Menu

Ekonomi

Kanwil Bea Cukai Jakarta Terapkan Sanksi Denda Rp 565 Juta Terhadap Rokok Non Cukai

, 0

Kantor Wilayah Bea dan Cukai Jakarta (Foto : trans-cyber.id)

JAKARTA, trans-cyber.id, — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta (KW-DJBC) terapkan denda terhadap penyuplay atau penyedia, penimbun/menyimpan dan mengengedarkan atau memperjualbelikan rokok tanpa cukai di Jakarta Timur.

Dalam operasi penindakan itu pihak penyidik bea dan cukai dikabarkan sempat mengamankan seseorang berinisial M untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut, M dikenakan denda cukai sebesar Rp 565 juta yang dihitung berdasarkan barang bukti yang diamankan.

Kejadian itu di benarkan Humas Kantor Wilayah bea dan cukai Jakarta (KW-DJBC) saat di konfirmasi wartawan, (Kamis, 7/8/2025)

“Benar kita sudah amankan seseorang yang diduga menyimpan/menimbun, mengedarkan rokok non cukai (rokok ilegal), kita menerapkan undang-undang Nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan Pasal 14″ kata Taufik kepada wartawan di Jakarta.

Taufik menjelaskan, bahwa perdagangan rokok non cukai (rokok ilegal) bukanlah tindak pidana kejahatan kemanusiaan, tetapi tindak pidana kejahatan ekonomi sehingga dimungkinkan menerapkan undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, sesuai arahan pimpinan. Jelas Taufik.

Berdasarkan informasi yang diterima wartawan bahwa pada tanggal 14 s.d 16 Juli 2021, Kanwil DJBC Jakarta telah melakukan operasi penindakan dan atau penangkapan terhadap seseorang yang diduga sebagai penyuplay, penimbun serta yang memperdagangkan rokok ilegal (rokok tanpa cukai) di Jakarta Timur.

Dari informasi yang beredar dilapangan, pihak penyidik bea dan cukai Jakarta dikabarkan sempat mengamankan dua orang yang diduga sebagai penyuplay/penyedia, penimbun/menyimpan, serta memperdagangkan/memperjualbelikan rokok tanpa cukai di wilayah Jakarta Timur.

Saat di konfirmasi, Humas bea dan cukai Jakarta, Taufik tidak membantah adanya penindakan dan penangkapan tersebut. Namun Taufik membantah penangkapan terhadap dua orang yang disebut-sebut berinisial M dan R, ia menjelaskan bahwa yang diamankan adalah M sedangkan R di duga di amankan oleh satker Bea dan Cukai Halim Perdanakusuma.

“Yang kita amankan hanya M, yang satu lagi (inisial R – red) diamankan satker Bea dan Cukai Halim Perdanakusuma, jelas Taufik sambil memperlihatkan berita acara atas nama M dan meminta kepada media untuk tidak difoto.

“Kita perlihatkan saja, tapi tidak boleh di foto ya” kata Taufik lebih lanjut.

Berdasarkan lembaran berita acara pemeriksaan dan faktur pajak yang diperlihatkan kepada media, Kanwil DJBC Jakarta telah menerapkan denda cukai rokok terhadap M sebentar Rp 565 juta untuk dijadikan sebagai pemasukan terhadap kas negara. (Tim trans-cyber.id)

Dana Talangan Haji di Bank Panin Dubai Syariah Purbalingga diduga Langgar Permendag

, 0

Diduga masih menyediakan fasilitas dana talangan haji Bank Panin Dubai Syariah Cab. Purbalingga diduga kuat langgar Peraturan Menteri Agama

PURBALINGGA, transcyber.id, — Dinilai tidak taat pada Peraturan Menteri Agama No. 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 tentang Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Haji, Bank Panin Dubai Syariah masih memberikan layanan dana talangan haji secara langsung.

Walaupun larangan itu sudah secara tegas dibuat, Bank Panin Dubay Syari’ah selaku Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH) masih saja membandel.

Hal itu setidak-tidaknya didasarkan pada temuan beberapa aktivitas marketing yang menawarkan produk dana talangan Haji dan beberapa transaksi angsuran dari jamaah ke rekening Bank Panin Dubai Syariah.

Permenag No. 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Permenag No. 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Pasal 6A menyebutkan; Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dilarang memberikan layanan dana talangan Haji baik secara langsung maupun tidak langsung.

Bahtkan ditegaskan pada asal 12 A, bahwa Dana-dana talangan haji yang telah diberikan oleh Bank
Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah
Haji sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini,
harus diselesaikan oleh Bank Penerima Setoran
Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dengan jemaah haji, penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 31 Desember 2020 terhitung sejak tanggal pengundangan Peraturan Menteri ini.

Terhadap madalahzini, wartawan trans-cyber.id telah mengkonfirmasi ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga melalu Kepala Seksi Pelayanan Haji, namun belum mau memberikan menanggapi dengan alasan banyak hal dan akan di koordinasikan terlebih dahulu kepada Kantor wilayah untuk meminta petunjuk.

Kuat dugaan aktivitas kegiatan Bank Panin Dubay Syari’ah ini tidak hanya terjadi di wilayah kabupaten Purbalingga tetapi juga di daerah-daerah atau provinsi yang lain. Atas kasus ini, Kementerian Agama, OJK dan aparat terkait lainnya bisa segera menyikapi hal tersebut.

Penulis: Hermawan

Editor : Redaksi

Kemiskinan dan Tata Kelola Rusunawa di Jakarta

0

Rumah Susun Sewa Rawa Bebek (Foto : KompasTV)

JAKARTA, trans-cyber.id, — Tidak adanya transformasi sistem informasi dan tidak adanya didukungan kinerja yang baik dari Pemerintah Provinsi Daerah khusus Jakarta membuat nasib warga penghuni penyewa Rumah Susun Sewa di Daerah khusus Jakarta terus terbelenggu dibawah garis kemiskinan kota.

Program yang dahulu di digadang-gadang Jokowi – Ahok sebagai solusi kemanusiaan terhadap masyarakat miskin kini mulai berubah jadi beban ekonomi bagi penghuni. Hal itu tidak terlepas dari program – program dan janji-janji Pemerintah Daerah khusus Jakarta kepada masyarakat seperti program pembinaan, pelatihan kerja, pemberdayaan dan fasilitas bantuan modal.

Dimana dalam perjalanannya program-program itu hanya omongan kosong belaka, hampir semua penghuni rumah susun sewa di daerah khusus Jakarta tidak tersentuh program yang digadang-gadang pemerintah daerah.

Hal ini berdampak besar terhadap penghidupan perekonomian para penghuni, tidak adanya sumber penghasilan tetap yang disertai tidak proporsionalnya pengelolaan hunian yang layak membuat masyarakat penghuni memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Kawasan hunian yang terisolir dan sulitnya akses ditambah tata kelola yang tidak taransparans membuat kelangsungan ekonomi penghuni semakin terpuruk. Untuk sekedar menutupi sewa hunianpun sulit.

Minimnya Informasi dan Buruknya Tata Kelola

Tidak adanya taranparansi dan rumitnya birokrasi membuat kenyamanan terus terancam dari tahun ketahun, sehingga pikiran, waktu dan tenaga habis terkuras sia-sia. Sementara kewajiban penghuni untuk pembayaran sewa setiap bulan harus dibayar. Disisi lain hak-hak kenyamanan penghuni tidak didapatkan.

Tidak mengherankan kalau setiap tahun tunggakan masyarakat penghuni terus melambung sampai puluhan miliar. Sementara langkah – langkah nyata untuk mengatasi gagalnya pembayaran sewa setiap bulan tidak dilakukan.

Semua permasalahan Rusunawa di daerah Jakarta tidak luput dari buruknya tata kelola oleh pejabat-pejabat yang ditunjuk, walaupun Pemprov Daerah Jakarta mencanangkan hunian murah bagi rakyat, namun tidak sedikit masyarakat yang menjadi korban akibat sistimnya yang sangat buruk.

“Untuk mendapatkan print aut sebagai bukti pembayaran saja sulitnya minta apun, sementara sistim ini dikendalikan dua pihak, bank DKI dan UPRS atau Dinas Perumahan dan Pemukiman” kata seorang warga mengeluh di Cakung Jakarta Timur (Selasa, 24/6/2025).

“Udah gitu untuk print out kita juga harus dikenakan biaya perlembar dari pihak bank, sementara uang yang kita setor selalu dipotong setiap bulan, ini aturan sangat merepotkan” ungkapnya.

Permainan Kebijakan Oleh Oknum Pegawai dan Penghuni

Sebagaimana diatur dalam Pergub 111 Tahun 2014, Sasaran Penghuni terdiri dari Masyarakat Terprogram, masyarakat yang dipindahkan dari lokasi kumuh, terkena terdampak program pembangunan untuk kepentingan umum, bencana alam, penertiban ruang kota, dan kondisi serupa.

Kedua adalah Masyarakat Umum atau tidak terprogram dengan mekanisme mengatur tata cara pengisian unit rusunawa, termasuk proses pendaftaran, seleksi, dan penempatan penghunian.

Dalam prakteknya, terdapat dugaan persekongkolan Oknum-oknum tertentu untuk dijadikan sebagai penghuni terprogram dan tidak terprogram dengan pendekatan-pendekatan tertentu.

Selain itu tidak adanya pendataan rlsecara real membuat tingginya dugaan praktek persekongkolan dengan Oknum-oknum tertentu, berbeda dengan tahun 2014 sejak Pergub No. 111 Tahun 2014 diterbitkan dimana tujuan utamanya adalah untuk memastikan hunian rumah susun sewa tempat sasaran dan menghindari terjadinya hunian double bagi warga.

Buruknya Kinerja UPRS

Ketidak jelasan kinerja kepala UPRS dan jajarannya penyebab utama gagalnya program – program yang dicanangkan pemerintah daerah khusus Jakarta sejak dulu.

“Kepala UPRS dan jajarannya hanya absen, duduk didalam ruangan ber AC lalu terima gaji, buktinya kita mau komplain yang bocor saja berhari-hari bati ditangani” kata Warga yang mengaku tinggal di Rusun Rawa Bebek (Selasa, 24/6/2925).

Coba saja lihat, palingan alau disini mereka hanya menerima penghuni baru, kan kalau bayaran dari rekening kita yang langsung dipotong kan? Lalu pengelola kerjanya ngapain? Paling kalau tertunggak sewa kirim surat dan disuruh satpam mengantar surat ke kita, gitu aja kan” ungkapnya bercerita.

Sekarang itu satpam ngapain datang-datang ke rumah warga, tugasnya kan keamanan, tapi kok pada mau aja disuruh-suruh datangi rumah-rumah penghuni, katanya Rusunawa ini buat warga miskin atau tidak punya rumah, coba aja suruh dicek benar ga demikian” tutupnya. (A@admin)

Koperasi Merah Putih Gagasan Presiden Prabowo Hapus Ekonomi Neolib

0

Ferry Joko Julianto, Wamen Koperasi RI Bersama Wakil Bupati Brebes Adakan Diskusi dan dialog Koperasi Merah Putih di Brebes, Jumat (20/6/2025)

Brebes, trans-cyber.id, — Wakil Menteri Koperasi Republik Indonesia (Wamenkop RI) Ferry Joko Juliantono melakukan kunjungan kerjanya ke Kabupaten Brebes, Jumat (20/6/2025) sore.

Bersama Wakil Bupati Brebes Wurja SE, Wamen Koperasi, Ferry Joko Julianto berdialog dengan pengiat Koperasi serta Kepala Desa di Padepokan Kalisoga, Slatri Kecamatan Larangan. Sudirman Said mantan Menteri Energi dan Sumberdaya di era Presiden Joko Widodo hadir sebagai moderator.

Ferry Joko Julianto meyakinkan peserta bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menetapkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes/Kel Merah Putih) sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).

Program Kopdes/Kel Merah Putih dinilai memiliki potensi besar untuk mengubah arah sistem ekonomi nasional dari model neoliberal menjadi ekonomi yang lebih berkeadilan dan inkllusif.

“Hal itu bukan hanya menjadi tugas dari Kemenkop, melainkan melibatkan 18 kementerian dan lembaga yang terlibat dalam Satgas,” ungkap Wamenkop.

Wamenkop menegaskan, Satgas Percepatan Pembentukan Kopdes Merah Putih memiliki mandat penting untuk memastikan bahwa desa menjadi tujuan utama dari penyaluran seluruh sumber daya negara.

“Nantinya, diharapkan akan ada pertumbuhan di desa-desa, baik ekonomi, sosial, dan lainnya. Bahkan, aneka masalah di desa seperti tengkulak, rentenir, dan pinjol, akan terselesaikan dengan adanya Koperasi desa/Kelurahan Merah Putih,” ujar Wamenkop.

Selain menyukseskan program Kopdes Merah Putih, Kemenkop juga akan terus mendorong program hilirisasi nasional dengan mengarahkan kegiatan koperasi lebih ke sektor industri.
“Bahkan, Kemenkop terus mendorong koperasi masuk ke sektor yang selama ini belum terjamah. Misalnya, koperasi susu punya pabrik pengolahan susunya. Begitu juga dengan koperasi sawit yang kita dorong punya pabrik mini CPO,” bebernya.

Saudirman Said (Mantan Menteri ESDM), Jerry Joko Julianto, Wamen Koperasi RI Bersama Wakil Bupati Brebes Wurja, SE pada acara Diskusi Koperasi Merah Putih di Brebes, Jumat (20/6/2025)

Ferry menambahkan, Kemenkop juga tengah menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian sebagai pengganti UU No. 25 Tahun 1992 yang dinilai sudah tidak relevan lagi.

“UU 25/1992 sudah tidak lagi relevan digunakan untuk menjadi pegangan atau pedoman menjalankan kegiatan pengembangan koperasi di Indonesia,” pungkasnya.

Wakil Bupati Brebes Wurja mengatakan bahwa Kabupaten Brebes melalui Bupati Brebes siap menyukseskan program pemerintah pusat yaitu Kopdes Merah Putih, hal ini terbukti bahwa Kabupatem Brebes termasuk salah satu Kabupaten tercepat kedua dalam penbentukan Kopdes Merah Putih.

“Saya berharap dengan adanya program ini, desa mampu meningkatkan ekonomi warganya,”, pungkas Wurja.

Turut hadir pada acara tersebut Deputi Kementrian Koperasi, jajaran Forkopimda, para Kepala OPD kabupaten Brebes, Ketua TP PKK Kabupaten Brebes, Perwakilan kepala Desa serta penggiat Koperasi.

(Siti Aminah)

PT Sanken di Cikarang Tutup 459 Karyawan Kehilangan Pekerjaan

0

PT. Sanken di Kawasan MM2100 Tutup

Cikarang, trans-cyber.id, — Perusahaan asal Jepang PT. Sanken dikabarkan tutup bulan Juni 2025, penutupan perusahaan itu sudah di beritahukan sejak Februari 2024 lalu.

Berdasarkan informasi, perusahaan elektronik asal Jepang ini mulai beroperasi sejak 1995, perbulan Juni 2025 atas permintaan perusahaan induk di Jepang memutuskan untuk menutup dan berhenti beroperasi.

Akibat penutupan perusahaan sekitar 459 karyawan terancam pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dipastikan akan kehilangan pekerjaan. Selain kehilangan pekerjaan, penutupan perusahaan Sanken berdampak terhadap ekonomi sekitar Cikarang

Serikat pekerja, Dedi Supryanto mengakui penutupan perusahaan sudah di beritahukan sejak bulan Februari tahun 2024 lalu.

“Kita apresiasi karena pemberitahuan sudah sejak Februari 2024, kita ada waktu. Kita sudah ada kontrak kerja dan kita masih berhubungan baik dengan perusahaan sampai saat ini” Kata Dedy.

Lebih lanjut Dedy mengatakan, pihaknya sedang melakukan negosiasi terkait hak-hak pekerja.

“Karyawan kan maunya sampai selesai, tetapi karena ini keputusan penutupan dari pusat kita berharap mendapat hak-hak kita, kita masih mempertahankan ketentuan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 sebagaimana pasal 62” ucap Dedy.

Dikabarkan karyawan telah menerima 6 bulang gaji kedepan, namun karena ada aturan perundangan pihak karyawan masih terus bernegosiasi untuk mendapatkan hak-hak pekerja seperti pesangon dan kompensasi 60x gaji sesuai ketentuan yang berlaku.

(Rm)

Menjelang Bulan Suci Ramadhan, Aktivitas Pasar Tanah Abang Sepi Pengunjung

0

Menjelang Bulan Suci Ramadhan, Aktivitas Pasar Tanah Abang Masih Sepi Pengunjun, Kamis, (20/2/2025)

Jakarta, trans-cyber.id, — Menjelang bulan suci Ramadhan tahun 2025 aktivitas pedagang di Pasar tanah Abang terlihat masih sepi pengunjung, tanda-tanda keramaian belum terlihat, baik di dalam pasar maupun disekitar areal pasar.

Menurut salah seorang pedagang di tanah Abang Jakarta Pusat, menjelang bulan suci ramadhan tahun 2025 ini pengunjung pasar tanah Abang tergolong sepi bila di bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

“Pasar kok masih sepi begini, sementara ini sudah mau bulan puasa, bagaimana ini?” kata salah satu pedangang di areal pasar Tanah Abang dengan nada mengeluh, Kamis (20/2/2025).

Sebagaimana keluhan pedagang, berdasarkan pantauan wartawan baik didalam maupun diluar areal pasar tampak terlihat jelas aktivitas para pedagang yang sedang sibuk menjajakan dagangannya. Kios-kios dan lorong-lorong pasar di dalam pasar juga terlihat dipadati pedagang.

Pasar Jaya tanah abang merupakan pusat perdagangan dan perbelanjaan terbesar di Jakarta dikelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan mitra usahanya yang setiap tahunnya ramai didatangi pengunjung dari berbagai daerah termasuk manca negara untuk belanja berbagai kebutuhan.

Hiruk pikuk pedagang yang terlihat ramai diberbagai sudut gedung dan lorong-lorong pasar membuat wartawan seperti merasa tidak nyaman dan sesak, para pedagang diareal atau akses pintu gedung pasar Blok B terlihat seperti padat.

Menurut keterangan salah satu staff pasar Blok B, Karno saat ditemui di Kantor pengelola Blok B, pengunjung tanah Abang bisa mencapai 26.000 orang perhari

“Pengunjung tanah Abang perhari 26.000orang” kata Sukarno kepada wartawan, Pasar Blok B masih di kelola PT. Putra Pratama Sukses, dengan jumlah kios sebanyak 5241, yang terisi 70%, (kurang lebih 35 ribu pedagang) ucap Karno, Kamis (20/2/2025) kepada wartawan.

“Ada 5241 kios dan kios masih milik developer, tugas pengelola (Pasar Jaya) hanya mengelola operasional gedung” terang Karno menjawab Wartawan.

Saat ditanya terkait sewa kios, Karno enggan menjawab, menurutnya itu ada bagian yang menangani, “kita kan sentralisasi, dari pusat belum ada arahan atau informasi, apa yang mau ditanyakan supaya kita tidak mis ni” kata Karno didampingi bagian penataan pasar.

Staff Pasar tanah Abang Jakarta Pusat, Karno sempat mengajak wartawan untuk mengecek beberapa lokasi di areal pasar, namun terhenti karena waktu sudah sore hari dan pedagang sudah sepi dan tutup.

Penataan pedagang terpantau masih jauh dari standar pengelolaan yang diharapkan pengunjung, dibutuhkan kerjasama yang komprehensif dan tegas dari berbagai pihak untuk penataan pedagang terutama PD Pasar Jaya, Walikota, Camat, Lurah, Dinas Perhubungan dan perparkiran karena dikhawatirkan dalam pengelolaan pasar yang tidak mudah banyak potensi terjadi pungli.

Termasuk dari kelompok ormas diperlukan pendataan dan penertiban demi terwujudnya kenyamanan para pengunjung dalam belanja. Gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang baru dilantik diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan tata kelola pasar menjadi lebih tertib dan nyamanan.

Penulis : Suherman

Editor : Redaksi.

PD Pasar Jaya Cipulir Jakarta Selatan Butuh Kenyamanan Akses Bagi Pengunjung

0

Area 10 Perumda Pasar Jaya Cipulir Jakarta Selatan (Foto area ilustrasi)

Jakarta, trans-cyber.id, — Aktivitas pedagang di area Pasar Cipulir Jakarta Selatan terpantau ramai, hampir semua kios dan tempat dagang yang dikelola Perumda Pasar Jaya itu dipenuhi para pedagang. Dari pantauan wartawan, pedagang mayoritas berjualan tekstil, seperti pakaian wanita, anak-anak, kaos, celana pendek, celana panjang dan aksesoris lainnya semua tersedia.

Saat wartawan menemui Manager area, Danu, sedang tidak ada di kantor, Awan yang mengaku sebagai staff pasar membenarkan bahwa aktivitas perdagangan di pasar Cipulir ramai dengan pedagang tekstil yang menurutnya rata-rata pembeli dari luar daerah.

“Pedangang disini 100% pedagang tekstil, hampir semuanya grosir, pengunjung banyak dari luar daerah, seperti Papua dan Kalimantan” kata Awan kepada wartawan, (Kamis, 6/2/2025) di kantornya.

Awan menyatakan, Perekonomian mangalami penurunan, iya, tapi untuk lebih kongkrit harus di tanyakan ke pedagangnya langsung. Tuturnya.

Menurut Awan, aktivitas perdagangan di Perumda Pasar Jaya Cipulir fluktuatif, menurut dia pengunjung banyak dari luar daerah.

“Juli -April pasar ramai di datangi pengunjung, sementara Mei – Juni setiap tahun mengalami penurunan. Pasar Cipulir sudah amat lama, pedagang pasar sudah mulai terbentuk, ini sama dengan tanah abang, ibaratnya ini tanah abangnya jakarta selatan lah” ucap Awan.

Aktivitas pedagang pakaian di Pasar Jaya Cipulir Jakarta Selatan (Kamis, 6/2/2025)

Lebih jauh Awan menyatakan dirinya tidak bisa memberikan statement terkait teknis, karena itu wewenang pimpinan dan kebetulan sedang tidak ada.

“Maaf bang, saya tidak bisa memberikan statement terkait pasar, karena kewenangan pimpinan. Pimpinan kita sedang tidak ada, lagi rapat di kantor pusat” kata Awan menjelaskan.

Pasar Cipulir yang terletak diujung Jakarta Selatan dan yang berbatasan dengan Cileduk Tangerang itu merupakan salah satu pasar yang ramai dikunjungi pengunjung untuk berbelanja karena strategis dan terkoneksi dengan ITC Mas Cipulir membuat areal pasar terlihat selalu ramai dan dipadati pengunjung.

Kata Awan, di pasar Cipulir terdapat 2500 pedagangan aktif dengan 3320 fasilitas kios dan lost, beroperasi sampai pukul 14.00 Wib.

“Kita buka sampai pukul 14.00 (jam 2-red) dan sebentar lagi mau tutup” kata Awan.

Dari pantauan wartawan, akses masuk menuju areal pasar Cipulir belum cukup nyaman bagi pengunjung, hal itu terlihat dari akses masuk dan belum berfungsi fasilitas yang tersedia dipasar tersebut. Kurangnya fasilitas yang memadai bagi para pengunjung diyakini sangat mempengaruhi kenyamanan setiap pengunjung yang datang ke areal pasar itu.

Selain itu, batas parkir pasar dengan parkir diluar pasar yang tidak tertata dinilai sangat menggangu pengunjung di areal itu.

“Ini parkir sulit, akses sempit, sementara diatas ada lahan luas, udah gitu kebersihan pasar masih sangat menggangu” kata seorang pengunjung.

Sama dengan pasar-pasar yang lain, fasilitas umum dan fasilitas sosial kawasan pasar Cipulir masih diperlukan penataan yang serius karena belum berfungsi secara baik yang dapat membuat pengunjung menjadi lebih nyaman.

Penulis: Herman 

Editor: Redaksi

PD Pasar Jaya Sungai Bambu Jakarta Utara Sepi Pedagang

0

Pasar Jaya Sungai Bambu Jakarta Utara. (Sumber: pasarjaya.co.id)

Jakarta, trans-cyber.id, — Aktivitas pedagang di PD Pasar Jaya Pelita Sungai Bambu Jakarta Utara terpantau sepi, berdasarkan informasi yang di dapat dari pedagang pasar tarif sewa pasar di PD Pasar Jaya Sungai Bambu Jakarta Utara Rp 250.000 perbulan di tambah biaya CMS.

“Sewa kios Rp 250rb/bulan, tapi ada biaya tambahan CMS, apa itu CMS? tidak tahu sulit nyebutnya, kata seorang ibu pedagang di lantai 2, “kepengelola saja, kantornya ada disitu’ katanya menunjuk ke arah kantor kepala Pasar” Senin, (3/2/2025)

Dari pantauan wartawan, pasar Jaya Sungai Bambu dilantai 2 terlihat banyak yang tutup dan terdapat banyak tempelan bertuliskan tutup sementara dan gagal kontrak. Belum diketahui apa penyebab kios -kios tersebut di tutup sementara atau batal kontrak/sewa.

“Kios banyak yang tutup” sata seorang ibu pedagangan di kios lantai 2. Sementara dilantai 1 terlihat beberapa kios yang terlihat masih terbuka termasuk kios pedagang beras.

Hingga berita ini dimuat, keberadaan kios-kios yang kosong belum dapat di konfirmasi, menurut keterangan pegawai di ruang kantor Pasar, kepala pasar sedang tidak ada di kantor.

“Tidak ada, dari tadi pagi berangkat ke pengadilan” katanya. Saat ditanya dalam rangka keperluan apa di pengadilan, pegawai mengatakan tidak tahu.

Sebagai perusahaan daerah yang dikelola Pemerintah Daerah Jakarta (PD Pasar Jaya-red), seharusnya lebih memperhatikan bagaimana pedagang bisa berdagang di pasar-pasar agar minimal kebutuhan warga sekitar dapat tersedia secara ekonomis dan terjangkau.

“Pengelola Pasar seharusnya tidak saja fokus pada tarif sewa saja, tetapi juga harus memperhatikan manfaat dan efisiensi, ini kan pasar, sangat wajar kalau pada event tertentu di erikan discon atau promosi tarif sewa, kita juga pedagang tidak terus dapat untuk pak, apalagi sekarang daya beli masyarakat menurun” kata seorang pedagang kelontong di Pasar Ciplak Selasa, (4/2/2025).

Sejalan dengan itu, staff Humas PD Pasar Jaya, Arie mengatakan kehadiran media itu harus dijadikan sebagai mitra untuk memberikan masukan. “Media itu mitra kita, hal itu kita selalu sarankan ke wilayah untuk menjadikan media itu sebagai mitra” kata Staff Humar PD Pasar Jaya, Arie di Cikini, Jumat (31/1/2025) lalu.

Perlunya penataan pasar di Jakarta, diharapkan dapat membantu solusi bagi pedagang-pedagang liar yang masih banyak berkeliaran di berbagai titik dijakarta, terutama pasar-pasar yang di kawasan pemukiman masyarakat.

“Coba lihat tuh pedagangan di trotoar yang di depan pak, kenapa ga di tertibkan saja dan disuruh masuk kedalam, didalam kan masih banyak kios kosong, kita tidak tahu itu dibayar atau tidak” kata Uda pedagang kain di Pasar Ciplak Jakarta Timur, Selasa (4/2/2025).

Penulis: Herman
Editor : Redaksi tc

Baznas Jateng Kembali Salurkan Bantuan Modal Produktif

0

Baznas Jawa Tengah serahkan bantuan produktif (Senin (30/12/24)

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Jawa Tengah menyalurkan bantuan tahap II Tahun 2024, bantuan di berikan kepada 3.500 mustahik 140 orang penerima dari Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal dan Kota Tegal.

Masing-masing mustahik menerima bantuan usaha produktif senilai Rp3 juta per-orang serta mendapatkan pendampingan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah.

Secara simbolis bantuan langsung diserahkan Penjabat Bupati Brebes Ir Djoko Gunawan MT, kepada perwakilan mustahik dari Kabupaten Brebes di Aula Amarta Dedi Jaya Hotel Brebes, Senin (30/12/2024).

Penjabat Bupati Brebes Ir Djoko Gunawan MT mengucapkan terima kasih kepada Baznas Jateng dan Baznas Brebes yang membantu persoalan perekonomian di Kabupaten Brebes. Terutama terkait pengentasan kemiskinan di Kabupaten terluas di Jawa Tengah setelah Cilacap.

Kegiatan pada hari ini, lanjut Djoko, sangat dinantikan dalam rangka untuk mengentaskan para mustahik di Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal dan Kota Tegal agar bisa lebih produktif hingga nantinya bisa menjadi muzakki.

Djoko berharap pemberian bantuan ini dapat membekali para penerima untuk mengelola dan memajukan usaha lebih produktif oleh yang berhak.

Acara penyerahan bantuan Baznas Jawa Tengah kepada warga yang berhak (Senin (30/12/24)

“Masing-masing mustahik tersebut akan mendapatkan bantuan modal usaha produktif senilai Rp3 juta secara jangka panjang agar bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kabupaten Brebes,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Baznas Jateng KH Ahmad Darodji mengatakan, kemiskinan di Jawa Tengah harus diselesaikan bersama-sama. Salah satunya melalui program penyaluran zakat kepada mustahik produktif. Program tersebut sangat strategis dalam upaya mengentaskan kemiskinan.

Selain bantuan ekonomi produktif, Baznas juga menyalurkan bantuan konsumtif, terutama kepada warga lanjut usia yang sudah tidak mampu bekerja, pembangunan rumah tidak layak huni, masjid, mushola, serta bantuan beasiswa bagi anak dari keluarga tidak mampu.

Sedangkan terkait pelatihan, kata Darodji, sekitar 11 ribu warga dari berbagai daerah di Jateng telah mengikuti pelatihan wirausaha.

Baznas telah salurkan program bantuan produktif
untuk Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal dan Kota Tegal senilai Rp 441 juta, dengan rincian Kabupaten Brebes 60 penerima (mustahik) dan 12 pendamping, Kabupaten Tegal 65 penerima (mustahik) dan 13 pendamping, dan Kota Tegal 15 penerima (mustahik) dengan 3 pendamping.

Terhadap 140 mustahik telah disalurkan modal usaha sebesar Rp3 juta serta transport Rp100 ribu dan pendamping mendapat biaya transport sebesar Rp 250 ribu.

Penulis : Siti Aminah.

Editor : Redaksi

Jelang Nataru, Stok Sembako Kota Tegal Aman

0

Tegal, trans-cyber.id, – Menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025, Pj Wali Kota Tegal, Agus Dwi Sulistyantono, bersama Pj. Sekretaris Daerah Kota (Sekolah), Sartono Eko Saputro, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Tegal, dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Tegal sidak di Pasar Pagi Kota Tegal dan Swalayan Mitra, Selasa (17/12/2024).

Sidak ini dilakukan untuk memantau harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok. Seusai sidak, Pj. Wali Kota Tegal menyampaikan bahwa monitoring ini dilakukan dalam rangka menyongsong Nataru.

“Pasar Pagi dan Swalayan Mitra kami pilih sebagai barometer harga dan stok barang kebutuhan masyarakat,” ujar Agus Dwi.

Berikut harga komoditas berdasarkan hasil pantauan langsung Pj. Wali Kota Tegal!

Beras Rp14.000 – Rp15.000 per kg, bawang merah Rp32.000 – Rp36.000 per kg, Bawang Putih Rp37.000 – Rp40.000 per kg, Cabai Keriting Rp35.000 – Rp40.000 per kg, cabai Rawit: Rp35.000 – Rp40.000 per kg, Daging Sapi, Rp140.000 per kg, Daging Ayam Rp Rp40.000 per kg, Telur Ayam Rp30.000 per kilogram, Gula Pasir: Rp17.000 per kg.

Agus Dwi menjelaskan bahwa beberapa harga komoditas masih stabil, namun ada juga yang mengalami sedikit kenaikan.

“Bulog sudah siap memonitor dan memastikan suplai aman jika terjadi kenaikan harga,” tambahnya.

Kenaikan harga beberapa produk seperti daging, bawang putih, dan cabai, menurut Agus Dwi, disebabkan oleh musim penghujan yang mempengaruhi stok dan rentan menyebabkan pembusukan.

“Ini yang mengakibatkan jumlah pasokan menurun dan memicu kenaikan harga,” jelasnya.

Meskipun demikian, Pj. Wali Kota Tegal itu memastikan stok sembako secara umum masih aman.

“TPID Kota Tegal sudah menyiapkan langkah antisipasi jika hasil monitoring di lapangan menunjukkan kenaikan harga yang meresahkan masyarakat saat Nataru. Alhamdulillah, Insya Allah Kota Tegal aman,” tegas Agus Dwi.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Tegal, Marwadi turut hadir dalam sidak tersebut, menyampaikan TPID Kota Tegal telah melakukan langkah-langkah antisipatif terkait potensi kenaikan harga bahan pokok menjelang Nataru.

“TPID telah melakukan Gerakan Pangan Murah (GPM) di beberapa titik. Di bulan Desember 2024 saja, GPM sudah dilakukan di tujuh titik. Jika dihitung dari November 2024, total ada 17 lokasi GPM,” ungkap Marwadi.

Marwadi berharap GPM ini dapat membantu menstabilkan harga bahan pokok dan memudahkan masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga lebih murah menjelang Nataru.

Supervisor Operasional Swalayan Mitra Tegal, Tarsono, mengonfirmasi adanya sedikit kenaikan harga pada beberapa komoditas.

“Telur naik dari Rp30.500 menjadi Rp30.700 per kilogram, sedangkan beras naik Rp1.000 per kilogram,” jelas Tarsono.

Namun, ia memastikan stok di Swalayan Mitra aman menjelang Nataru.

“Tidak ada komoditas yang stoknya kosong,” pungka.

(Siti. Aminah)

Bahlil dan Erick Thohir Dobrak Investasi Smelter

0

Jakarta, TransCyber.id, – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmikan smelter bauksit atau Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) di Mempawah, Kalimantan Barat yang sebelumnya sempat mangkrak.

Hal tersebut diungkapkan Erick Thohir melalui uanggahan video di Instagram resmi @erickthohir.

“Terima kasih Pak Bahlil, ini sempat mangkrak. Kita dobrak!” katanya dalam unggahan video itu dikutip Selasa (24/9/2024).

Bahlilpun menanggapi unggahan Erick, bahwa dirinya menggeber proyek tersebut sejak dirinya menjabat sebagai Menteri Investasi /Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

“Waktu itu sempat mangkrak, saya Menteri Investasi, saya dobrak. Memang (dengan) sinergi BUMN,” ungkapnya.

Erick Thohir mengatakan sebelumnya telah diresmikan juga smelter di Sumbawa dan Gresik. Dia menyebut, menurut keterangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan adanya SGAR akan mengurangi keterangantunan impor aluminium.

“Bapak Presiden menyampaikan smelter ini akan mengurangi ketergantungan dari impor kebutuhan aluminium dalam negeri. Dari kebutuhan aluminium sebesar 1,2 juta ton, kita selalu impor hingga 56%. Ini menjadi babak baru untuk Indonesia sebagai negara industri,” ungkap Erick.

Erick menjelaskan, smelter tersebut dimiliki Inalum sebesar 60% dan Antam 40%. SGAR disebut memiliki peran penting dalam menciptakan ekosistem industri aluminium dari hulu ke hilir.

“Dengan adanya smelter ini memberikan nilai tambah sampai dengan 3 kali lipat kepada ekonomi nasional dan daerah,” pungkasnya.

Sebagai mana diketahui Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali meresmikan produksi pertama smelter. Setelah dua smelter tembaga diresmikan dalam sehari kemarin. Smelter yang satu ini dibangun dengan investasi Rp 16 triliun. Jokowi mengatakan, pembangunan smelter ini merupakan jejak industrialisasi di Indonesia.

“Ini merupakan jejak-jejak industrialisasi dimulainya industrialisasi di Indonesia,” ujar Jokowi saat meresmikan smelter yang disiarkan virtual, Selasa (24/9/2024). Rm

Pj. Gubernur DKJ Alokasikan Rp 18,96 Triliun Penanggulangan Kemiskinan Kota

0

Jakarta, TRANS-CYBER.ID, – Angka kemiskinan di Jakarta semakin meningkat terlihat dari alokasi anggaran sebesar Rp 18.96 triliun yang disampaikan Pj. Gubernur Daerah Khusus Jakarta di acara International Mayors Forums 2024 di Grand Hyatt Jakarta pada Selasa (2/7/2024).

“Penanggulangan kemiskinan perkotaan, telah mengalokasikan Rp 18,96 triliun. Alokasi ini tidak ada di kota-kota lain di Indonesia, hanya ada di Jakarta dan besarnya luar biasa Rp 18,96 triliun salah satunya mengimplementasikan program Sustainable Development Goals (SDGs), termasuk subsidi transportasi, bantuan makanan untuk anak-anak, pendidikan dan kesehatan melalui Kartu Jakarta Pintar Plus (KJPP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, dan Kartu Jakarta Sehat,” kata Heru.

Heru mengklaim, berkomitmen mengurangi kelaparan di DKJ dengan meningkatkan ketahanan pangan, menjaga stok pangan serta mengadakan program sembako murah.

“Kami berkomitmen mengurangi kelaparan dan mendorong semua pemangku kepentingan meningkatkan ketahanan pangan, melalui berbagai inisiatif seperti praktek pertanian perkotaan atau urban farming, menjaga stok pangan melalui peranan badan usaha milik daerah yaitu Food Station Cipinang Jaya, dan melaksanakan program sembako murah di Kelurahan di Jakarta, dengan bersinergi bersama swasta,” ucap Heru

Heru Budi mengatakan, pemberian sembako murah secara rutin dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Dari Sembako tersebut Heru juga memastikan semua masyarakat memiliki akses terhadap makanan yang cukup, aman, dan bergizi.

Selain itu, ia menyebut bahwa pihaknya melakukan penataan kampung kumuh, pembangunan rusun sederhana, dan konsolidasi tanah vertikal bagi masyarakat para prasejahtera, untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Di sisi lain, pihaknya . berkomitmen agar Ruang Terbuka Hijau (RTH) tersedia di Jakarta sebanyak 30 persen hingga tajun 2030.

“Menurut data PBB pada tahun 2018 sebanyak 55 persen populasi dunia tinggal di wilayah perkotaan. Angka ini diperkirakan akan terus meningkat hingga 68 persen di tahun 2050. wilayah perkotaan menjadi daya tarik sebagai tujuan penghidupan sehingga wilayah perkotaan perlu menerapkan pembangunan berkelanjutan, termasuk juga Jakarta,” terangnya.

“Berikut juga memperbaiki sarana prasarana dan tentunya pemerintah daerah juga membangun rumah susun yang cukup besar dan luas. Jakarta terus berkomitmen meningkatkan ruang terbuka hijau hingga 30% pada tahun 2030. Capaian ruang terbuka hijau Jakarta pada tahun 2023 sebanyak 5,21 persen dari 3.354 Hektare untuk terus meningkatkan ruang terbuka hijau,” imbuhnya. (Red)

Harga Nikel Anjlok, Pemodal Cina Pertimbangkan Hengkang dari RI

0

Harga Nikel Anjlok, Pemodal Cina Pertimbangkan Hengkang dari RI

TRANS-CYBER.ID, – Peneliti dari Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana menuturkan, tekanan anjloknya harga nikel yang bertepatan dengan kelebihan pasokan dari Indonesia sudah dirasakan oleh pemilik-pemilik smelter di Indonesia, yang mana hampir seluruhnya dikuasai pemodal Cina.

Menurut dia, investasi industri nikel dari Tiongkok kini sudah banyak menunjukkan perlambatan. Dalam catatan terbaru, banyak pemodal di Tanah Air yang hengkang. Bulan lalu, Hanrui Cobalt membatalkan pembangunan proyek HPAL nikel berkapasitas 60.000 ton di Morowali.

“Huayou Cobalt juga telah dikabarkan ingin membatalkan proyek nikel dengan kapasitas produksi 120.000 ton per tahun di Morowali yang tadinya telah direncanakan untuk beroperasi di tahun 2025,” ucap Andri seperti dikutip dari Tirto, Sabtu (20/1/2024).

Teranyar, Tsingshan, pemilik komplek smelter di Morowali, juga ingin menjual asetnya ke Baowu, salah satu perusahaan pelat merah Cina di kisaran 4 miliar dolar AS. Andri menuturkan, puncak harga metal nikel melambung tinggi disebabkan oleh prospek kendaraan listrik, terutama pada 2022.

“Kita menjadi sangat percaya diri dan banyak mendengungkan narasi Indonesia akan menguasai rantai nilai industri dari produksi baterai listrik,” ucap dia.

Alih-alih merajai rantai pasok baterai listrik, harga nikel dan cobalt yang tinggi membuat banyak industri mendorong perkembangan baterai kendaraan listrik yang tidak membutuhkan nikel atau pun cobalt yang juga dipandang bermasalah dari sisi lingkungan.

“Terbukti sekarang baterai LFP yang tidak membutuhkan nikel kini menjadi baterai yang paling cepat berkembang dan digunakan untuk kendaraan listrik,” ucap Andri.

“Pada akhirnya, ini justru membuat pengembangan industri mineral dalam negeri menjadi tertahan,” tambah dia.

Kemudian, Andri juga menyoroti, yang membuat prospek nikel Indonesia semakin terpukul lantaran adanya kebijakan FEOC (Foreign Entity of Concern) yang diumumkan pemerintah AS bulan lalu, membuat nikel Indonesia tidak pantas untuk mendapatkan kredit pajak di negara tersebut.

“Dengan adanya kebijakan ini, seluruh kendaraan listrik tidak boleh mengandung critical mineral yang diproses oleh perusahaan yang setidaknya 25 persen dikuasai oleh negara-negara FEOC, termasuk China,” ujar dia.

Kebijakan ini membuat hampir seluruh nikel yang diproses oleh smelter di Indonesia termasuk dalam pelarangan tersebut karena hampir seluruh smelter nikel di Indonesia mayoritas sahamnya dikuasai China.

“Dasar-dasar seperti inilah yang membuat kita ke depannya harus lebih berhati-hati dalam mengistimewakan hilirisasi nikel dengan segala percepatannya. Karena dengan kondisi pasar yang membaik sekalipun, nikel kita memiliki kerawanan tidak diterima di pasar dunia,” ucap Andri.

Sebagai informasi, Indonesia menyandang posisi sebagai negara dengan cadangan dan tingkat produksi nikel terbesar di dunia. Tercatat pada tahun 2022, Ibu Pertiwi menguasai 51% dari total produksi nikel global.

Dengan potensi yang sedemikian besar, wajar saja jika hilirisasi nikel menjadi prioritas pemerintahan Jokowi. Terlebih lagi devisa negara yang diperoleh juga meningkat signifikan. Saat nikel diekspor dalam bentuk bijih atau bahan mentah, nilai yang diperoleh negara hanya sekitar Rp17 triliun.

Namun, setelah dilakukan hilirisasi dan industrialisasi terhadap produk nikel tersebut, nilainya melonjak menjadi Rp510 triliun sehingga secara otomatis juga meningkatkan pendapatan negara melalui pajak.

Editor : Redaksi

Sumber : Tirto.id

Mahalnya Harga Sewa Kios di Angkasa Pura II Medan di Keluhkan Pedagang

0

Mahalnya Harga Sewa Kios di Angkasa Pura II Medan di Keluhkan Pedagang

MEDAN, TRANS-CYBER.ID,- Mahalnya harga sewa kios di Angkasa Pura II Medan dikeluhkan para pedagang. Keluhan disampaikan pedagang kepada trans cyber.id di bandara Kualanamu Medan pada Jum’at (22/9/2023) di Medan Sumatera Utara.

“Semua dipajak disini bang, jawab seorang ibu berkerudung yang berdagang nasi menjawab seseorang yang diduga penumpang pesawat di bandara Kualanamu di Medan”. Diketahui harga nasi dengan menu telur dan daun singkong plus air minum di hargai sebesar Rp 35.000.

Lebih lanjut pedagang nasi yang berlokasi diluar areal kedatangan dan keberangkatan penumpang itu mengatakan, ‘ini semua bos yang bikin’ (rak-rak kios-red), kita hanya pekerja disini bang, kata ibu yang mengaku etnik Jawa itu.

Ketika trans-cyber.id mencoba menanyakan tarif sewa kios tempat berdagang, ibu yang tampak aktif menawarkan dagangannya ke penumpang itu mengatakan, “sewa kios ini sebulan Rp 9juta bang” jawabnya.

Dari pantau media trans-cyber.id dari hari kamis (21/9/2023) malam, pedagang nasi di jaga beberapa orang perempuan yang siap mengajak pengunjung untuk makan di warung yang dijaganya itu.

“kita ganti-gantian bang, besok jam 10 pagi ada lagi yang jaga”, (bergantian selama 24 jam-red) kata karyawan yang lain yang ikut jaga.

Warung nasi yang hanya berukuran 2 x 2 meter itu terpaksa dijaga 24jam dengan beberapa orang karyawan, hal itu terpaksa dilakonin untuk menututupi harga sewa kios dan gaji karyawan setiap bulannya.

“ya kita harus bekerja sip-sipan biar kita dapat uang dan bayar harga sewa” kata penjaga warung itu.

Harga Kopi Susu Rp 40.000 di Angkasa Pura II Medan (Foto trans cyber.id)

Tingginya harga sewa kios di Angkasa Pura II Medan (Bandara Internasional Kualanamu) tidak sebanding dengan pelanan kepada penumpang pesawat yang datang dan yang berangkat di bandara itu.

Mahalnya harga-harga di bandara Kualanamu Medan membuat para penumpang enggan untuk sekedar istirahat, minum atau pun makan. Dari pantauan dilapangan, kebanyakan penumpang yang datang dari daerah jauh dan penumpang mengalami masalah keberangkatan yang kebanyakan mampir di kios-kios pedagang.

Pendapatan yang tidak sebanding dengan harga sewa kios, membuat para pedagang harus melakukan berbagai cara untuk menarik pelanggannya.

Atas keluhan ini, trans-cyber.ida mencoba mencari tahu kantor pengelola Angkasa Pura II Medan dengan tujuan untuk memintai tanggapan, namun menurut informasi Angkasa Pura II Medan tidak berkantor di sekitar bandara.

“kantor angkasa pura II bukan disini, ada diluar sana bang, kata seorang pedagang saat ditanya.

Hingga berita ini, trans-cyber.id belum dapat memintai keterangan kepada pihak Angkasa Pura II Medan. (Nd)

Harga Beras Menggila, Perum Bulog Beri Bantuan Beras Kepada Masyarakat

0

Harga Beras Menggila, Perum Bulog Beri Bantuan Beras Kepada Masyarakat

PURBALINGGA- TRAN. CYBER.ID, – Harga beras sebagai kebutuhan pokok utama masyarakat terus melambung tinggi, seperti di Kecamatan Karangreja Purbalingga harga beras sudahh mendekati harga Rp 15000/kg.

Tingginya harga beras di pasar menambah beban perekonomian bagi warga miskin di daerah tersebut. Untuk meringankan beban kebutuhan pokok berupa beras, Perum BULOG Purbalingga mengadakan Program Bantuan Pangan (PBP) secara serentak di Kecamatan Karangreja Purbalingga, Jawa Tengah !20/09/2023) secara serentak.

Program Bantuan Pangan (PBP) dalam untuk bulan September 2023, masing-masing penerimaan diberikan 10 Kg per Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Disaat harga beras tengah naik secara drastis pemerintah melalui Perum BULOG memberikan bantuan pangan beras secara gratis untuk mengurangi beban biaya hidup bagi warga kurang mampu.

“Ya beras lagi naik semoga dengan adanya bansos beras ini bisa memberikan harga beras dipasaran turun,” kata Margiyani Kasi Layanan Desa Karangreja.

Menurut Margiyani, bantuan pangan berupa beras diberikan kepada warga Desa Karangreja sebanyak 764 Keluarga Penerima Manfaat.

“Ada sekitar 10 kg per KK diberikan secara gratis oleh pemerintah, kami dari Perum BULOG hanya ikut mengatur Agara para penerima tertib, semua petugas dari BULOG Purbalingga,” katanya.

Kasi Kesra kecamatan Karangreja Unung Pratiwi S.Sos membenarkan adanya pembagian bantuan pangan beras di wilayahnya.

Sementara Desa Serang di informasikan mendapatkan alokasi bantuan sebanyak 893 KPM, Desa Gondang dapat 633 KPM, Desa Karangreja 764 KPM, Desa Kutabawa 771 KPM, Siwarak dapat 895 KPM, Tlahab Lor dapat 1101 KPM dan Desa Tlahab Kidul dapat 842 KPM,” Se-Kecamatan per hari ini dibagi serentak, kami ikut memantau alhamdulilah beras kondisi baik,” kata Unung.( Oka )

Load More