Audit Seluruh Proyek Strategis Nasional di Era Joko Widodo
Airlangga Hartarto dalam keterangan Pers terkait anggaran PSN tahun 2024 lalu (foto medsos)
Jakarta, trans-cyber.id, — Untuk memperkuat stabilitas ekonomi dan pembangunan di era pemerintahan presiden Prabowo Subianto ada baiknya presiden Prabowo Subianto melakukan audit terhadap seluruh proyek strategis nasional di era pemerintahan sebelumnya.
Hal itu dinilai dapat membantu beban keuangan negara yang saat ini sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Apalagi tahun ini dikabarkan negara harus membayar utang sebesar 1000 Triliun. Ini tentu jumlah yang tidak sedikit dibandingkan dengan APBN tahun 2025 yang besarnya hanya 3.621 Triliun.
Sebagaiman disampaikan Airlangga Hartarto pada awal tahun 2024 lalu, negara telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 6.246 T untuk membiayai 233 proyek strategis nasional (PSN), di era pemerintahan Jokowi.
Sejalan dengan itu, berdasarkan laporan PPATK 36,67% dari anggaran PSN diduga digunakan untuk kepentingan pribadi. Hal itu disampaikan Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, (Rabu 10/2024) lalu.
Apabila dikalkulasi secara perhitungan sesuai laporan PPATK terkait dugaan korupsi PSN sebesar 36,67% dari anggaran sebesar Rp. 6.246 Triliun maka terdapat jumlah uang yang di korupsi kurang lebih nilainya sebesar Rp. 2.290 Triliun. Hal itu jauh lebih besar dibanding dengan korupsi timah yang yang katanya sebesar Rp 300 Triliun menurut Kejaksaan Agung RI yang walaupun di dalam persidangan tidak dapat dibuktikan.
Penanganan tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum dinilai sarat kepentingan dan jauh dari efektif terhadap penyelamatan keuangan negara. Apa yang dilakukan aparat penegak hukum dinilai tidak memberikan dampak positif terhadap ekonomi dan keuangan serta program strategis pemerintahan Prabowo Subianto.
Sementara dugaan penyelewengan anggaran Proyek Strategis Nasional awal tahun 2024 yang nilainya ribuan triliun sedang didepan mata dan telah menjadi isu nasional yang harus segera disikapi karena dikhawatirkan akan berdampak terhadap stabilitas politik nasional.
Sementara APBN 2025 negara hanya mampu menyediakan Rp. 3.621 Triliun. Dibandingkan dengan nilai dugaan korupsi PSN satu tahun lalu sekitar 63% sungguh sangat ironi. Ini sangat menjadi masukan atau pertimbangan untuk presiden Prabowo Subianto.
Sesuai nawa cita Prabowo Subianto untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, audit terhadap proyek strategis nasional sudah seharusnya dilakukan sebagai pintu masuk untuk pengentasan kejahatan tindak pidana korupsi terhadap keuangan negara.
Diyakini pelaksanaan audit terhadap 233 proyek strategis nasional di era Joko Widodo dapat mengubah wajah ekonomi, keuangan dan pemerintah presiden Prabowo Subianto baik nasional maupun dimata insternasional.
Dukung Prabowo Subianto untuk menciptakan pemerintahan yang bersih bebas dari segala bentuk kejahatan birokrasi dan korupsi.***