Kabag PLH Jakut: Tidak ada duit tidak bisa jalan, mau rokok sebatang saja harus beli…

Kabag Pembangunan Lingkungan hidup Jakarta Utara, Ardhan Solihin, S.IP. , M.Si.(Sumber : Ig kotajakatautara)

JAKARTA, trans-cyber.id, — Jakarta yang di gadang-gadang menjadi kota metropolitan yang tertib administrasi, bersih dan ramah lingkungan dinilai hanya khayalan belaka. Dengan bermodalkan APBD puluhan triliun saja tanpa disertai perubahan mindset secara mendasar dinilai tidak cukup.

Buruknya tata kelola pemerintahan serta tingginya praktek – praktek kotor diberbagai pos-pos jabatan berdampak langsung terhadapkehidupan masyarakat, seperti rusaknya tata ruang kota diberbagai sudut-sudut wilayah pemukiman di Daerah Jakarta.

Edward Sihotang, SH, kuasa hukum dari gabungan Organisasi Kemasyarakatan dalam keterangan persnya di Jakarta Utara pada Rabu (25/6/2025) meyatakan bahwa permasalahan jalan lumpur yang berdampak luas terhadap lingkungan masyarakat di kawasan PLTU telah dilaporkan secara resmi ke Walikota Jakarta Utara sejak Januari 2025 yang lalu.

“BPPKB, GRIB Jaya dan IBK selaku Ormas yang peduli pemerintah telah menyurati Walikota Jakarta Utara sejak bulan Januari 2025 lalu hal kerusakan jalan dan dampak lingkungan di kawasan PLTU Ancol Jakarta Utara untuk segera mencari solusi, namun sayang Walikota Jakarta Utara dan jajarannya belum ada tindakan yang jelas” kata Edward.

Bahkan dia mengaku telah melakukan langkah-langkah kongkrit dengan meminta konfirmasi langsung beberpa pihak ke kantor walikota terkait surat permohonan audiensi kliennya itu.

“Saya sudah bertemu dan mengkonfirmasi langsung ke pejabat yang ditugaskan Walikota terkait permohonan audiensi tersebut, termasuk menanyakan isi surat jawaban” ucapnya.

Hari ini (Rabu, 25/6/2025) barusan saya mendatangi dan bertemu Kabag Pembangunan dan Lingkungan hidup, Bina marga dan Asisten Pembangunan dan Ekonomi Kota Jakarta Utara. Secara kwalitas kerja, pejabat-pejabat utamanya harus di evaluasi dan segera diganti. Karena tidak memberikan manfaat positif kepada masyarakat melainkan sibuk memoles citra dan menjaga kepentingan jabatan belaka” Jelasnya.

Bayangkan ya, tadi (Rabu, 25/62025-red) Saya ketemu Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Ardan, apa yang dia bilang, “tidak ada duit tidak bisa jalan, mau merokok sebatang saja harus beli, masa nyuri” kata Edward menirukan ucapan Kabag PLH Ardhan Solihin, S.IP. , M.Si.

Assisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Jakarta Utara, Wawan Budi Rohman. (Sumber : Ig kotajakatautara)

Masih menurut Edward Sihotang, S.H., dia memgaku telah berusaha menemui assisten Perekonomian dan Pembangunan, Wawan Budi Rohman, namun melalui staff nya Asisten Perekonomian dan Pembangunan itu lagi rapat.

“masih rapat diluar, sambil mengatakan ditunggu saja” tutur Edward menjelaskan. Kenyamanan jabatan-jabatan orang-orang ini sudah seharusnya dievaluasi gubernur ya, karena menurut saya kinerja mereka berbanding terbalik dengan fasilitas, tunjangan dan gaji yang mereka terima dari uang-uang pajak rakyat, kalau begini terus 100tahun pun Jakarta ini bukan tambah baik.

Saya sering katakan, keberhasilan yang paling menonjol pemerintah daerah jakarta adalah merusak tata ruang wilayah jakarta, tutup edward.

Berdasarkan pantauan wartawan, Rabu, (25/6/2025) akses jalan menuju PLTU tampak lumpur yang terdampak langsung terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar terutama terhadap objek-objek vital dikawasan itu, seperti; Indonesia Power, Navigasi, dan instansi pemerintah lainya. Menurut seorang warga, kejadian ini sudah dibiarkan bertahun-tahun lamanya, walikota Jakarta Utara membiarkan begitu saja.

Pihak Pelindo juga telah melakukan penutupan satu jalur jalan untuk menghindari dampak yang lebih buruk. Sehingga mobil – mobil Sumber Daya Air dan mobil truk pengangkut tanah MRT yang beraktivitas membuang tanah kelaut ancol haya melewati satu jalur.

Hingga berita ini diturunkan, keterangan pers Edward Sihotang, SH, selaku pengacara gabungan Ormas (BPPKB, GRIB Kaya dan IBK) akan dilakukan konfirmasi ke pihak-pihak terkait lainnya. (AA)