Presiden Prabowo Subianto Berikan Amnesti dan Abolisi terhadap 2 Terpidana, Thomas Trikasih Lembong dan Hasto Kristiyanto, Kamis (31/7/2025)
JAKARTA, trans-cyber.id, — Kasus Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto dan Eks Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong yang sempat mengguncang dunia hukum dan peradilan Indonesia “Inkracht” ditangan pemerintah.
Melalui keterangan pers, Kamis (31/7/2025) Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Agtas dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sufmi Dasco Ahmad didampingi anggota DPR RI dan pejabat Pemerintah menyampaikan terkait amnesti dan abolisi terhadap sejumlah narapidana.
Dari ribuan narapidana yang diberikan amnesti dan abolisi, sosok Politisi PDI-P Hasto Kristiyanto dalam perkara gratifikasi dan perintangan penyidikan (Obstruction of justice) yang di vonis 3.5 tahun masuk dalam daftar amnesti dari Presiden Prabowo Subianto.
Tidak kalah menariknya dengan Thomas Trikasih Lembong yang di vonis dalam perkara tindak pidana korupsi terkait impor gula yang telah divonis pada pengadilan Tipikor Jakarta beberapa waktu lalu juga masuk daftar abolisi dari sekian daftar nama yang di sampaikan pemerintah melalui Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Agtas.
Adapun amnesti dan abolisi merupakan dua hak prerogatif yang melekat kepada presiden dalam sistem hukum di Indonesia. Dimana secara umum amnesti dapat diberikan oleh presiden kepada seseorang.
Berdasarkan beberapa case pemberian amnesti sering diberikan kepada seseorang dalam kasus-kasus politik yang besar seperti rekonsiliasi nasional, dan menghapuskan seluruh akibat hukum dari suatu tindak pidana yang didakwakan.
Sementara abolisi, diberikan secara individual dalam upaya menghentikan proses hukum yang sedang berjalan, dan ditujukan untuk kasus-kasus tertentu yang memerlukan pertimbangan khusus.
Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas, Wakil Ketua DPR-RI, Sufmi Dasco Ahmad didampingi anggota DPR RI , Kamis (31/7/2025)
Berikut adalah perbedaan utama antara amnesti dan abolisi:
Amnesti Pemberian pengampunan oleh presiden baik kepada individu maupun kelompok yang biasanya berkaitan dengan kasus-kasus politik atau rekonsiliasi nasional dengan menghapuskan seluruh akibat hukum dari tindak pidana, termasuk status kesalahan terpidana dengan tujuan untuk memulihkan perdamaian, rekonsiliasi, dan mengakhiri konflik. Biasanya proses ini melibatkan proses politik dan pertimbangan dari DPR.
Abolisi pemberian atau pengampunan yang diberikan oleh presiden secara individual melalui pertimbangan-pertimbangan khusus untuk setiap kasus yang mencakup penghentian proses hukum yang sedang berjalan, baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun peradilan dengan tujuan untuk memberikan pengampunan individu berdasarkan pertimbangan kemanusiaan atau keadilan yang spesifik. Proses ini melalui proses hukum yang lebih individual dan keputusan dibuat oleh otoritas hukum yang kompeten.
Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hukum terhadap amnesti dan abolisi adalah Undang-undang Dasar 1945 Pasal 14 yang dilakukan melalui proses dan pertimbangan politik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Dari keterangan pers yang disampaikan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) beberapa waktu yang lalu, maka pemberian amnesti dan abolisi terhadap Hasto Kristiyanto dan Thomas Trikasih Lembong telah memenuhi prosedural formal selanjutnya presiden akan mengeluarkan penetapan.
Joko Widodo didampingi kuasa hukumnya dihadapan penyidik di Mapolresta Solo, Rabu (23/7/2025) (Foto : Wartakotalive.com)
JAKARTA, trans-cyber.id, — Joko Widodo yang akrab dipanggil Jokowi mantan Presiden RI diperiksa di Mapolresta Solo terkait dugaan ijazah miliknya di Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada (UGM), Rabu (23/7/2025).
Pemeriksaan ini dilakukan sebagai buntut laporan balik Joko Widodo alias Jokowi atas dugaan lapor ijasah palsu terhadap dirinya oleh kelompok Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) di Mabes Polri beberapa waktu lampau.
Pemeriksaan kali ini Jokowi di periksa sebagai pelapor di Polda Metro Jaya atas dugaan tindak pidana dugaan ijazah palsu dan pencemaran nama baik.
Penyidik mempertanyakan Kasmudjo kepada Joko Widodo yang disebut-sebut sebagai dosen pembimbing skripsi Joko Widodo di Universitas Gajah Mada (UGM). Jokowi menjawab bahwa Kasmudjo yang ramai diperbincangkan publik memang benar adalah dosen pembimbingnya.
Namun sayang Joko Widodo tidak secara tegas menyebutkan posisi Kasmudjo sebagai dosen pembimbing skripsinya. Dalam pemeriksaan kali ini Jokowi dicecar 45 pertanyaan oleh penyidik terkait.
Dalam pemeriksaan kali ini, di kabarkan Joko Widodo membawa langsung ijazah asli aslinya dari ijazah SD hingga ijazah Universitasnya dari Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai bukti autentik atas laporannya yang tengah disidik di Polda Metro Jaya.
Kuasa hukum Joko Widodo Firmanto Laksana menyampaikan kliennya tidak saja kooperatif, tetapi juga siap menyerahkan seluruh dokumen pendukung termasuk ijazah asli dari SD, SMP, SMA, hingga Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) bila diperlukan.
Ia bahkan menyatakan kesiapan jika ijazah tersebut harus disita oleh penyidik sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
“Tentu bapak secara konsisten dari awal sudah berkomitmen dan akan diserahkan. Mekanismenya sesuai aturan yang ada,” ucap Firmanto.
Pemeriksaan ini bagian dari rangkaian penegakan hukum atas laporan yang dilayangkan oleh Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) dan beberapa pihak terkait tuduhan ijazah palsu dan pencemaran nama baik.
Rayyan Arkhan tim pacu jalur dari Desa pintu Gobang Kari viral di media sosial.
RIAU,trans-cyber.id, — Iven pacu jalur kuansing rayon III yang digelar di Pengean Kuantang Singingi di Riau mendadak viral di media sosial. Tradisi budaya lokal yang dikenal sejak abad ke-17 di Riau itu menjadi ramai diperbincangkan di berbagai media sosial nasional dan mancanegara negara.
Iven yang awalnya hanya ditargetkan 70 tim pacu mendadak membludak, lantaran aksi sosok bocah Rayyan Arkhan tim pacu jalur dari Desa pintu Gobang Kari viral di media sosial. Panitia terpaksa menambah jadwal kegiatan dari tiga hari menjadi empat hari (Jumat 4/7/2025 hingga Senin, 7/7/2025) karena pserta membludak menjadi 132 tim.
Aksi Rayyan Arkhan (11 tahun) atau yang akrab disapa Dhika itu diunggah di media sosial Tim sepak bola asal Perancis Paris Germain (PSG) dan menjadi sorotan dunia dari berbagai kalangan profesional.
Foto sosok Bocah Rayyan Arkhan yang viral hingga mancanegara
Dhika terpilih sebagai tim pandu pacu jalur Tuah Koghi Kubalang Ghajo Desa pintu Gobang Kari tahun 2025 mendapat sponsor dari seseorang dari bali sebentar Rp 5juta dan Boat dance kita group dari Jakarta sebesar Rp 20juta.
Viralnya Dhika menjadi fenomenal yang menggoncang dunia berbagai komentar terus membanjiri video-video Rayyan Arkhan di berbagai media sosial, apakah bocah perahu benar-benar pandai menyebarkan aura? Di balik tren TikTok yang viral, terdapat tradisi budaya yang indah—lomba perahu Pacu Jalur dari Indonesia.
Momen penuh keanggunan, kepercayaan diri, dan warisan yang kuat ini menarik perhatian dunia, mengubah penampilan seorang bocah lelaki menjadi simbol kebanggaan dan semangat global.
Saat bintang-bintang seperti Travis Kelce dan Diego Luna mengikuti tren ini, kami mengungkap makna sebenarnya di balik aura bocah perahu dan mengapa kisahnya penting. (Redaksi)
Bank DKI dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Daerah Khusus Jakarta (Foto : Berbagai Sumber)
JAKARTA, trans-cyber.id, — Tunggakan pembayaran Sewa Rusunawa di Jakarta dinilai menjadi beban yang sangat berat bagi jutaan warga Jakarta yang berpenghasilan rendah. Seperti dikutip dari laman Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) pada 22 February 2025 dengan judul : Tunggakan Sewa Rusunawa di Jakarta Mencapai Rp95 Miliar: Pemprov DKI Siapkan Sanksi Tegas.
Pemberitaan BPK RI itu dinilai tendensius, karena diyakini pihak BPK RI belum mengetahui bagaimana buruknya sistem pengelolaan Rusunawa yang harus dihadapi warga Jakarta yang hidup di Rusunawa di Jakarta.
“Sebaiknya terlebih dahulu BPK RI mengetahui dulu bagaimana buruknya pengelolaan Rusunawa di Jakarta selama ini, jangan asal ngomong, apalagi katanya dengan sanksi tegas segala, tu sama saja menebar teror ke rakyat miskin Jakarta” kata salah satu warga Rusunawa Marunda Jakarta Utara, Rabu (9/7/2025) memberikan komentarnya.
Lebih lanjut ia mempertanyakan BPK RI apakah sudah mengetahui keadaan ekonomi warga Jakarta yang menyewa Rusunawa yang berpenghasilan tidak layak untuk hidup dijakarta dengan mayoritas tidak berpenghasilan tetap. Jangan mentang-mentang dapat gaji besardari keringat rakyat, bicara jadi ngancam-ngancam rakyat gitu, cek dulu yang benar baru bicara” ucapnya tegas.
“Emang siapa BPK RI, toh pada banyak tikep uang rakyat juga, harunya mengerti dan tahu dulu baru bicara” katanya ketus.
Kalau berani, terkait tunggakan sewa sebesar itu Bank DKI dan pengelola Rusunawa dalam hal ini Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPRKP) Jakarta di audit dulu, jangan-jangan uang tunggakan itu di Korupsi, lalu dibebankan ke kita-kita rakyat miskin ini”, ucapnya sambil meminta namanya tidak dimuat.
Sebagaimana diketahui, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPRKP) Jakarta diwajibkan membuka Rekening di bank DKI sebagai syarat bagi calon penghuni tanpa aturan dan dasar hukum yang jelas.
Pembayaran sewa bukan ke pengelola dalam hal ini UPTRS dibawah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPRKP) Jakarta akan tetapi di potong langsung oleh pihak Bank DKI melalu rekening penyewa/penghuni. Konyolnya untuk mendapatkan bukti-bukti pemotongan sangat sulit didapat oleh penghuni – penyewa.
Disisi lain UPTRS selaku pengelola melayangkan surat-surat teguran terhadap penghuni/penyewa dengan menggunakan data gelondong yang diduga berbeda atau tidak sama dengan bukti pembayaran di Bank DKI, kasus seperti ini sudah terjadi bertahun-tahun lamanya.
Inikan menimbulkan persoalan, bagimana uang di rekening penghuni terpotong tetapi di pengelola muncul beban tagihan melalui surat, ini sama saja bentuk kejahatan, uang di kuras tapi tunggakan jalan terus, kata seorang warga rusun Jatinegara Jakarta Timur.
Karena tunggakan sewa ini menjadi momok bagi masyarakat penghuni/penyewa, masyarakat penghuni/penyewa mulai sadar dan bertanya-tanya. Apa dasar hukum yang mewajibkan penghuni/penyewa membuat rekening bank DKI sebagai syarat bagi setiap penghuni/penyewa sementara penghuni tidak pernah menerima bukti-bukti pembayaran secara resmi berdasarkan pemotongan bank DKI sebagai dasar membebankan sejumlah tunggakan kepada penghuni?
Ini permasalahan yang sangat sulit bagi penghuni/penyewa mentara disisi lain, seberapa banyak uang yang dipotong dari rekening penyewa/penghuni sulit didapat secara resmi. Patut diduga ini menjadi salah satu penyebab tidak terselesaikannya sewa tunggakan penghuni/ penyewa Rusunawa di Jakarta.
Intinya penghuni penyewa tidak mendapatkan hak-haknya secara taranparans sehingga untuk memperoleh sinkronisasi informasi/data antara bukti pembayaran sewa dari bak DKI dan dari pihak pengelola menjadi persoalan penghuni yang tidak pernah terselesaikan.
“untuk mendapatkan bukti pemotongan sewa dari bank DKI dan dari pihak pengelola tidak pernah didapatkan penghuni/penyewa secara resmi dan taransparan oleh sebab itu sebaiknya Pengelola UPTRS dan Bank DKI perlu di audit sehingga bisa terungkap data pembayaran masyarakat miskin yang menyewa Rusunawa di Jakarta” kata seorang penghuni di Rusun Pulo gebang yang meminta namanya tidak disebutkan (Rabu, 9/7/2025)
Lebih lanjut dia mengungkapkan, terkait permasalahan tunggakan Rusunawa ini sudah terjadi bertahun-tahun, tapi kok dibiarkan saja ya, (tidak dibenahi secara taransparan-red) ini sama saja meng-kambing hitam penghuni, seolah-olah penghuni tidak bayar” katanya dengan nada kesal.
“Kinerja Kepala Unit Pengelola Teknis Rumah Susun (UPTRS) benar-benar tidak berguna, mubasir, habis-habisin anggaran saja, buktinya untuk menwujudkan hunian yang baik dan nyaman saja tidak mampu, menurut saya jabatan-jabatan UPTRS itu dihapus saja, buang-buang anggaran mending uang-uang itu dijadikan modal rakyat miskin Jakarta, ketahuan” Katanya berpendapat.
Dari sumber-sumber informasi yang diterima media ini, intinya penghuni rumah susun sewa di Jakarta sudah haeus dibenahi sesegera mungkin, terutama meninjau ulang pemotongan sewa dan data pengelola demi tercapainya hak-hak penyewa secara mudah dan taransparan.
Pemotongan biaya sewa dan data laporan UPTRS perlu di audit, sehingga tunggakan sewa tidak menjadi fitnah bagi masyarakat penghuni.
Penyebab lain bengkaknya tunggakan sewa, juga terjadi dugaan dengan cara-cara korupsi oleh oknum-oknum pegawai, misalnya terkait daftar nama yang tidak terverifikasi sering menimbulkan utang bagi penghuni. Contoh kasus; Pada tahun sekian unit rusun terdaftar atas nama si A, lalu beberapa tahun kemudian Unit Si A ditempat oleh si B, lalu karena ada tunggakan si A, okeh oknum-oknum pengelola, tunggakan si A (atas nama pertama) dibebankan ke si B sebagai penghuni yang memperoleh SK resmi.
Kasus seperti ini banyak terjadi di rumah susun sewa pelaku-pelaku adalah oknum-oknum pengelola itu sendiri, tidak sedikit orang “miskin” jadi korban pemerintah oleh oknum pegawai juga, demikian juga pemerasan bisa terjadi pada saat proses pengajuan hunian yang syarat permainan dengan oknum pegawai dan orang tertentu yang sudah sama-sama pemain alias oknum calo.
Dimana berdasarkan dari beberapa rumor yang beredar dikalangan penghuni bisa deal-deal diangka puluhan juta rupiah.
Dugaan Praktik korupsi, kolusi dan nepotisme seperti ini sudah menjadi rahasia umum di lingkungan warga Rusunawa di Jakarta, termasuk proses melamar kerja sebagai Pekerja harian lepas (PHL) di Jakarta menjadi cerita-cerita sehari-hari secara khusus di wilayah Rusunawa secara umum di Jakarta, termasuk jatah-jatah, dan pemotongan operasional RT pun tak luput dari sorotan praktek KKN.
Jumlah penyewa/penghuni rumah susun sewa di Jakarta yang terus meningkat jumlahnya bukti bahwa kehidupan ekonomi rakyat Jakarta masih jauh dari standar ekonomi layak. Oleh sebab itu gubernur Jakarta, Pramono Anung sudah seharusnya memberikan perhatian yang serius terhadap tata kelola Rusunawa di Jakarta.
Dalam hal persoalan tunggakan Rusunawa di Jakarta, Gubernur Jakarta Pramono Anung diminta mengaudit Bank DKI dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPRKP) Jakarta untuk memastikan hunian Rusunawa Jakarta sebagai fasilitas hunian yang memberikan harapan hidup dan ekonomi bagi rakyat Jakarta yang berpenghasilan rendah.
Selain itu, langkah audit ini dapat dijadikan evaluasi dan upaya-upaya efisiensi terhadap anggaran terutama upaya-upaya mengurangi prakek-praktek korupsi. (Redaksi)
JAKARTA, trans-cyber.id, — Beberapa hari ini, Daerah khusus Jakarta dilanda banjir. Hampir seluruh wilayah Jakarta tempat pemukiman warga diberbagai titik tidak luput dari pemberitaan banjir.
Gubernur Daerah Khusus Jakarta, Pramono Anung dibeberapa pemberitaan media sempat turun langsung memantau kondisi banjir yang merendam pemukiman warga. Dari pantauan media trans – cyber.id, Gubernur Daerah Khusus Jakarta, Pramono Anung maupun Wakil Gubernur H. Rano Karno belum terlihat membicarakan tentang tidak fungsi BBWS Ciliwung – Cisadane yang terletak di Jakarta Timur itu.
Sebagaimana selama ini BBWS Ciliwung-Cisadane digadang-gadang sebagai solusi mengatasi banjir Jakarta sampai saat ini belum memberikan dampak terhadap solusi banjir di Jakarta.
Sementara pemerintah telah menggelontorkan anggaran untuk rehabilitasi irigasi di Cisadane sebesar Rp 44.878.376.892, dengan masa pelaksanaan 270 hari kalender. Proyek ini melibatkan pembangunan pintu air di Bendung Pasar Baru Cisadane, dengan anggaran sekitar Rp 90 miliar, dan penambahan 10 pintu air yang masing-masing tingginya 10 meter serta Rp 60 miliar untuk pembangunan proyek BBWS Ciliwung untuk pembebasan tanah.
Berdasarkan informasi yang didapatkan dari warga disekitar BBWS Ciliwung-Cisadane Otista bahwa kali sodetan Ciliwung – Cisadane konon katanya belum beroperasi secara baik.
“itu kali Ciliwung katanya belum operasi tuh, tapi gaji satpamnya jalan terus, enak tuh bisa kerja disana” kata salah satu warga mengaku tinggal di pinggir kali Ciliwung, (Rabu, 9/7/2025).
Senanda dengan itu, dari pantauan media, sepanjang banjir menerjang beberapa titik wilayah Jakarta, aliran sungai Ciliwung-cisadade terpantau tidak mengalami peningkatan debit air.
“Apabila dibandingkan dengan volume air yang menggenangi wilayah jakarta dalam beberapa hari ini, volume air di BBWS Ciliwung – Cisadane seharusnya juga meningkat” kata warga yang tinggal di pinggiran Banjir Kanal Timur, (Rabu, 9/7/2025).
Banyaknya titik banjir yang menggenangi wilayah Jakarta, fungsi Sodetan Kali Ciliwung yang terletak di otista – Bidara Cina yang tembus ke Banjir Kanal Timur menjadi perbincangan warga.
“kok jakarta banjir begini, tapi sodetan Ciliwung airnya gitu-gitu aja, nga ada volume air yang naik, jangan-jangan sodetan tidak berfungsi” kata Ade di BKT.
“katanya sodetan Ciliwung-cisadane bisa solusi mengatasi banjir, tapi jakarta tetap aja banjir dimana-mana” timpal warga yang lain.
Sementara sepanjang Daerah Khusus Jakarta, diterjang banjir, Gubernur Jakarta, Pramono Anung dan Wakilnya H. Rano Karno belum terlihat berbicara tentang fungsi Proyek Kali Sodetan yang menelan biaya puluhan miliar itu.
Menurut Informasi dari perkiraan cuaca, daerah jakarta diperkirakan masih potensi diguyur hujan yang tinggi kedepan, sehingga warga Jakarta perlu warga dan melakukan langkah-langkah antisipatif kedepan dalam upaya menghindari banjir. (Redaksi)
Kepala Kantor BPN Kabupaten Bogor, Drs Fredy Marfin, M.Si, (Sumber Radarindramayu.id)
Bogor, trans-cyber.id, — Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor, Fredy Marfin diminta serius bekerja dan mengawasi kinerja bawahanya dalam upaya penyelesaian kasus-kasus pertanahan di Kabupaten Bogor, termasuk permasalahan pendaftaran Sertifikat tanah yang tidak selesai-selesai walaupun telah menggelontorkan anggaran yang tidak sedikit.
“Bekerja serius tidak cukup, tapi pengawasan terhadap kinerja bawahannya juga harus dilakukan kepala Kantor (BPN Kabupaten Bogor-red), saya sendiri melihat dan menyaksikan langsung betapa buruk rendahnya kualitas kinerja dan tanggung jawab para pegawai disini” kata Edward Sihotang, SH di Cibinong, Senin (7/7/2025) lalu.
Permasalahan ini, edward menduga masih banyak oknum-oknum pegawai BPN Cibinong yang bermain-main dengan calo dan kelompok-kelompok tertentu sebagai penyebab maraknya mafia tanah di kabupaten Bogor.
“Saya telah mendaftarkan sebidang tanah dari tahun 2023 Akhir dimana semua persyaratan sudah kita penuhi, namun sampai saat ini sertifikat yang kita mohonkan tak kunjung diterbitkan, tanpa adanya kepastian hukum dari BPN, bagi saya ini menjadi masalah yang sangat serius” kata Edward kepada media setelah melakukan rapat dengan Kasie Sengketa.
“Tadi barusan saya menghadiri undangan terkait tanah yang kita daftarkan, tapi saya menyesalkan Kepala Desa yang diundang tidak hadir dan tadi saya mempertanyakan bagaimana kedudukan hukum kepala Desa sebagai panitia dalam proses pendaftaran tanah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum atas tanah yang kita sudah daftarkan” ungkap Edward.
Ini fakta yang menjadi PR bagi Kepala Kantor BPN Kabupaten Bogor, Fredy Marfin, dimana syarat – syarat permohonan telah terpenuhi, tapi permihonan sertifikasi tak kunjung diterbitkan.
Pada bulan Agustus tahun 2023 Kepala Desa telah mengeluarkan surat keterangan tidak sengketa atas tanah yang kita mohonkan. Herannya pada bulan Maret 2024 kepala Desa mengeluarkan surat penolakan menandatangani berita acara dari panitia A dengan alasan yang tidak jelas.
Sementara kita juga sudah menelusuri sengketa yang dimaksud dan tidak sama sekali tidak menemukan dasar penolakan surat yang dibuat kepala desa, bahkan kita sudah berkirim surat ke kepala Desa dan BPN namun sampai saat ini belum ada pihak yang bertanggung jawab baik kepala desa maupun BPN, maka kita meminta kasus seperti ini, Kepala BPN turun tangan dan segera memeriksa panitia dan membuka kasus ini secara tuntas” ucap edward berharap.
Ini adalah bukti betapa buruknya kinerja BPN Cibinong dan cukup alasan bagi masyarakat mendesak Kepala Kantor pertanahan Kabupaten Kabupaten Bogor Fredy Marfin untuk turun tangan menuntaskan kasus ini.
Selain daripada itu, melihat maraknya kasus-kasus mafia tanah di Kabupaten Bogor, diharapkan Kepala BPN dapat memberikan jaminan pelayanan kepada masyarakat serta memastikan kinerja bawahannya tidak bermain-main dengan permohonan masyarakat. Sehingga anggaran BPN yang diperoleh dari darah dan keringat rakyat itu bisa memanfaat bagi rakyat.
“Saya sangat menyesalkan atas minimnya tanggung jawab Kasie Sengketa tentang kepanitiaan dan pemahaman hukum, sama sekali tidak mmberikan kepastian hukum, tapi saya mengapresiasi karena dia akan memanggil pihak-pihak pihak terkait dalam kasus permohonan kita ini, semoga ada terobosan hukum dan prinsip penegakan hukum untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat Bogor” tegas edward Sihotang, SH.
Maraknya permasalahan tanah di kabupaten Bogor sudah seharusnya dapat memacu pihak BPN untuk memberikan pelayanan yang lebih berkualitas dengan terlebih dahulu Kepala BPN memastikan anak buahnya bebas dari praktek kotor atau oknum-oknum mafia tanah termasuk kepala desa.
Sebagaimana masalah pertanahan ini masih terus menjadi sorotan di BPN Cibinong, mulai dari program PTSL hingga penerbitan sertifikat diatas tanah yang diduga bersengketa masih marak terjadi.
Bahkan tidak sedikit sertifikat diterbitkan atas nama kelompok – kelompok perusahaan atau pengusaha property tertentu yang sampai saat ini menyimpan bara dan amarah masyarakat karena tak kunjung mendapat kepastian hukum. (AA)
JAKARTA, trans-cyber.id – Dugaan mafia tanah oleh oknum BPN Jakarta Timur kembali terungkap. Bidang tanah yang sebelumnya diputus sebagai sertifikat palsu malah diterbitkan 437 surat oleh oknum pegawai hingga pejabat kantor dengan proses kilat.
Kasus ini terungkap pada persidangan gugatan terhadap SHGB No. 05152 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, pada Rabu (25/6).
Pada persidangan yang dipimpin Hakim Ketua Firdaus Muslim itu di lampirkan bukti baru atas gugatan terbitnya SHGB nomor 05152.
“BPN Jakarta Timur ternyata menerbitkan SHGB yang dipecah menjadi 437 bidang tanah di lahan yang sebelumnya sudah dinyatakan tidak berlaku atas pemalsuan akta autentik di PN Jakarta Timur,” kata Junaidi Siahaan di PTUN Jakarta, Rabu (25/6).
Selain memberikan bukti baru ke Hakim PTUN, pihaknya juga akan mengajukan pembatalan SHGB tersebut. Pasalnya, sertifikat yang diterbitkan itu sendiri diketahui cacat administrasi dan harus segara dibatalkan.
“Apalagi diketahui pengukuran lahan dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2024, dan sertifikat langsung terbit tanggal 14 Oktober 2024,” ujarnya.
Junaidi Siahaan lantas menduga ada permainan mafia karena sebelumnya ia mengatakan telah mengajukan pemblokiran pada tahun 2023 atas tanah girik No C 119 di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Klender, Jakarta Timur itu.
Dan oleh ahli waris telah mengajukan pemblokiran atas pengajuan SHGB sejak Maret 2020 dan Juli 2020 BPN Jakarta Timur akan tetapi dalam faktanya BPN Jakarta Timur diduga justru menerbitkan SHGB No 05152.
“Pantas saja ketika tahun 2020 dan 2023 kami mengajukan pemblokiran mereka (BPN-red) menolak, ternyata karena suratnya dipecah menjadi ratusan bidang. Padahal SHGB itu terbit diatas girik palsu, itu jelas terbukti. Karena HGB belum lima tahun, maka sesuai peraturan menteri SHGB tersebut masih dapat di batalkan” ungkap Junaidi.
BPN Jakarta Timur selaku pihak tergugat yang hadir dalam persidangan itu tidak bersedia memberikan tanggapan SHGB No. 05152 yang diterbitkan berdasarkan girik yang bermasalah itu.
Adapun luas tanah yang diperkaran adalah 9,5 hektare.
Kepala Kantor BPN Jakarta Timur Rizal Rasyuddin juga belum dapat dimintai tanggapannya terkait dugaan kasus ini. (AA)
Kabag Pembangunan Lingkungan hidup Jakarta Utara, Ardhan Solihin, S.IP. , M.Si.(Sumber : Ig kotajakatautara)
JAKARTA, trans-cyber.id, — Jakarta yang di gadang-gadang menjadi kota metropolitan yang tertib administrasi, bersih dan ramah lingkungan dinilai hanya khayalan belaka. Dengan bermodalkan APBD puluhan triliun saja tanpa disertai perubahan mindset secara mendasar dinilai tidak cukup.
Buruknya tata kelola pemerintahan serta tingginya praktek – praktek kotor diberbagai pos-pos jabatan berdampak langsung terhadapkehidupan masyarakat, seperti rusaknya tata ruang kota diberbagai sudut-sudut wilayah pemukiman di Daerah Jakarta.
Edward Sihotang, SH, kuasa hukum dari gabungan Organisasi Kemasyarakatan dalam keterangan persnya di Jakarta Utara pada Rabu (25/6/2025) meyatakan bahwa permasalahan jalan lumpur yang berdampak luas terhadap lingkungan masyarakat di kawasan PLTU telah dilaporkan secara resmi ke Walikota Jakarta Utara sejak Januari 2025 yang lalu.
“BPPKB, GRIB Jaya dan IBK selaku Ormas yang peduli pemerintah telah menyurati Walikota Jakarta Utara sejak bulan Januari 2025 lalu hal kerusakan jalan dan dampak lingkungan di kawasan PLTU Ancol Jakarta Utara untuk segera mencari solusi, namun sayang Walikota Jakarta Utara dan jajarannya belum ada tindakan yang jelas” kata Edward.
Bahkan dia mengaku telah melakukan langkah-langkah kongkrit dengan meminta konfirmasi langsung beberpa pihak ke kantor walikota terkait surat permohonan audiensi kliennya itu.
“Saya sudah bertemu dan mengkonfirmasi langsung ke pejabat yang ditugaskan Walikota terkait permohonan audiensi tersebut, termasuk menanyakan isi surat jawaban” ucapnya.
Hari ini (Rabu, 25/6/2025) barusan saya mendatangi dan bertemu Kabag Pembangunan dan Lingkungan hidup, Bina marga dan Asisten Pembangunan dan Ekonomi Kota Jakarta Utara. Secara kwalitas kerja, pejabat-pejabat utamanya harus di evaluasi dan segera diganti. Karena tidak memberikan manfaat positif kepada masyarakat melainkan sibuk memoles citra dan menjaga kepentingan jabatan belaka” Jelasnya.
Bayangkan ya, tadi (Rabu, 25/62025-red) Saya ketemu Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Ardan, apa yang dia bilang, “tidak ada duit tidak bisa jalan, mau merokok sebatang saja harus beli, masa nyuri” kata Edward menirukan ucapan Kabag PLH Ardhan Solihin, S.IP. , M.Si.
Assisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Jakarta Utara, Wawan Budi Rohman. (Sumber : Ig kotajakatautara)
Masih menurut Edward Sihotang, S.H., dia memgaku telah berusaha menemui assisten Perekonomian dan Pembangunan, Wawan Budi Rohman, namun melalui staff nya Asisten Perekonomian dan Pembangunan itu lagi rapat.
“masih rapat diluar, sambil mengatakan ditunggu saja” tutur Edward menjelaskan. Kenyamanan jabatan-jabatan orang-orang ini sudah seharusnya dievaluasi gubernur ya, karena menurut saya kinerja mereka berbanding terbalik dengan fasilitas, tunjangan dan gaji yang mereka terima dari uang-uang pajak rakyat, kalau begini terus 100tahun pun Jakarta ini bukan tambah baik.
Saya sering katakan, keberhasilan yang paling menonjol pemerintah daerah jakarta adalah merusak tata ruang wilayah jakarta, tutup edward.
Berdasarkan pantauan wartawan, Rabu, (25/6/2025) akses jalan menuju PLTU tampak lumpur yang terdampak langsung terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar terutama terhadap objek-objek vital dikawasan itu, seperti; Indonesia Power, Navigasi, dan instansi pemerintah lainya. Menurut seorang warga, kejadian ini sudah dibiarkan bertahun-tahun lamanya, walikota Jakarta Utara membiarkan begitu saja.
Pihak Pelindo juga telah melakukan penutupan satu jalur jalan untuk menghindari dampak yang lebih buruk. Sehingga mobil – mobil Sumber Daya Air dan mobil truk pengangkut tanah MRT yang beraktivitas membuang tanah kelaut ancol haya melewati satu jalur.
Hingga berita ini diturunkan, keterangan pers Edward Sihotang, SH, selaku pengacara gabungan Ormas (BPPKB, GRIB Kaya dan IBK) akan dilakukan konfirmasi ke pihak-pihak terkait lainnya. (AA)
Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor, Selasa, (16/6/2025)
Bogor, trans-cyber.id, – Perubahan ruang pelayanan masyarakat di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor, belum memberi perubahan positif terhadap pelayanan administrasi pertanahan di Kabupaten Bogor Jawa Barat.
Masih banyak berkas-berkas pendaftaran, permohonan-pemohonan, dan permohonan perubahan data kepemilikan tanah yang sudah bertahun-tahun belum terselesaikan dengan baik.
Terlebih-lebih kasus-kasus mafia dan sengketa tanah yang masih terasa sangat kental dihampir terjadi di berbagai titik wilayah termasuk sejak diberlakukannya Pendaftaran Tanah Sistematis dan lengkap (PTSL) sejak tahun 2018 lalu.
Seperti diketahui, di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor sejak dulu terkenal banyak mafia tanah yang bekerjasama dengan oknum-oknum pegawai BPN Cibinong, hal ini sudah seharusnya menjadi perhatian Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor Fredy Marfin yang baru dilantik beberapa waktu lalu.
Kemampuan kinerja pegawai di BPN Cibinong perlu mendapat perhatian yang benar-benar serius sehingga kinerja dan pelayanan Kantor BPN Cibinong dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
“Jabatan hanya akan menjadi alat kejahatan apabila tidak disertai tanggung jawab dan memberikan kepastian kepada masyarakat” kata Edward Sihotang, SH., di Cibinong (Selasa, 17/6/2025).
Hal itu diungkapkan atas keprihatinan dan buriknya kinerja aparatur negara di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor. Lebih lanjut dia mengatakan, kepala kantor BPN Cibinong Bogor jangan hanya duduk dibelakang meja dan hanya melayani orang-orang tertentu saja.
“Kepala kantor ( Fredi Marfin) tolong serius perhatian kemampuan anak buahnya yang cenderung terkooptasi dengan praktek-praktek lama yang sudah jauh dari sistem dan harapan rakyat, anda selaku yang diberi amanah jangan hanya duduk dibelakang mejalah, dan hanya melayani orang-orang tertentu saja” ungkapnya.
Sebagai masukan kepada Kepala Kantor BPN Cibinong yang baru dilantik, dalam pantauan media, suasana pelayanan berbasis kedekatan itu masih sangat kuat di BPN Cibinong, hal itu diyakini salah satu penyebab tidak terwujudnya pelayanan yang baik dan profesional sesuai harapan masyarakat.
Pemplet atau tulisan-tulisan seperti ruang bebas gratifikasi dinilai hanya jargon dan pepesan kosong belaka. Sejatinya sistim pelayanan masyarakat sebagai basis pekerjaan Kantor BPN Cibinong masih menyimpan banyak keluhan dan kelecewaan.
“good gavernance” sudah seharusnya menjadi komitmen BPN dalam melayani dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Sehingga setiap uang yang digelontorkan negara yang bersumber dari pajak-pajak rakyat bisa memberikan manfaat dan hasil yang maksimal. (AA)
Tabung Gas LPG 3kg kosong tampak di letakkan di pinggir jalan raya Kalender Jakarta Timur sejak Pukul 13.00 Wib, menunggu Supply (Rabu, 4/2/2025)
Jakarta, trans – cyber.id, — Kebijakan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia terhadap subsidi gas LPG 3kg dinilai tidak tepat dan sangat berbahaya terhadap stabilitas pemerintahan presiden Prabowo Subianto.
“Apalagi dalam kondisi ekonomi seperti sekarang kebijakan menteri ESDM yang melarang pengencer menjual LPG 3kg dinilai sangat tidak tepat karena benar-benar ancaman bagi stabilitas pemerintahan presiden Prabowo Subianto” kata Edward Sihotang di Jakarta Timur, (Rabu, 5/2/2025).
Lebih lanjut dia mengatakan, bagaimana seorang Menteri yang adalah pembantu Presiden berani membuat kebijakan dalam waktu yang relatif singkat yang membuat gaduh 280juta rakyat Indonesia. Ini benar-benar tidak masuk akal dan ini patut di curigai, seorang menteri yang seharusnya membantu presiden justru mengancam dan membahayakan stabilitas pemerintahan” katanya.
Sebagaimana pemerintah Presiden Prabowo Subianto baru berjalan seumur jagung dan Menteri yang adalah pembantu presiden sudah melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan dan kegaduhan dimasyarakat.
Sampai hari ini dampak kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terkait kebijakan gas LPG 3kg masih memunculkan kegaduhan disebabkan terjadinya kelangkaan gas LPG 3kg di Jakarta Timur, beberapa pengecer terlihat mendrop tabung kosong 3kg sejak pukul 15.00WIB di pinggir jalan playover Kalender namun sampai saat ini gas LPG 3kg yang ditunggu-tunggu tidak kunjung datang.
“ini sudah terjadi (kelangkaan -red) sejak 5 hari yang lalu, kita menunggu berjam-jam dengan kuotanya dibatasi pula” kata seorang warga yang menunggu di pinggir jalan raya, Kalender Jakarta Timur, (Rabu, 5/2/2025).
Tabung Gas kosong di letakkan di pinggir jalan raya Kalender Jakarta Timur sejak Pukul 13.00 Wib, akibat kelangkaan gas (Rabu, 4/2/2025)
Apa yang terjadi atas apa yang dilakukan manteri ESDM Bahlil Lahadalia sama saja menampar muka presiden Prabowo Subianto, sebagaimana di beberapa kesempatan Presiden Prabowo Subianto berulang kali menyampaikan komitmennya untuk membuat kebijakan – kebijakan yang pro rakyat.
Sementara apa yang dilakukan Bahlil Lahadalia bertolak belakang dengan penyampaian presiden Prabowo Subianto di beberapa kesempatan. Ini sudah seharusnya dilakukan evaluasi atau pemecatan, karena dikhawatirkan akan mengancam stabilitas pemerintahan Prabowo Subianto, kata Edward Sihotang.
Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa kebijakan larangan penjualan gas LPG 3kg oleh pengecer bukan merupakan keputusan Presiden Prabowo Subianto, melainkan berasal dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia.
Dasco menjelaskan bahwa kebijakan tersebut memicu keresahan di masyarakat, yang akhirnya membuat Presiden Prabowo turun tangan untuk mencari solusi cepat.
“Ini bukan kebijakan Presiden Prabowo untuk melarang penjualan LPG 3 kg oleh pengecer. Namun, melihat dampak yang terjadi di masyarakat, beliau mengambil langkah cepat dengan menginstruksikan agar pengecer dapat kembali berjualan,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
Kebijakan yang dilakukan Manteri ESDM Bahlil Lahadalia sangat bertentangan dengan instruksi Presiden Prabowo kepada Kementerian ESDM agar pengecer bisa kembali jual LPG 3 kilogram per hari ini.
“Patut di duga Bahlil ada agenda lain dalam kebijakannya terhadap gas LPG 3kg yang harus di cari tahu, sehingga Presiden Prabowo harus segera mengevaluasi menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Kebijakan ini benar-benar mencoreng pemerintahan Prabowo karena dianggap tidak berpihak peka terhadap rakyat. Sebelumnya Menteri ESDM itu menyampaikan bahwa kebijakan pemerintah terkait gas LPG 3 kg ini merupakan bentuk penataan dan perbaikan, namun nyatanya sebaliknya benar-benar menyusahkan rakyat.
Pemerasan Pejabat dan petugas imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta (ilustrasi)
Jakarta, transcyber.id, — Berita pencopotan pejabat dan petugas Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno – Hatta ramai diberbagai pemberitaan, pencopotan itu disebabkan karena pemerasan terhadap warga negara Tiongkok selama 2024-2025, seperti di kutip dari Karosatuklik.com, Minggu (2/2/2025).
Menurut Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Agus Andrianto pencopotan itu dilakukan untuk proses penyelidikan lebih lanjut, dan ia mengaku Kementerian yang dipimpinnya itu sudah menerima informasi itu.
‘Kami sudah menerima informasi itu dan kami tarik semua terhadap nama-nama yang ada di data dari penugasan di Bandara Soekarno-Hatta,” kata Agus, Sabtu (1/2/2025).
Agus menegaskan, pihaknya akan memberikan sanksi lebih tegas jika terbukti melakukan tindak pidana pemerasan tersebut. Namun sayang Agus belum memberitahukan nama-nama pejabat, maupun petugas Imigrasi Soekarno-Hatta yang dicopot itu.
Sebagaimana beredar luas di berbagai media 40-an orang pejabat dan petugas Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno – Hatta dicopot akibat pemerasan terhadap warga negara asing. Dari pemeriksaan sementara, dikabarkan ada sejumlah petugas yang melakukan pemerasan lebih dari satu kali.
Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno Hatta, Arfa Yudha Indriawan, termasuk salah satu pejabat yang dicopot, dan hal itu dibenarkan Menimpas, Agus Andrianto.
Beredar kabar juga, praktek pemerasan itu telah terendus sejak 29 Oktober 2024 lalu dan telah ada tindakan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) saat itu, namun seperti biasa penanganan kasus tersebut ditutup rapat-rapat.
Berdasarkan Surat Perintah No. : W.10-KP.04.01-4149 Tahun 2024 yang dibuat dan ditandatangani Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, R. Andika Dwi Prasetya dan yang ditujukan kepada Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta, Arfa Yudha Indriawan yang isinya memerintahkan Arfa Yudha Indriawan melaksanakan tugas sementara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta karena diduga melakukan tindakan pemerasan terhadap sejumlah WNA asal Tiongkok.
Ketidak mampuan Negara untuk menuntaskan kasus pemerasan oleh banyak aparat membuat negara ini gagal dan merugi terutama kehilangan kepercayaan dari banyak negara-negara termasuk Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Indonesia yang melaporkan warganya menjadi korban pemerasan Imigrasi.
Akses pengunjung di Blok F Pasar Tanah Abang di Penuhi Pedagang (Kami, 30/1/2025)
Jakarta, trans-cyber.id, — Carut-marut pedagang di pasar Tanah Abang Jakarta Pusat tidak terlepas dari tata kelola dari Perumda Pasar Jaya. Tidak adanya penataan para pedagang yang berjualan di dalam Pasar membuat para pengunjung menjadi sangat tidak nyaman.
Keadaan ini diduga kuat adanya pembiaran oleh pengelola pasar. Setidak-tidaknya hal itu dapat dilihat dari lapak-lapak pedagang yang marak di areal titik-titik yang dilarang, terutama di hampir semua pintu masuk pasar dipadati para pedagang sehingga sulit diakses pengunjung.
Berdasarkan pantauan wartawan, Kamis (30/1/2025) hampir semua akses jalan masuk kedalam pasar sulit diakses pengunjung. Baik pejalan kaki, maupun pengendara roda dua ataupun roda empat.
Kesulitan pengunjung yang mengendarai roda empat dan roda duu membuat parkir di lantai 7-12 menjadi kosong melompong alias tidak berfungsi.
“lihat tuh pak, bagaimana kita mau masuk padat begitu, ini kan pintu masuk pengunjung, tapi kok dibiarkan dipenuhi menjadi tempat dagang, kita mau parkir keatas tidak ada akses pak” kata salah seorang pengunjung yang mengendarai mobil ketika mau masuk parkir di dalam Pasar, Kamis (30/1/2025).
Berdasarkan pantauan media dan dengan sengaja memasuki pasar Balok F, terpantau sisi kiri dan kanan macet tak beraturan, hal itu disebabkan keramaian pedagang di akses masuk sehingga sulit di akses pengendara maupun pejalan kaki.
Sebelah kanan sisi jalan pintu terpampang tulisan jenis larangan parkir dan berjalan, namun kenyataannya akses jalan tersebut dipenuhi para pedagang. Patut diduga akses jalan menuju pasar sengaja dibiarkan karena adanya deal-deal harga sewa dan adanya keberanian para pedagang menjajakan dagangannya di areal tersebut.
Carut-marut Pengelolaan Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat (Kami, 30/1/2025)
Saat di konfirmasi kepengelola di Lt. 12A, oleh seorang pegawai diketahui bernama Robi, sempat mempersoalkan mekanisme kejadian wartawan.
“Ini surat sudah lama tahun 2023, harus bersurat dulu tidak bisa sembarang liputan” kata yang diketahu bernama Robi.
Ketika ditanya lebih jauh terkait aturan peliputan, Robi tidak bisa menjawab, lalu pergi meninggalkan media.
Sementara pegawai lain yang datang menemui wartawan mengatakan kalau Kepala UPB sedang tidak ada di kantor termasuk ass manager.
“Manager tidak ada diruangan, termasuk Ass Manager (baru dua minggu diangkat) saya tidak bisa memberi komentar, saya bawahan” kata Fendi.
Hingga berita ini di muat, Manager UPB, Muhammad Yamin, SAP belum dapat di konfirmasi. Sementara stuasi pedagang di sekitar pasar tanah abang sempat gaduh, karena beredar issu ada petugas Pol PP dan Dishub yang melakukan penertiban.
Situasi itu berlangsung kurang lebih 20 menit, membuat pedang yang menjajakan dagangannya di sepanjang trotoar berlarian sambil mengamankan dagangannya.
Nasib Warga Jalan tongkol, Jakarta Utara pasca di gusur oleh TNI, (Jumat, 17/1/2025) lalu.
Jakarta, trans-cyber.id, — Praktek penggusuran masih ancaman nyata dari pemerintah terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat di Indonesia. Tidak kurang dari 80 kepala keluarga yang diantaranya terdapat bayi dan anak-anak harus menangis histeris karena kedinginan karena tempat mereka bermukim di pinggir tol Jalan Tongkol Jakarta Utara digusur secara paksa oleh TNI pada (Jumat, 17/1/2025).
Walaupun mereka memiliki kartu tanda penduduk resmi dari Pemerintah Khusus Jakarta namun tidak satupun aparat pemerintah daerah yang datang untuk sekedar membantu warganya itu. Sementara menurut pengakuan salah satu warga, mereka sudah tigal dilokasi tersebut sejak tahun 1997 lalu.
“sejak pembebasan dulu (1997-red) kita sudah tinggal disini, kita lahir dan besar disini, sekarang kita di gusur secara paksa tidak manusiawi” kata salah satu warga.
Merujuk pada asas-asas pemerintahan yang baik ketidak hadiran pemerintah dalam membantu permasalahan warganya merupakan bentuk nyata kejahatan terhadap kemanusiaan hal itu sejalan dengan konstitusi UUD 1945 dan Hak Asasi Manusia.
Dalam kasus ini pemerintah Daerah Khusus Jakarta dinilai telah gagal memberikan hak-hak hidup yang layak bagi rakyat secara konstitusional, parahnya lagi penggusuran paksa tersebut dilakukan oleh aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI) tanpa ada pendampingan dari aparat pemerintah daerah.
Permasalah tata ruang dan pemukiman Provinsi Daerah Khusus Jakarta secara keseluruhan merupakan kegagalan pemerintah khusus jakarta yang berdampak terhadap kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.
“Ada pembiaran yang nyata dari Pemerintah Daerah Khusus Jakarta bahkan tidak sekedar pembiaran belaka, akan tetapi praktek kotor dan koruptif” kata praktis hukum Edward Sihotang, SH kepada media saat mengunjungi masyarakat (Jumat, 17/1/2025).
Lebih lanjut ia mengatakan, bahwa tata ruang dan pemukiman di Daerah Khusus Jakarta merupakan ancaman dan kejahatan bagi kehidupan warga Jakarta karena pemerintah daerah khusus jakarta gagal menata dan memanusiakan manusia yang notabene adalah warganya sendiri. “Terus terang ini lebih jahat dari kasus PIK yang ramai di media sosial” pungkasnya.
Ada anomali di pemerintahan kita ini, bayangkan para pejabat-pejabat itu menikmati hasil pajak rakyat dengan arogannya dan tanpa merasa bersalah selalu menempatkan rakyat diposisi yang salah, ini sama saja pembodohan disertai kejahatan.
Saya tidak bisa membayangkan setiap penggusuran berapa banyak uang yang harus dikeluarkan, konyolnya lagi uang-uang penggusuran itu tidak pernah dipertanggung jawabkan alias uang siluman.
Menurut para warga yang bermukim dilokasi tersebut, TNI di kerahkan untuk menggusur secara paksa warga setempat dengan berbagai tekanan dan ancaman tanpa sama sekali memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan.
Hal ini membuktikan, pemerintah secara khusus jakarta lebih cenderung menyusahkan rakyat daripada membenahi atau menata kehidupan menjadi lebih baik. Mari kita hitung dan berpikir lebih besar mana biaya menggusur daripada menata atau membenahi dan memanusiakan manusia atau rakyat. Tutupnya. (MH)
Pj. Walikota bersama OPD Kota Tegal saat memberikan bantuan kepada warga korban angin dan hujan kencang, (Sabtu, 28/12/2024)
Kota Tegal,trans-cyber.id, – Penjabat Walikota Tegal, Jawa Tengah, Agus Dwi Sulistyantono, didampingi Sekretaris Kota, Sartono Eko Saputro dan Kepala OPD gerak cepat meninjau rumah warga yang terkena dampak akibat hujan dan angin kencang pada Sabtu (28/12) siang.
Aksi garek cepat itu dilaksanakan, Minggu (29/12) siang. Tidak main-main, Pj. Walikota didampingi Seko langsung menurunkan Tim OPD terkait. Beberapa pohon besar yang roboh segera di bersihkan, salah satunya bangunan di SMP Negeri 17 Kota Tegal.
Selain itu PJ Walikota juga segera memberikan rumah bapak Dirjo, warga RT 03 RW 1 dan rumah Ibu Zaetun RT 4 RW 3 Kelurahan Kalinyamat Kulon Kecamatan Margadana.
Ranting dan dahan pohon tumbang langsung dibersihkan oleh BPBD dan dan Dinas Lingkungan Hidup dengan memotong ranting-ranting pohon yang terdapat di atas bangunan yang terkena.
Sedangkan rumah-rumah warga yang rusak, selain di bersihkan, Pemerintah Kota Tegal melalui BPBD memberikan bantuan material sesuai kebutuhan perbaikan secara langsung termasuk paket sembako, perlengkapan masak dan family kit.
”Kami telah melakukan iventarisasi bantuan yang diperluakan dan memberikan bantuan kepada warga yang terkena dampak. Bersama masyarakat sekitar kita juga bergotong royong yang dikoordinir oleh lurah, agar tempat (rumah-red) bisa segera berfungsi kembali,” ujar Agus Dwi.
Tim OPD Kota Tegal saat membersihkan salah satu rumah warga yang tertimpa pohon akibat angin dan hujan kencang, (Sabtu, 28/12/2024)
Terkait jenis bantuan, Agus Dwi menjelaskan. Bantuan yang diberikan dalam jangka waktu pendek berupa sembako dan peralatan dapur.
”Bantuan ada sembako, peralatan masak, family kit, sehingga bila ada yang rusak ini bisa langsung digunakan, sesuai kapasitas kerusakannya. Kalau yang rusak genteng ya kami bantu genteng, atau kalau yang rusak asbes kami bantu asbes, semen karena ada dinding yang rusak,” tambah Agus.
Penjabat Wali Kota Tegal itu juga tak lupa menyampaikan himbauan agar masyarakat mulai memitigasi bencana di lingkungan masing-masing.
”Bila ada pohon yang mengganggu rumah, atau bangunan, termasuk saluran listrik agar segera di koordinasikan, baik secara swadaya atau melalui wilayah kelurahan masing-masing. Terutama masyarakat harus saling bahu membahu,” ujar Agus.
Zaetun salah seorang warga yang rumahnya tertimpa pohon akibat hujan dan angin kencang mengaku sangat berterimakasih atas tindakan dan penanganan Pemerintah Kota Tegal.
”Terimakasih dan saya merasa senang, mudah-mudahan yang membantu terus diberikan kesehatan, umur panjang menjadi rezeki yang barokah,” ujar Ibu Zaetun warga RT 4 RW 1 Kelurahan Kalinyamat Kulon. (*)
Ases jalan kawasan PLTU Jakarta Utara lumpur, Selasa, (24/12/2024) (Foto: trans cyber.id)
JAKARTA, trans-cyber.id, – Mobil-mobil dum truk bertuliskan DSDA Prov. DKI Jakarta bercat warna biru terlihat lalu lalang keluar masuk kawasan PLTU Jakarta Utara, Selasa (24/12/2024).
Akses jalan penuh lumpur yang diduga akibat air hujan terlihat sepanjang sisi kanan jalan menuju areal PLTU dan unit mobil bertuliskan DSDA Prov. DKI Jakarta itu tampak terparkir di salah satu sisi jalan.
Berdasarkan informasi yang didapat dari salah seorang warga di tempat, mobil-mobil dum truk bertuliskan DSDA Prov. DKI Jakarta itu melakukan aktivitas pembuangan puing.
“Itu mobil-mobil buang tanah puing kedalam, tanahnya ditimbun di pinggiran laut situ” kata seorang warga yang tinggal di areal tersebut Minggu (22)12/2024) lalu.
Menurutnya aktivitas pembuangan puing ke pinggir laut itu sudah berlangsung beberapa waktu lamanya. “Itu sudah lama dan tidak ada koordinasi ke kita (warga-red), makanya kita warga disini tidak terima dan keberatan sudah kita sampaikan pada supir-supir” katanya menjelaskan.
Seorang warga yang lain di kawasan PLTU juga membenarkan terkait pembuangan pusing proyek di areal tersebut.
“di sana di pinggir laut ada timbunan tanah dari pembuangan puing, lihat saja nanti keditu ada tumpukan tanah menggunung di pinggir laut disitu” katanya.
Potensi apa yang akan terjadi terhadap ekosistem laut diarea itu? Apakah pembuangan atau penimbunan tanah di pinggir laut itu secara resmi mendapatkan izin dari instansi terkait?
Sementara walaupun warga yang tinggal dan beraktivitas mencari nafkah dikawasan itu terdampak langsung secara kesehatan dan kerusakan terhadap infrastruktur dikawasan itu pemerintah DKI Jakarta dan instansi terkait lainnya terkesan tidak memberikan perhatian apapun.
Mereka yang adalah warga Jakarta yang mencari nafkah dan tinggal didaerah itu hanya disuguhi pekatnya debu, tanah lumpur dan genangan air hujan serta sulitnya fasilitas dan akses jalan
Sementara ribuan mobil-mobil yang diduga milik para pengusaha keluar masuk setiap hari dikawasan itu telah mengambil keuntungan yang sebanyak-banyaknya diareal tersebut.
Pemerintah DKI Jakarta dan instansi yang berwenang lainnya tidak memberi perhatian apapun. (Tc)
