli. Penanganan kasus kejahatan seperti ini layak di sebut sebagai kasus persekongkolan kepolisian Daerah Metro Jaya.

Ada apa dengan penyidik Polda Metro Jaya tidak melakukan penahahanan terhadap pelaku kejahatan kalau bukan persekongkolan? Benar-benar memalukan, kata praktis hukum, Alfon kepada wartawan di Jakarta (Kamis, 2/1/2025).

Sebelumnya Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto kepada media mengaku akan menuntaskan kasus tersebut. “Tenang saja, nanti selesai,” kata Karyoto kepada wartawan, Rabu (20/11/2024).

Sementara Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak berkali-kali mengatakan pihaknya masih berkoordinasi dengan kejaksaan untuk melengkapi berkas perkara Firli.

“Di mana tim penyidik saat ini masih memenuhi petunjuk P-19 dan hasil koordinasi dengan JPU pada kantor Kejati DKI Jakarta. Progres penyidikan sampai dengan saat ini sangat baik dan tidak ada kendala maupun hambatan sama sekali. Koordinasi efektif terus dilakukan dengan JPU pada Kantor Kejati DKI Jakarta dalam rangka melengkapi berkas perkara dan komunikasi serta koordinasi berjalan dengan sangat baik sampai saat ini,” jelasnya pada 20 Nov 2024 seperti di kutip dari detik.com.

Mencederai Hukum dan Rasa Keadilan Masyarakat

Lambannya proses hukum Firli Bahuri sangat mencederai hukum dan rasa keadilan masyarakat. Bagaimana tidak, Kepolisian secara terang-terangan tanpa ada rasa malu-malu mempertontonkan buruknya kinerja institusi polisi terhadap kasus ini.

Satu tahun lebih lamanya seorang mantan Ketua KPK ditetapkan sebagai tersangka dibiarkan bebas berkeliaran. Ini adalah fakta penegakan hukum yang sangat memalukan dan membuat masyarakat semakin tidak percaya kepada Polri.

Selain memalukan, penanganan kasus ini juga jauh dari kata profesional dan rasa adil terutama terhadap Syahrul Yasin Limpo dan keluarga yang korban pemerasan sejumlah uang oleh Firli Bahuri. Parahnya lagi, lambannya penanganan kasus ini berdampak langsung terhadap anggaran negara dalam hal ini Polri.

Kecurigaan semakin kencang, sangat patut diduga kasus ini ada permainan tangan-tangan kotor oleh oknum atau orang tertentu. Kinerja Polda Metro Jaya semakin di pertanyakan publik.

Bagaimana kinerja polisi sebagai penagak hukum semakin buruk di mata rakyat dan tuduhan itu tidak dapat dipersalahkan.

Baru-baru ini, Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto kembali menyatakan sikap, kasus ini akan di tuntaskan dalam dua bulan kedepan bahkan beredar kabar akan dilakukan upaya penjemputan paksa.

Sebagaimana diketahui dalam beberapa panggilan penyidik Polda Metro Jaya terhadap Firli Bahuri tidak pernah di hadiri dengan berbagai macam alasan. Kredibilitas institusi Polri dalam hal ini Polda Metro Jaya di pertaruhkan.

Tontonan dan sandiwara penanganan kasus dan kriminal di Kepolisian Daerah Metro Jaya menjadi bahan tertawaan dan bahan olok-olok bagi masyarakat. Benar-benar memalukan dan merusak penegakan hukum.

Kompolnas Bungkam Tak Berguna

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang katanya sebagai sebagai eksternal kepolisian sama sekali diam dan tak berguna, hati nuraninya sama sekali tidak terlihat untuk mendorong kasus ini.

Firli Bahuri yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sejah November tahun 2023 lalu, Kompolnas sama sekali tidak memberikan perhatian apapun dalam kasus ini.

Seperti biasa, “No Viral No Justice” dalam istilah netizen. Karena belum di viralkan Kompolnas diam saja dan sama sekali tak berguna, kemungkinan-kemungkinan juga menjadi berkembang. Apakah ada persekongkolan besar diantara Kompolnas dan kepolisian?

Kredibilitas dan kinerja dua instansi ini sangat dipertanyakan dan diragukan, sesungguhnya masih adakah penegakan hukum di institusi Polri?(trans-cyber.id)

Natasya Mahasiswa Yogyakarta di Siram Air Keras Oleh OTK

0

Foto Natasya Hutagalung (24) mahasiswi korban penyiraman air keras oleh orang tak di kenal (istimewa)

Yogyakarta, trans-cyber.id, — Di kutip dari laman media sosial Facebook, seorang mahasiswi di Yogyakarta NH (24) asal Kecamatan Tumbang Titi menjadi korban penyiraman ACID, pada Selasa (24/12/2024) malam. Akibatnya, Tasya mengalami luka parah di wajah, mata, dan tubuhnya.

Tante korban Tarida Hutagalung (38) menceritakan, insiden itu terjadi ketika korban Tasya tengah bersiap untuk mandi di kamar mandi kosan yang berada di luar kamar.

Temannya bernama Maya, yang tadinya ingin ikut mandi, masih berada di kamar, sementara Tasya pergi lebih dahulu menuju kamar mandi. Tanpa diduga, sebuah serangan kejam terjadi.

Seorang pelaku yang mengenakan masker dan bersembunyi dalam kegelapan, tiba-tiba menyiramkan air keras ke wajah Tasya.

Air keras itu mengenai wajah dan mata Tasya dengan sangat dahsyat, menyebabkan luka yang sangat serius dan diperkirakan akan mengancam penglihatan Tasya.

Kejadian tersebut langsung membuat geger teman-teman kostnya termasuk Maya yang segera memberitahukan keluarga Tasya.

Foto Korban penyiraman saat dalam penanganan medis stelah korban di siram air keras oleh orang tak di kenal (tc/fb)

Saat ini, Tasya tengah mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Sardjito Yogyakarta. Dokter yang menangani mengatakan bahwa mata Tasya kemungkinan besar akan mengalami kebutaan akibat luka bakar yang sangat parah di bagian tersebut.

Keluarga Tasya yang telah tinggal lebih dari 30 tahun di Natai Panjang, Ketapang dalam keadaan terpukul dengan kejadian tersebut.

Keluarga berharap pelaku segera ditangkap dan dihukum setimpal sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.

Tarida menyatakan bahwa pihak keluarga sudah melapor ke kepolisian di Yogyakarta. Namun, hingga kini pelaku masih belum ditemukan.

Tarida, yang menulis postingan di media sosial untuk meminta dukungan publik, mengungkapkan bahwa Tasya sudah mulai bisa diajak berbicara, meskipun kondisinya sangat mengkhawatirkan.

Tasya sempat memberikan sedikit keterangan kepada keluarganya, menyebut bahwa pelaku adalah seorang pria dengan kulit putih, berbadan pendek. Semoga kesehatan Tasya cepat pulih dan kembali normal seperti sediakala dan pelakunya cepat di tangkap. (Red)

5 Pelaku Pengeroyokan Berhasil Diamankan Polres Tegal Kota

0

Polres Tegal Kota Berhasil Diamankan Pelaku Pengeroyokan (foto: Siti A)

Kota Tegal, trans cyber.id, – Polres Tegal Kota menggelar Konferensi Pers terkait penangkapan 5 orang pelaku tindak pidana pengeroyokan di Loby Mapolres, Rabu (18/12/2024).

Wakapolres Tegal Kota Kompol Yulius Herlinda mengatakan, pihaknya berhasil mengamankan 5 orang tersangka pelaku pengeroyokan yang terjadi di Kota Tegal.

“Kami telah berhasil mengamankan para tersangka pelaku pengeroyokan yang sempat viral di media Sosial (Medsos). Mereka berhasil kita amankan, berkat kerja keras tim dari Satreskrim berdasarkan laporan korban dan bukti-bukti serta informasi masyarakat,” kata Wakapolres.

Wakapolres menerangkan, kasus tersebut terjadi pada hari Kamis, 12 Desember 2024, sekitar pukul 17.00 WIB di obyek wisata pantai MJ, Kelurahan Muarareja, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal dengan korban Sdr. MAA (26) warga Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal.

“Seperti kita lihat bersama, kami juga sudah  berhasil mengamankan 5 orang tersangkanya. Yakni Sdr. KRN (42 Th) Kota Tegal, Sdr. RAK (26 Th) Kota Tegal, Sdr. NS (22 Th) Kab. Brebes, Sdr. MFI (21 Th) Kab. Brebes, Sdr. FBS (16 Th) Kota Tegal,” terang Wakapolres.

Saat ini, lanjutnya, 4 orang dari para tersangka sudah kita tahan guna penyidikan lebih lanjut, sedangkan FBS (16) tidak kita tahan karena dibawah umur.

“Untuk pemicu kejadiannya, diduga akibat permasalahan bon dalam proses rekrutmen Anak Buah Kapal (ABK),” imbuhnya.

Wakapolres menegaskan, untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya pihaknya menjerat para tersangka dengan pasal 170 KUHPidana tentang tindak pidana pengeroyokan. Dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun 6 bulan.

“Proses hukum terhadap para tersangka saat ini sudah berjalan, dan masih dalam tahap penyidikan,” pungkas Wakapolres.

(Siti aminah)

Kabag Ops Polres Solok Sumbar Tembak Mati Kasat Reskrim

0

Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar (©Istimewa)

Sumbar, trans-cyber.id, – Kasus polisi tembak polisi lagi-lagi terjadi di Polres Solok Sumatera Barat. AKP Ulil Riyanto Anshari selaku Kasat Reskrim dikabarkan ditembak Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar.

Korban di tembak di parkiran Polres Solok Selatan, Sumatera Barat. Penembakan itu diduga terjadi setelah Satreskrim menangkap seseorang terkait kasus dugaan tambang ilegal dan tengah dilakukan pemeriksaan.

Hingga berita ini dimuat, pihak Kepolisian daerah Sumatera Barat belum menjelaskan secara kongkrit apa motif penembakan tersebut.

Kapolda Sumatera Barat (Sumbar) Irjen Suharyono menyampaikan, Dadang melepaskan tembakan ke Ulil dari jarak dekat. Salah satu peluru diketahui mendarat ke kepala korban.

“Yang dilakukan oknum ini diduga melakukan tembakan, diduga kuat melakukan tembakan dari jarak dekat terhadap korban yang akhirnya korban meninggal dunia,” tutur Suharyono kepada wartawan, Jumat (22/11).

Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang diduga sebagai pelaku langsung menyerahkan diri Jumat, 22 Nov 2024.

Dari foto yang beredar AKP Dadang Iskandar terlihat menunduk dengan tangan terborgol kabel ties dan mengenakan baju warna oranye serta didampingi dua anggota provost yang diduga didalam suatu ruangan pemeriksaan.

Jenazah Ulil dibawa ke RS Bhayangkara Kota Padang dan pelaku telah menjalani pemeriksaan secara intensif.

“Memang untuk awal ini sebenarnya kami belum merilis, kecuali menyampaikan dugaan, karena kita sedang prosesi untuk pengantaran jenazah ke Makassar. Sehingga pada awal ini pastinya juga kami sampaikan, juga mengingat media pastinya juga masyarakat membutuhkan informasi yang akurat terkait dengan hal ini,” kata Suharyono menandaskan. (Red)

Bea dan Cukai Halim Operasi Rokok Non Cukai di Jakarta Timur

0

JAKARTA, TransCyber.id, – Maraknya pedagang rokok non cukai di Jakarta telah berdampak luas terhadap perokok. Secara khusus pelajar dan anak-anak muda diduga telah mengalami peningkatan. Selain itu perdagangan rokok non cukai juga akan berdampak terhadap perdagang rokok legal (rokok ber-cukai-red).

Berdasarkan informasi yang didapat dari berbagai sumber, hari ini Senin (30/9/2024) Bea Cukai dari kantor Halim Perdanakusuma melakukan razia rokok ilegal (non cukai) di wilayah Jakarta Timur.

Di kabarkan seorang pedagang rokok non cukai di kawasan Banjir Kanal timur diamankan petugas bea dan cukai Halim Perdanakusuma Kusuma. Operasi rokok non cukai itu dilakukan kerjama Bea dan Cukai Halim Perdanakusuma dengan Polisi Pamong Praja Jakarta Timur.

Hingga berita ini dimuat, terkait pedagang rokok non cukai yang diamankan belum diketahui perkembangannya. Apakah tetap ditahan pihak Bea dan Cukai atau sudah dibebaskan.

“Tadi ada razia dari Bea cukai Halim, itu pedagang (rokok non cukai) di BKT dibawa aparat dari Bea Cukai” kata seorang sumber di Cipinang yang tidak mau namanya disebut.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dilapangan, pihak yang diamankan adalah sosok anggota Sisikomas inisial Y.

Di ketahui perdagangan rokok non Cukai akhir-akhir ini lagi marak di beberapa wilayah di Jakarta. Maraknya perdagangan rokok non cukai ini diduga ada kerja sama bandar rokok dengan oknum-oknum aparat di beberapa wilayah di Jakarta.

Di Jakarta Timur misalnya, perdagangan rokok non Cukai ini diduga telah bekerja sama dengan oknum kepolisian di wilayah. Dari informasi bandar rokok memberi setoran ke oknum polisi di wilayah hukum polres Jakarta Timur.

“Dia sudah koordinasi dengan aparat, setoran 3-5 juta perbulan” kata sumber yang namanya tidak mau ditulis.

Seperti diketahui sebelumnya, puluhan jenis merek rokok non Cukai banyak beredar di beberapa titik di wilayah di Jakarta, dari kabar yang beredar rokok-rokok tersebut dikirim dari wilayah Jawa Timur.

Rokok-rokok berbagai jenis dan merk itu dijual dengan harga relatif murah membuat perokok di Jakarta Timur berbondong-bondong untuk membelinya.

“kita merasa terbantu dari harga mas, kalau rokok-rokok yang diwarung kan mahal, kalau ini kan (rokok non Cukai-red) murah” kata seorang pemberi di Jakarta Timur (Sabtu, 28/9/2024) lalu.

Sementara Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 109/2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang tarif Cukai hasil tembakau, berupa sigaret, ceritain, rokok daun, atau klonot dan tembakau iris.

Berdasarkan aturan tersebut, perdagangan rokok non cukai dinilai merupakan pelanggaran hukum dan perundang-undangan yang berdampak terhadap pendapatan atau kerugian keuangan negara. Bukan hanya itu saja, maraknya perdagangan rokok non cukai akan sangat berdampak terhadap industri rokok yang legal serta berpotensi meningkatkan perokok aktif dari berbagai kalangan usia.***

Seorang Pemuda di Jakarta Barat Menjadi Korban Oknum Anggota Polisi, Rp 50 Juta Raib

0

JAKARTA, TranCyber.id, – Makmurdin Muslim (27) seorang pemuda asal Kembangan Jakarta Barat diduga ditipu oknum anggota Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Polda Metro Jaya berinisial Bripda W.

Modusnya korban dijanjikan pekerjaan sebagai teknisi di PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan syarat menyetorkan uang sebesar Rp 50 juta.

Arif, sapaan akrab Makmurdin, telah melaporkan kasus yang menimpa dirinya itu ke Polda Metro Jaya berdasarkan laporan nomor: LP/B/5462/IX/2024/SPKT/POLDA METRO JAYA.

“Saya datang ke Polda membuat laporan agar kasus ini terang, agar kasus ini dapat diadili sebagaimana mestinya,” kata Arif saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (13/9/2024).

Dugaan penipuan ini berawal dari informasi lowongan pekerjaan di PT KAI yang disampaikan Bripda W melalui teman istrinya, Ajeng. Karena tergiur dengan tawaran tersebut, Arif dan Ajeng kemudian bertemu dengan Bripda W pada 5 Mei 2024.

Dalam pertemuan itu, Bripda W menjanjikan Arif akan diterima sebagai teknisi di PT KAI dengan syarat membayar uang pelicin sebesar Rp 50 juta dan Arif pun menyanggupi dan melakukan pembayaran tiga tahap.

Pembayaran pertama sebesar Rp 25 juta dilakukan saat pertemuan itu. Kemudian, ia mentransfer Rp 15 juta pada tahap kedua dan Rp 10 juta pada tahap ketiga.

“Kerugian saya Rp 50 juta, tiga kali transfer di bulan Mei, Juli, sama Agustus,” ungkap Arif. Sebelumnya Arif dijanjikan akan menjalani diklat sebagai teknisi di PT KAI pada akhir Juli 2024, dengan iming-iming gaji sebesar Rp 8-10 juta per bulan.

Namun, hingga waktu yang dijanjikan, Arif tidak mendapatkan kepastian dari Bripda W. Kecurigaan Arif semakin kuat ketika ia mendatangi kediaman Bripda W di Serpong, Tangerang Selatan. “Saya cari tahu keberadaannya. Kesaksian RT-nya bilang rumah ini sudah diambil alih sama korban (penipuan) sebelumnya,” jelas Arif.

Hingga saat ini, uang sebesar Rp 50 juta yang sudah di transfer korban kepada Bripda W belum kembali. (Red)

Direktur Tindak Pidana Narkoba Mabes Polri Masuk ke Pusaran Tambang Timah

0

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol. Mukti Juharsa memberikan keterangan kepada wartawan di Jakarta, Rabu (13/3/2024). (Foto:Antara/Laily Rahmawaty/aa).

Jakarta, TransVyber.id, – Siapa sangka Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Pol Mukti Juharsa terseret dalam kasus dugaan korupsi Timah yang secara terang-terangan dijalankan?

Sebagaimana dalam kasus tersebut Mukti dikabarkan sebagai admin grup  WhatsApp (WA) bernama ‘New Smelter’, untuk memuluskan tindak pidana korupsi izin usaha pertambangan PT Timah Tbk, yang merugikan negara hingga Rp300 triliun itu.

Dugaan keterlibatan Brigjen Mukti itu diungkapkan oleh General Manager PT Timah Tbk Ahmad Samhadi, yang hadir sebagai saksi. Menurut Samhadi, Mukti adalah admin group WhatsApp (WA) itu ketika masih berpangkat Komisaris Besar atau Kombes pada 2016.

Kasus-kasus besar yang melibatkan oknum-oknum anggota kepolisian sudah bukan rahasia umum lagi di negeri ini. Dengan kata lain, diyakini banyak oknum-oknum polri yang terlibat diberbagai aktifitas bisnis kotor alias ilegal, “tidak dilihat mata tapi dilihat hati” demikian di istilahkan.

Berulangkali kasus-kasus besar yang melibatkan perwira-perwira tinggi polri diungkap tidak pernah memberikan efek jera untuk perbaikan institusi penegak hukum itu. Bahkan terkesan banyak yang ditutup-tutupi, demikian disampaikan salah satu eks anggota Polri di Jakarta (Minggu, 25/8/2025).

Lebih lanjut mengatakan secara terang-terangan, “secara struktural oknum-oknum anggota polisi itu banyak bermain bisnis gelap, kalau ga percaya coba saja ke pengusaha-pengusaha itu, tanyakan saja siapa-siapa oknum-oknum polisi yang datang kemereka, dari ketahuan semua kok” terangnya.

“lihat aja, seorang Direktur Tindak Pidana Narkoba pangkat jenderal bintang satu, apakah itu bukan suatu fakta yang memalukan, tapi apakah Polri mau mengevaluasi, kita lihat saja nanti, tapi saya yakin itu tidak terjadi (evaluasi – red), ungkap purnawirawan polri itu.

Siapa Brigjen Mukti Juharsa

Mukti Juharsa alumni Akademi Kepolisian (Akpol) Tahun 1994 satu Angkatan Ferdy Sambo. Lahir di Jakarta 12 November 1971 dan banyak bertugas di kesatuan Reserse Polri.

Pernah menduduki sejumlah jabatan strategis di kepolisian mulai Kasat reskrim hingga wakapolres. Dua tahun lulus Akpol, Mukti langsung menjabat sebagai Kapolsek Bolaang, Sulawesi Utara (Sulut). Kasat Reskrim Polres Minahasa (1998), Kasat Reskrim Polres Menado (2000), Kanit I Sat I Dit Resktim Polda Sulut (2002), Kasat Samapta Polres Sanger Talaud (2003), Kasat Narkoba Polrestabes Padang (2005), Kasat Reskrim Polrestabes Padang (2006), Wakapolres Bukittinggi (2008).

Pada 2014 dia menjabat sebagai Kapolres Berau Kaltim (2012), Kapolres Kutai Kartanegara (2014), Wakapolres Tangerang Kota (2016), Wakapolresta Tangerang Banten (2016), Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kepulauan Babel (2016), Kasubdit V Dit Tipiter Bareskrim (2019).

Mulai dikenal saat menjabat sebagai Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya (2020). Promosi jabatan dan kenaikan pangkat menjadi Brigadir Jenderal (Brigjen) dengan jabataan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri (2023).

Otak Penangkapan Irjen Teddy Minahasa

Nama Mukti menjadi perhatian dalam kasus peredaran narkoba kelas ‘kakap’ yang menyeret Irjen Pol. Teddy Minahasa pada 2022.

Mukti Juharsa tercatat pernah mengultimatum bandar narkoba Kampung Bahari di Jakarta Utara, Alex Alrbert alias Alex Bonpis, agar menyerahkan diri. Hasilnya adalah Alex ditangkap dan rencananya akan dimiskinkan setelah putusan pengadilan. Bandar narkoba itu ternyata sebagai pembeli satu kilogram sabu yang diduga jaringan Teddy Minahasa.

Sekarang namanya diseret dalam kasus timah yang merugikan negara 300triliun yang dalam beberapa pemberitaan menerima uang haram Rp 300 miliar dalam kasus tersebut, itulah akhir prestasi yang sedang diberitakan diberbagai media saat ini. (Red)

Bunda Maya IBN Jalani Sidang Mediasi di PA Depok

0

Bunda Maya IBN didampingi PH di PA Depok (Kamis, 7/8/2024)

Depok, TransCyber.ID, – Maya Agustini atau lebih dikenal bunda Maya IBN menghadiri undangan mediasi di Pengadilan Agama Depok Kamis, (7/8/2024) setelah Wisnu Wijayanta suaminya mengajukan gugatan cerai talak terhadap dirinya.

Walaupun selama 10 bulan lamanya ditinggal suami tercintanya bunda Maya masih terlihat keinginannya untuk memperbaiki hubungan prahara rumah tangganya dengan suami yang dinikahinya 23 tahun silam itu.

Hal itu terlihat dari kedatangannya untuk menghadiri undangan mediasi di Pengadilan Agama Depok hari Kamis (7/8). Dalam proses mediasi yang dilangsungkan diruang mediasi, bunda Maya bertemu langsung dengan suaminya Wisnu Wijayanta setelah 10 bulan lamanya meninggal dirinya tanpa ada kabar.

Dari pantauan media, bunda Maya IBN terlihat sedikit linglung setelah ketemu dengan suami setelah ditinggal selama 10 bulan. Dari informasi yang didapat terhadap suaminya Wisnu Wijayanta buda Maya IBN berjuang keras untuk mempertahankan untuk rujuk dengan sosok suami yang dinikahinya 23 tahun silam itu.

“Pada prinsipnya, beliau (bunda Maya-red) berusaha keras untuk mempertahankan hubungan rumah tangganya dengan sang suami, dan saya setuju dengan itu” kata pengacaranya.

“Tadi dihadapan hakim mediator beliau telah menceritakan semua permasalahan rumah tangganya, kita berharap niat baik dan komitmen untuk rujuk dari bunda Maya terhadap suaminya dapat menjadi masukan dan pertimbangan oleh majelis nanti” kata pengacaranya penuh harap.

Bagi bunda Maya, perjalanan rumah tangga dengan sang suami merupakan perjalanan hidup yang sangat berharga, masalah perbedaan pendapat baginya adalah hal biasa.

“Sebagai istri saya sangat membutuhkan sosok suami sebagai imam dalam rumah tangga, makanya saya datang kesini mau menyampaikan niat baik saya kepada suami, ayo kita saling memperbaiki” kata sosok perempuan pemerhati anak itu.

Kata Maya, semoga setelah mediasi tadi, hati suami saya bisa berubah, sehingga kedepan kita ada kesempatan untuk lebih baik lagi sebagai pasangan”.

Walaupun dalam proses mediasi tadi belum ada kesempatan rujuk, saya percaya hakim di pengadilan ini bisa memberikan keputusan yang terbaik nantinya, karena saya percaya perceraian itu sesuatu yang tidak dikehendaki Allah”, kata Aktivis Komnas Anak Indonesia itu.

Seperti diketahui, proses mediasi berlangsung hampir 2 jam lamanya. Selama proses mediasi berlangsung antara kedua pihak lebih banyak memperbincangkan hal-hal yang terjadi dimasa lalu. Sehingga proses mediasi menjadi alot dan tujuan mediasi tidak berjalan secara maksimal.

Wisnu Wijayanta selaku suami lebih banyak menrceritakan tentang kekurangan-kekuarang istrinya dimasa lalu. Selaku seorang laki-laki dan suami seorang perempuan saya merasa kurang elok, kata pengacara Bunda Maya IBN.

“cerai boleh-boleh saja, tapi sebagai laki-laki dan suami dari seorang perempuan bahkan dilahirkan seorang ibu (perempuan) kurang etis menyalahkan pihak perempuan saja, rumah tangga itukan dua pihak (laki-laki dan perempuan) artinya kesalahan dalam rumah tangga tidak etis hanya dibebankan kesatu pihak apalagi kalau hanya tujuan untuk cerai” pungkas Edward Sihotang, SH.

Dilain sisi, bunda Maya IBN juga terlihat, merespon penyataan-pernyataan yang dilontarkan suaminya itu dengan menyampaikan tanggapan-tanggapan yang sama saling membela diri dan pembenaran masing-masing.

Hakim mediasi, Kosidah, S.H, M.Si, menyatakan tidak ditemukan kata sepakat untuk rujuk diantara para pihak, minggu sidang dilanjutkan masuk pada pokok perkara.

Semoga melalui proses persidangan kedepannya, para pihak dapat rujuk kembali sehingga rumah tangga yang mawadah warahmah dapat terwujud diantara pasangan ini. (Rm)

Oknum Kadis Kab. Bogor diamankan KPK Dalam Kasus Pemerasan ?

0

Jumat, 26 Juli 2024| 09:57 Wib

Bogor, TranCyber.id, – Asmawa Tosepu Pj. Bupati Bogor menyebutkan salah satu kepala dinas di Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, turut diamankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus pemerasan.

“Kasusnya pemerasan, satu orang sopir, dan empat orang PNS. Satu di antara PNS itu ada kepala dinas, hanya masih dicari tahu siapa,” kata Asmawa.

Ia mengaku masih melakukan penelusuran mengenai kasus pemerasan yang melibatkan empar orang ASN itu.

“Kita lihat dulu, seperti apa konstruksinya, apakan bagian dari pelaku, nanti diungkap. Pasti aparat penegak hukum akan mengungkap ini secara terang benderang,” ujarnya.

Sebelumnya, juru bicara KPK Tessa menyampaikan, pada Kamis pagi pihaknya menerima laporan mengenai seseorang berinisial YS yang mengaku pegawai KPK dan melakukan pemerasan kepada seorang pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.

“Tim mengamankan orang dimaksud di rumah makan Mang Kabayan di Kabupaten Bogor sekitar pukul 13.30 WIB,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis.

Pejabat tersebut dimintai sejumlah uang oleh YS dan atas laporan itu KPK menurunkan tim yang terdiri dari penyelidik, penyidik dan inspektorat untuk memastikan apakah orang tersebut benar-benar merupakan pegawai KPK atau bukan.

Tim KPK kemudian memastikan bahwa orang tersebut telah menerima uang dari pihak pelapor dan langsung menangkap YS pada sekitar pukul 13.30 WIB.

Tim KPK kemudian membawa YS menuju kediamannya di Perumahan Villa Bogor Indah di Kota Bogor dalam rangka pengumpulan barang bukti.

Dalam kegiatan tersebut, penyidik KPK menyita uang Rp300 juta, satu unit ponsel merek iPhone dan satu unit kendaraan merek Porche warna putih.

Tim selanjutnya membawa YS ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan klarifikasi lebih lanjut

“Dari hasil klarifikasi tersebut, didapat kesimpulan sementara bahwa orang tersebut bukan merupakan pegawai KPK dan hanya beroperasi sendiri,” ujar Tessa.

Pihak KPK selanjutnya akan menyerahkan YS beserta uang, barang dan kendaraannya kepada pihak kepolisian dalam hal ini Polres Bogor untuk diproses lebih lanjut. (***)

Tim Patroli Perintis Presis (TP3) Polres JakBar Amankan 10 Rejama

0

Sabtu, 20 Jul 2024 22:28 WIB

Polisi amankan remaja hendak tawuran di Jakbar. (Dok. Istimewa)

Jakarta, TransCyber.id, – Beberapa bulan terakhir ini aksi tawuran marak terjadi di beberapa wilayah Daerah khusus Jakarta. Sabtu (20/72024) Tim Patroli Perintis Presis (TP3) Polres Jakarta Barat amankan 10 (sepuluh) anak rejama yang diduga mau melakukan aksi tawuran di Jalan Raya Mangga Dua Raya, Taman Sari, Jakarta Barat.

Peristiwa tersebut bermula dari laporan adanya sekelompok pemuda yang merencanakan aksi tawuran menggunakan senjata tajam di wilayah Jalan Mangga Dua Raya, Tamansari. Tim 1 TP3 segera merespons dan menuju lokasi.

“Setibanya di lokasi, kami menemukan segerombolan anak muda yang bersiap melakukan tawuran dengan membawa senjata tajam,” ujar AKBP M. Hari Agung Julianto dalam keterangannya, Sabtu (20/7/2024).

Tim Patroli Perintis Presisi segera melakukan pengejaran, penyisiran, dan penangkapan terhadap para remaja tersebut. Tim TP3 mengamankan beberapa senjata tajam yang diduga akan digunakan oleh para pemuda tersebut dalam aksi tawuran tersebut.

Para remaja yang diamankan langsung dibawa ke Polsek Tamansari Jakarta Barat untuk penanganan lebih lanjut. Agung menegaskan bahwa Polres Metro Jakarta Barat akan terus meningkatkan patroli dan pengawasan di wilayah rawan tawuran.

“Kami berkomitmen untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Jakarta Barat. Patroli dialogis dan respons cepat terhadap laporan masyarakat menjadi salah satu langkah yang kami ambil untuk mencegah aksi kekerasan seperti ini,” tambahnya. (Rm)

Apa Itu Kerugian Negara

0

Istilah kerugian negara selalu muncul dalam suatu peristiwa tindak pidana korupsi. Apa sebenarnya kerugian negara itu?

Kerugian negara menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 ayat 22,

“Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”

Berdasarkan uraian diatas tersebut, kerugian negara dapat dikatakan apabila telah terpenuhinya unsur-unsur kerugian negara sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (22).

Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi

“Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.”

Kerugian perekonomian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai. Kerugian perekonomian negara harus dipicu oleh suatu tindakan nyata yang mengakibatkan dampak signifikan terhadap negara dan masyarakat. 

Kerugian perekonomian negara dapat berdampak pada stagnasi proses penyelenggaraan negara, rendahnya penyerapan anggaran, dan terganggunya pertumbuhan investasi. 

Kerugian perekonomian negara baru dapat dibuktikan setelah unsur “kerugian keuangan negara” telah dibuktikan. 

Penulis : Sarah Sabrina Lubis (199612052018012002)

sense of crisis

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa kerugian negara telah terjadi apabila telah terpenuhinya unsur-unsur kerugian negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Kerugian Negara telah terjadi jika adanya pelaku/penanggung jawab kerugian yaitu bendahara, pegawai yang telah melakukan tindakan melawan hukum baik sengaja maupun karena lalai yang mengakibatkan terjadinya kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang jumlahnya nyata dan pasti serta tindakan melawan hukum yang dilakukannya tersebut memiliki hubungan sebab akibat dengan kerugian yang terjadi.

Apabila hanya dilihat dari pengertian kerugian Negara menurut Undang-Undang Perbendaharaan, besaran kerugian yang terjadi hanya dapat dinyatakan berdasarkan besaran “yang nyata dan pasti” telah timbul.

Pengertian tersebut berbeda dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa tindak pidana korupsi sebagai salah satu unsur perbuatan melawan hukum, merupakan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kata ‘dapat’ pada pengertian tersebut tentunya mengandung makna bahwa kerugian tidak hanya sebatas yang nyata dan pasti namun juga yang berpotensi timbul di kemudian hari.

Lantas, bagaimana sebenarnya implementasi dari penetapan kerugian negara itu? Siapa yang berhak menentukan besaran kerugian negara tersebut? Penulis berpendapat bahwa penyelesaian kerugian negara dinilai dari ada tidaknya unsur pidana. Apabila kerugian Negara tersebut ditimbulkan tidak berdasarkan dari unsur perbuatan melawan hukum atau kelalaian yang memiliki unsur pidana, maka penyelesaiannya dilakukan dengan cara:

  1. Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
  2. Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota. Tata cara tuntutan ganti kerugian negara/daerah diatur dengan peraturan pemerintah.

Apabila dalam pemeriksaan kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud ditemukan unsur pidana, penyimpangan keuangan yang memiliki unsur pidana disampaikan kepada aparat penegak hukum pusat seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kejaksaan. Apabila kerugian negara tersebut ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi maka kerugian dinilai tidak hanya berdasarkan yang “nyata dan pasti” namun juga seluruh potensi kerugian negara yang timbul.

Menurut UUD 1945, Pasal 23E ayat (1) “Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri”. Pada Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan juga menyatakan bahawa , ”Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945,” kemudian pernyataan ini dipertegas kembali pada Pasal 6 ayat (1) dinyatakan “Badan Pemeriksa Keuangan bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Akhirnya Pasal 10 ayat (1) menyatakan, ”Badan Pemeriksa Keuangan berwenang menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara”.

Referensi:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain

Potret Hukum

0

Pemilik Rental Mobil di Paksa Ikhlas Demi Keselamatan

Ilustrasi

JAKARTA, TRANS-CYBER.ID, – Kehadiran negara dalam memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada masyarakat masih jauh panggang dari api. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegakan hukum dinilai sebagai faktor utamanya.

Praktek penegakan hukum oleh aparat penegak hukum diduga masih kotor dan transaksional, tidak adanya transparansi juga diyakini menjadi penyebab utama tidak tercapainya penegakan hukum. Dengan kata lain wilayah penegakan hukum diduga masih dikuasai jaringan mafia dan maklar kasus (Markus).

Praktek – praktek kotor seperti ini sangat kental dan sudah sangat mengakar dimana-mana, sehingga ketidak pastian hukum telah memberikan dampak yang sangat luas terhadap sendi-sendi kehidupan bermasyarakat yang mengancam perekonomian dan sektor-sektor usaha lainnya termasuk keamanan dan ketertiban.

FSP (32) asal Ngemplak, Sleman, Yogyakarta yang berusaha dibidang rental mobil berasam rekannya menceritakan pengalamannya terkait ancaman yang dihadapinya saat menjalani usahanya itu.

FSP menceritakan, kisah temanya dari Jawa Barat yang merasa kecolongan, saat penyewa asal Pati membayar tunai untuk layanan sewa selama tujuh hari. Kecurigaan muncul ketika unit sewaan dua hari diam di tempat berdasarkan pemantauan GPS.

Ketika itu, rekannya langsung mendatangi lokasi sesuai titik GPS berhenti. Saat tiba di sana, warga setempat bukan memberinya arahan, melainkan memintanya pulang ke rumah dengan alasan keselamatan.

“sudah ikhlaskan saja (mobilnya), daripada Anda nggak selamat. Ya, memang semengerikan itu daerah situ,” ujar FSP kepada CNN Indonesia, dikutip dari detikcom (25/6).

Keluhan yang sama juga dikeluhkan pengusaha rental mobil AD (37) di Sleman, Yogyakarta, dia mengatakan, Pati bukan satu-satunya daerah yang patut diwaspadai. Sebab, ada daerah lain yang statusnya juga sama.

AD bersama rekan seprofesinya mengaku telah mengantongi beberapa daerah yang penduduknya patut diwaspadai.

“Sebenarnya banyak menurut saya dan teman-teman (pengusaha rental), tapi suatu kebetulan ada kasus, akhirnya yang jadi kambing hitam Sukolilo, Pati,” kata AD.

Kasus ramai diberbagai pemberitaan media dan diyakini melalui berbagai pemberitaan, kasus ini sudah sampai ke aparat penegak hukum. Akan tetapi sikap dan respon aparat penegak hukum terlihat kurang serius.

Berbeda dengan kasus-kasus lainnya yang langsung mendapat atensi dan perhatian dari aparat, sementara walaupun ada keterangan pengakuan yang sangat serius dalam kasus ini, yaitu adanya daerah atau orang tertentu yang harus diwaspadai dan adanya penyataan ancaman secara tidak langsung kepada korban yang menyatakan “sudah ikhlaskan saja (mobilnya), daripada Anda nggak selamat. Ya, memang semengerikan itu daerah situ,”.

Bagitulah potret aparat penegak hukum di negeri ini, walaupun masyarakat sudah memberikan informasi, atau bahkan melaporkan berbagai peristiwa kasus hukum ke institusi penegak hukum tidak ada jaminan kepastian hukum yang didapat.

Ada apa dengan aparat penegak hukum negeri ini, mungkin ada benarnya, untuk jaminan dan kepastian hukum di negeri ini masyarakat tidak cukup hanya memberikan informasi dan dan melaporkan semata, tetapi mungkin juga harus memberikan uang atau bentuk batang dll.

Editor: Redaksi| Berbagai Sumber.

Load More